Masih Ada Nilai Demokrasi dari Aksi Reuni 212

Terlepas urusan kubu-kubuan di tahun politik, saya pribadi sempat berharap agar reuni yang berlangsung 2 Desember lalu atau yang dikenal sebagai "Reuni 212" bisa menjadi sebuah panggung pendidikan untuk publik, terutama untuk masyarakat Muslim Indonesia.

Pasalnya, sebagian besar yang berangkat menuju Monumen Nasional, lokasi acara itu sendiri, adalah umat Muslim. Tak sedikit yang datang dengan merogoh kocek sendiri, walaupun juga ada kabar bahwa penyokong dana dari kalangan elite pun beramai-ramai menyumbang agar acara berjalan lancar.

Terkait mereka yang memilih datang dengan merogoh kocek sendiri, hampir bisa dipastikan karena mereka memiliki semangat keislaman sangat tinggi atau setidaknya militansi dalam mendukung seorang calon presiden yang umumnya mereka sukai. Kenapa saya menyebut begitu, karena di acara ini ada dua kepentingan yang memang mengental yakni kepentingan politik dan juga kepentingan--katanya--untuk membela agama.

Kenapa menyebutkan politik, karena memang figur-figur yang hadir dan mendapatkan tempat spesial di acara ini adalah nama-nama yang tak asing lagi berada dan berdiri di pihak oposisi. Prabowo Subianto, Hidayat Nurwahid, Zulkifli Hasan, dan para dedengkot koalisi duduk di tempat khusus yang relatif lebih nyaman dibandingkan ribuan peserta yang harus berdiri dan berpanas-panasan.

Selain itu, yang tampil berbicara pun lagi-lagi adalah Prabowo dan beberapa "pemuka agama" yang terkenal sebagai sosok-sosok sangat terkenal sebagai pendukungnya. Sebut saja Tengku Zulkarnain dan Bahar bin Smith, tercatat sebagai dua figur yang sedang naik daun, dan tak segan-segan mencela pemerintah dan turut mengembuskan isu-isu sensitif, pun berada di antara para pembicara. 

Dari sana, tentu saja mudah diraba bahwa ini adalah sebuah aksi politik. Hanya dilakukan karena kalkulasi politis, dan digerakkan untuk bisa menciptakan efek gema bahwa salah satu capres mendapatkan dukungan umat Muslim. Untuk inilah, langkah membungkus acara dengan polesan agama memang menjadi strategi paling ampuh. 

Maka itu, menjadi pertanyaan penting juga, apakah reuni dengan memoles seperti ini bisa menjadi panggung pendidikan politik bagi publik, atau setidaknya untuk para peserta yang rela berlelah-lelah dari berbagai daerah untuk datang?

Ada. 

Sebab dengan keramaian yang jelas-jelas berisikan penentangan keras kepada pemerintah yang notabene saat ini dipimpin oleh Joko Widodo, namun mereka tetap bisa melangsungkan acara tersebut tanpa terusik oleh aparat keamanan, baik dari militer ataupun dari kepolisian.

Pendidikan di sini adalah bahwa kekuasaan memang bukan untuk membungkam. Kekuasaan bukan untuk menghalang-halangi masyarakat untuk berekspresi. Maka itu, lewat acara ini, para peserta bisa mendengarkan pembicara bersuara, terlepas yang disuarakan adalah aroma penentangan kepada pemerintah.

Misal saja, pernyataan Tengku Zulkarnain sendiri yang sempat viral hingga di media sosial, "Katanya Indonesia itu kalau bikin jalan, penjajah Belanda pun bikin jalan, betul? Dari Anyer sampai Panarukan penjajah Belanda betul?" Apakah pernyataan ini mendidik? 

Hampir bisa dipastikan sangat tidak mendidik, karena ia luput melihat bagaimana jeritan masyarakat negeri ini yang berada jauh dari Pulau Jawa, yang untuk membawa hasil panen dari desa ke kota pun memerlukan waktu berhari-hari dan harus melewati jalanan membahayakan mereka.

Ada nilai empati yang gagal ditularkan, meskipun panggung sebesar Reuni 212 sangat berpotensi untuk menularkan hal-hal yang membuka pikiran, memperluas wawasan, dan memunculkan harapan bahwa meskipun Indonesia adalah negara yang sangat luas, namun pembangunan sudah semestinya jauh lebih meluas. 

Sebab di masa lalu, pernah ada kondisi di mana pembangunan hanya ada di Jawa, uang lebih banyak beredar di Pulau Jawa, dan daerah di luar Jawa hanya mendapatkan sisa-sisa saja. 

Namun terlepas muatan isi kepala seorang tokoh yang konon pemuka agama itu, ia masih bebas untuk berbicara. Bahkan ia bisa berbicara apa saja, tidak saja di acara itu sendiri, namun kerap pula digulirkannya di media sosial pribadinya.

Artinya, dari sini publik bisa belajar bahwa kekuasaan bukanlah kesempatan untuk menunjukkan bahwa satu pihak lebih besar dari pihak lain, atau satu pihak lebih kuat daripada pihak lain.  Jika tidak, pemerintah yang memiliki kekuatan aparat keamanan dan didukung dengan senjata, bisa saja mencari pembenaran secara konstitusional untuk menghalangi acara ini. 

Namun terbukti, pemerintah tidak pamer kekuatan, karena masih melihat bahwa yang hadir ke acara ini, terlepas berbeda pandangan dan pilihan politik, tetap saja adalah rakyat Indonesia. 

Di sinilah pelajaran demokrasi. Bahwa di antara nilai demokrasi adalah membebaskan siapa saja untuk bersuara apa saja, sepanjang itu tidak merugikan pihak lain, dan tidak merusak, atau melanggar konstitusi.

Ini juga yang pernah disuarakan oleh salah satu tokoh pergerakan Amerika Serikat, Bayard Rustin (1912-1987).  "If we desire a society of peace, then we cannot achieve such a society through violence. If we desire a society without discrimination, then we must not discriminate against anyone in the process of building this society. If we desire a society that is democratic, then democracy must become a means as well as an end," kata dia. 

Ringkasnya, mengacu pandangan Rustin, ini sudah cukup menggambarkan bahwa jika menginginkan sebuah masyarakat yang jauh dari diskriminasi, maka jangan mendiskriminasi siapa-siapa. Bahwa pemerintah punya kekuatan, tidak perlu menjadi pembenar untuk menghalang-halangi kebebasan berekspresi, terlepas apa yang diekspresikan bukan sesuatu yang manis bagi penguasa.

Inilah sisi pendidikan paling penting dari acara ini, terlepas di atas panggung sempat bermunculan ujaran-ujaran bernada kemarahan, kebencian, dan iktikat melejitkan satu pihak dan menenggelamkan pihak lain. 

Saya pikir, apa yang dibicarakan di atas panggung acara reuni-reunian tadi hanya akan terhenti kepada mereka yang hadir dan segelintir yang tertarik pada acara heboh-hebohan saja. 

Namun pesan pendidikan bagaimana berdemokrasi yang tepat, bagaimana menggunakan kekuasaan dengan tepat, bagaimana pemerintah memberikan keleluasaan untuk rakyat bersuara meski tak seirama, akan menjadi pesan yang akan dicatat dalam sejarah dan dibaca oleh banyak generasi di masa depan. Semoga.***