Masuk dan Berkembangnya Islam di Banten

Di lereng Gunung Pulosari itu, sunan gunung jati mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan keislaman kepada anaknya. Setelah ilmu yang dikuasai Hasanudddin sudah dianggap cukup sunan gunung jati memerintahkan supaya anaknya itu berkelana sambil menyebarkan agama islam kepada penduduk negeri. 

Sunan gunung jati kembali ke Cirebon menurut babad banten, islamisasi dilanjutkan oleh Hasanuddin dengan berdakwa dari satu daerah ke daerah lain mulai dari Gunung Pulosari, Gunung Karang, Gunung Lor, sampai ke pulau panaitan di Ujung Kulon. Setelah tujuh tahun melakukan tugasnya itu, Hasanuddin beretmu ayahnya kembali yang kemudian membawa pergi menunaikan ibadah haji ke mekkah. Dalam penyebaran islam kepada penduduk pribumi, hasanuddin menggunakan cara yang dikenal oleh masyarakat setempat seperti menyabung ayam satupun mengadu kesaktian.

Hasanuddin berhasil mengalahkan Prabu Pucuk Umum di Wahanten Girang (Banten Girang) pada tahun 1525. Kemudian atas petunjuk Sunan Gunung Jati Hasanuddin memidahkan pusat pemerintahan banten yang tadinya berada di pedalaman Banten Girang (tiga Kilometer dari kota serang) ke dekat pelabuhan banten. Hal ini terjadi pada tanggal 8 oktober 1526.dalam pemindahan pusat pemerintahan banten ke pesisir tersebut Sunan Gunung Jati menentukan posisi dalem (istana), benteng, pasar, dan alun-alun yang harus dibangun di dekat kuala sungai Banten yang kemudian di beri nama Surosowan sebagai ibu kota kerajaan banten. 

Pemilihan surosowan sebagai ibu kota kesultanan banten tampaknya di dasarkan atas perimbangan karena surosowan lebih mudah dikembangkan sebagai Bandar pusat perdagangan.karena banten semakin besar dan maju maka tahun 1552 masehi, banten yang tadinya hanya sebuah kadipanten diubah menjadi negara bagian demak dengan dinobatkannya Hasanuddin sebagai raja di Kesultanan banten dengan gelar Maulana Hasanuddin Panembahan Surosowan.

Sistem Pengadilan agama yang resmi di atur oleh pemerintahan baru diperkenalkan pada tahun 1882  walaupun sebagaimana yang telah di lihat, pengadilan ini sesungguhnya telah eksis di indonesia sejak datangnya islam di wilayah ini. Apa yang di lakukan oleh belanda untuk di lakukan pada tahun 1882 tersebut adalah mengadministrasikan huku islam melalui lembaga peradilan. 

Sebelum tahun itu pemerintah penjajah tidak pernah turut campur tangan dengan organisasi peradilan agama. Bahkan dekrit Gubernur Jendral Daendels tahun 1808 tentang Administrasi pengadilan untuk daerah pesisir pantai utara jawa berisi kententuan yang pada pasal 73 ditentukan bahwa "Hak para pendeta mereka untuk memutuskan beberapa perbedaan mengenai perkawinan dan kewarisan harus sepenuhnya dibiarkan tak berubah (Saring, 2020: 4-6).