Menghadirkan hadis tersebut dalam kritik terhadap pemerintah bukan sekadar retorika keagamaan---melainkan panggilan etis dan moral:
Jika pejabat yang mengatur bidang data bukan dari latar belakang data, bidang kesehatan dipimpin oleh orang yang tidak memahami medis, atau lingkungan dibentuk oleh mereka yang tidak mengerti ekologi --- ini sama artinya dengan menyalahi amanah agung.
Hadis memberi konsekuensi moral: "tunggulah kehancuran" --- ialah kesadaran bahwa sistem akan rapuh, integritas melemah, dan publik menjadi korban.
-
Dengan menyebut hadis ini dalam kritik, kita mengingatkan bahwa pemerintahan bukan sekadar kekuasaan duniawi, melainkan amanah kepada rakyat dan kepada Tuhan.
Seruan Aksi: Menjaga Amanah, Memanggil Ahli
Agar "hari kiamat" (dalam makna keruntuhan sistem) tidak benar-benar terjadi, pemerintah (dan seluruh aktor publik) harus:
Reformasi sistem meritokrasi: tidak ada kompromi antara kepentingan politik dan kemampuan teknis.
Transparansi dan audit publik yang kuat: membuka proses lelang, analisis risiko, evaluasi pihak ketiga.
-
Partisipasi ahli dan pakar independen: dalam merancang kebijakan, audit kebijakan, dan supervisi masyarakat sipil.
Sanksi tegas terhadap penyalahgunaan amanah: jika terbukti pejabat mengabaikan kompetensi dalam penunjukan, harus ada konsekuensi politik dan hukum.
Pendidikan nilai etika dan integritas di birokrasi: agar pejabat tidak hanya "paham teknis", tapi juga memahami bahwa mereka memikul amanah.
