Sejalan dengan amanat Presiden Joko Widodo, Â kata Mensos, Â Kementerian Sosial menyediakan berbagai program perlindungan sosial, bantuan sosial, rehabilitasi sosial dan layanan sosial berbasis keluarga bagi warga lansia.
"Bantuan sosial untuk lansia  masuk dalam salah satu komponen.  Adapun lansia sebagai salah satu komponen dalam PKH. Nilai rupiah terkait lansia merupakan  yang paling besar," kata Mensos.
Terkait Peringatan HLUN Tahun 2019, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Edi Suharto menekankan pentingnya sinergitas berbagai unsur kelembagaan baik di tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS LU).
Sinergi dibutuhkan terutama dalam mengimplementasikan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial. Â "Aturan ini menuntut adanya pemilahan kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat," kata Edi.
Menurut Edi, rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di daerah merupakan rehabilitasi sosial dasar yang  bertujuan memulihkan keberfungsian sosial,. Sementara yang dilakukan di pusat adalah rehabilitasi sosial tingkat lanjut untuk mengembangkan kapabilitas dan tanggungjawab sosial.
"Keduanya jelas berbeda.  Tujuan rehabilitasi sosial tingkat lanjut tidak hanya  membuat mampu tapi harus memampukan," ujar Edi.
HLUN Tahun 2019 mengambil tema "Lanjut Usia Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat". Kegiatan dimeriahkan dengan pameran yang berlangsung selama dua hari pada tanggal 9 dan 10 Juli 2019 ini diikuti oleh 103 peserta dari Kementerian dan Lembaga terkait, Â Balai dan Loka Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Kementerian Sosial, Pemerintah Daerah Provinsi/Kab/Kota se-Jawa Barat, Rumah Sakit di wilayah Provinsi Jawa Barat, CSR dari sejumlah perusahaan, Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial RIÂ
Sonny W. Manalu
