Antara Ridwan Kamil dan Ide Provinsi Pariwisata

"Jawa Barat harus menjadi Provinsi Pariwisata!"

Petikan kalimat di atas adalah pernyataan Ridwan Kamil, sosok yang sering bikin saya diam-diam bergumam, "Gila nih orang!" 

Bukan apa-apa, melainkan karena sejak ia bertarung di ranah politik, sosok ini terlihat meyakinkan; mengejar kekuasaan bukan untuk disebut penguasa, tapi ia sudah punya seabrek ide, apa yang ia ingin lakukan jika berkuasa.

Saya pribadi belum pernah bertatap muka dari jarak dekat dengan sosok Ridwan Kamil (RK), arsitek yang pernah jadi wali kota dan kini justru menjadi gubernur Jawa Barat. 

Kecuali, sekali saja, sekitar tahun 2014 saat Kompasianival--acara tahunan Kompasiana--di Taman Mini Indonesia Indah, dan itu juga berjarak sekitar 200 meter dari panggung tempat ia duduk bersama Ganjar Pranowo dan Basuki Tjahaja Purnama.

Sejak RK  memimpin di tingkat kota, di Bandung, ia sudah muncul dengan berbagai gagasan yang tidak biasa. Wajah Bandung yang sebelumnya terkesan enggan berubah, terasa datar-datar saja, berubah menjadi kota yang memunculkan kesan perubahan, kreatif, penuh gairah, sambil tetap menjaga kekhasan yang kental dengan budaya. 

Begitu juga saat sosok RK menjadi gubernur, pun sosok ini terlihat konsisten dengan ide-ide perubahannya. Jika sebelumnya Bandung menjadi "laboratorium kecil" untuk ia "bermain" dengan ide-idenya, kini ia mendapatkan tempat yang lebih luas untuk menerapkan ide-idenya.

Bukan rahasia, orang-orang kreatif memang membutuhkan tempat yang lebih luas. Mereka membutuhkan tempat untuk ide-idenya bergerak ke sana kemari, dan menancapkan kreasi demi kreasi. RK pelan-pelan sudah membuktikan ini.

Jadi, ketika ia meneriakkan gagasan ingin menjadikan Jawa Barat sebagai Provinsi Pariwisata, ia sudah lebih dulu "mendesain" dari mana, di mana, bagaimana, dan akan berbentuk seperti apakah daerah yang ia pimpin. 

Wisata Kawah Putih menjadi salah satu destinasi wisata yang masih dapat dikembangkan lagi - Foto: Wisatapro.com

Di sinilah kenapa ketika ia berbicara sebuah rencana, rasanya hanya sedikit sekali orang yang menyangsikannya. Sebab, ia sendiri selama ini sudah terbiasa dengan kultur kerja yang berorientasi bukti. 

Ia tampaknya sangat memahami bahwa daerah yang ia pimpin memang kaya potensi wisata alam hingga budaya. 

Terlebih lagi, Indonesia sudah semakin baik dalam branding di ranah pariwisata. Ditambah lagi, saat rata-rata pertumbuhan wisata dunia hanya mencatat 6,4 persen, Indonesia sempat mencatat pertumbuhan hingga 22 persen per Januari-Desember 2017, sebagai salah satu indikator.

Bukan rahasia, jika industri wisata tumbuh maka dampak positif dari semakin menggeliatnya sektor ini, pun akan semakin meluas. Misal saja, akan banyak lapangan pekerjaan terbuka, pun lebih banyak daya kreasi yang menemukan tempat lebih luas. 

RK sendiri, mengutip Kompas.com, mencontohkan dengan semakin terbukanya peluang untuk berbisnis pun terbuka. Masyarakat bisa membuka warung atau menawarkan jasa penginapan. 

"Kesempatan bagi semua orang dari kelas kecil sampai kelas besar, dari tukang parkir hingga konglomerat, semua punya peluang," lanjut Emil.

Di luar itu, merujuk ke gagasan pemerintah pusat pun, menunjukkan bahwa gagasan RK tersebut memiliki keseiramaan. 

Memang, di sisi lain, Jawa Barat tidak termasuk dalam empat destinasi wisata super prioritas. Pasalnya, kawasan yang masuk daftar itu hanyalah Danau Toba di Sumatra Utara, Borobudur di Jawa Tengah, Labuan Bajo, dan Mandalika. 

Namun, keberanian RK untuk unjuk tekadnya, menjadi sesuatu yang sangat pantas diapresiasi. Ia bisa menjadi contoh kepala daerah yang tidak melulu menuntut "dimanjakan" oleh pemerintah pusat.

Sebagai catatan, mengutip CNBC 21 Agustus 2019, ada catatan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020 yang berkaitan langsung dengan empat destinasi wisata super prioritas (Danau Toba hingga Mandalika) yang mencakup pembangunan kawasan strategis pariwisata nasional, fasilitas event, dan geosite, pemberdayaan desa wisata, pembangunan sarana ruang kreatif (creative training and education), pengembangan dan revitalisasi desa adat, dan pembangunan jalan pendukung.

Selama ini, ide-ide yang menyasar kawasan "super prioritas" tadi, dari pemerintah pusat sudah mampu digerakkan sendiri oleh pemerintah provinsi Jawa Barat yang tidak masuk kategori super prioritas. 

Di sini, cukup memberikan kesan, Jawa Barat di tangan RK sudah tidak disangsikan lagi.

Kuningan menjadi salah satu tempat yang memiliki lokasi wisata yang cukup mewakili keindahan Jawa Barat - Foto: Anekatempatwisata.com

RK terlihat tidak mau menunggu bola, melainkan mesti menjemput bola. Terlebih lagi, sektor pariwisata selama ini punya andil sangat besar hingga skala nasional. 

Belum lagi ditambah dengan catatan Badan Pusat Statistik yang menunjukkan bahwa dalam hal konsumsi saja, wisatawan domestik menyumbang hingga Rp 253,47 triliun, di samping Rp 198,89 triliun dari wisatawan mancanegara. 

Menjadi salah satu komponen nilai transaksi ekonomi dari ranah pariwisata yang menentukan di samping investasi pariwisata dan pengeluaran pemerintah.

Catatan lain yang tidak kalah menarik, kunjungan wisatawan mancanegara mengalami pertumbuhan lebih signifikan (12,86%) dibanding wisatawan domestik (4,88%). 

Tentu saja, data-data berskala nasional ini tampaknya cukup terbaca oleh sosok RK, hingga lahir gagasan menjadikan Jawa Barat sebagai Provinsi Pariwisata.

Sebagai figur yang terkenal sudah melanglang buana keliling dunia sejak jauh-jauh hari sebelum terjun ke dunia politik dan pemerintahan, data-data tadi tidak semata angka di matanya. 

Ia menjadikan itu sebagai acuan agar provinsi yang dipimpin olehnya tidak melewatkan begitu saja sebuah jalan yang bisa melebarkan jalan mensejahterakan warganya; pariwisata.