Hingga pagi ini, Selasa (17/6/2025) perang Iran-Israel kini memasuki hari kelima di mana serangan udara dan rudal terus berlangsung di kedua negara. Eskalasi konflik ini membuka peluang bagi pecahnya perang terbuka yang lebih besar di kawasan Timur Tengah.
Atas kondisi ini, kepada awak media, Senin (16/6/2025), di Kompleks Parlemen, Jakarta, Wakil Ketua Komisi I DPR Utut Adianto meminta Presiden Prabowo Subianto mengantisipasi dampak konflik bersenjata antara Iran dengan Israel. Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga dimintanya untuk mencermati konflik antara kedua negara itu.
"Apakah rencana pertahanan strategi kita sudah pas? Nyata-nyata orang yang terlibat (dalam perang) sangat sedikit, tapi daya rusaknya besar," ujar Utut.
"Sekali lagi, kita dunia saling terkait, hanya betapa besar keterkaitannya dengan Indonesia. Ini yang kita harapkan Pak Presiden Prabowo harus siap dan sigap mengantisipasi," sambungnya.
Kondisi tersebut, memang wajib disikapi oleh Indonesia bahwa meningkatnya eskalasi militer antara Iran dan Israel tidak boleh dianggap sepele. Apalagi konflik yang sudah berjalan beberapa hari itu sudah menimbulkan banyak korban jiwa dan kerusakan infrastruktur strategis.
Pertanyaannya, apakah Indonesia hanya akan menjadi penonton? Tidak bersiap dan mengkalkulasi kesiapan sistem dan konsep pertahanan Indonesia. Sebab, selama ini, Indonesia jelas-jelas berstatus negara yang berseberangan dengan Israel.
Pertanyaan masyarakat yang sudah mulai resah dengan perang mereka, tentu akan ada akibatnya bagi Indonesia dan rakyat baik dalam hal pertahanan hingga imbas dalam hal ekonomi (baca: harga minyak).
Sikap pemerintah
Bila sebagai rakyat biasa, kita hanya dapat mendoakan agar yang benar dan baik menjadi pemenang, hingga konflik berakhir, Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi di Gedung Kwartir Nasional, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2025), kepada awak media mengatakan, Presiden Prabowo mendorong Iran dan Israel segera melakukan deeskalasi konflik dan gencatan senjata.
Hasan menuturkan, pemerintah mengecam segala bentuk agresi dan penyerangan terhadap negara lain. Kemudian, Prabowo juga menyerukan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi dan hukum internasional.
"Jadi di manapun terjadi konflik, di manapun terjadi agresi militer, di manapun terjadi invasi, maka pemerintah kita secara konsisten menyerukan tiga hal tersebut. Jadi enggak akan kemana-mana, jadi kita akan selalu dalam posisi yang seperti itu," ujar Hasan.
