Logika Voters PSSI di Mana?

Ketiga, sangat memiriskan hati. Di mana logikanya bahwa ada ratusan klub Liga 3 yang juga memiliki hak dan kewajiban sama kepada PSSI, namun menyoal hak suara, hanya 16 klub Liga 3 saja yang diberikan kursi. 

Di mana jalan pemikirannya? Di mana logikanya? 

Keempat, lebih ironis, jumlah klub Liga 4 yang ratusanpun di seluruh nusantara, hanya ada 8 suara yang diberikan jatah. Baik klub Liga 2, Liga 3, dan Liga 4, yang diberikan jatah memiliki voters saja suara sudah dijual belikan, namun lebih sadis, klub yang lain malah dikebiri tak dapat hak suara meski telah melakukan hak dan kewajiban sama seperti klub yang diberikan suara. 

Kelima, seperti voters klub Liga 1,  suara voters dari Asosiasi Provinsipun sesuai, 34, namun pertanyaanya, apakah suara Asprov mewakili suara suporter? Setali tiga uang dengan suara klub Liga 1, 2, 3, dan 4, semua suara sudah diuangkan. 

Keenam, sampai kapan futsal menjadi anak tiri di sepak bola nasional? Memiliki perwakilan di setiap provinsi, memiliki kompetisi profesional yang artinya ada klub profesional, namun suara dari futsal dalam statuta hanya 1. Dianggap apa klub-klub futsal Indonesia? 

Ketujuh, sama nasibnya seperti futsal yang hanya sekadar anak tiri, dan kalau boleh dibilang tak dianggap oleh PSSI, karena hanya diberikan 1 suara, wasit yang jumlahnya tidak hanya 1 dan selalu menjadi bulan-bulanan klub dan suporter, juga hanya diberi 1 suara. 

Lalu, pelatih dan sepak bola wanita pun bernasib sama, hanya mendapat jatah 1 suara. Padahal tidak akan ada kompetisi bila ratusan klub dari Liga 1, 2, 3 dan 4, pelatih melakukan demonstrasi kepada PSSI. 

Lebih apes, lebih miris, keterwakilan stakeholder terkait yang selama ini menjadi urat nadi nafasnya PSSI pun tak pernah digubris untuk masuk dalam lingkaran voters PSSI sesuai statuta. 

Praktisi, pengamat, lembaga, instansi, hingga keterwakilan suporter, tetap dinihilkan oleh para voters itu yang terus mempertahankan pasal 23 BAB IV Statuta demi kerajaan mereka. 

Mungkin bila stakeholder lain akan membahayakan permafiaan di organisasi PSSI, logiskan saja voters sesuai jumlah klub yang terafiliasi di PSSI dari klub Liga 1, 2, 3, dan 4 tanpa terkecuali. 

Jangan ada pilih-pilih, jadi siapapun calon pengurus pasti akan berpikir dua tiga kali bila bermain uang, karena terlalu banyaknya klub yang harus disogok bukan?