Sebagaimana kita ketahui, Ketua RW bukan bawahan atau perangkat Kelurahan/Kecamatan melainkan sebagai mitra, sehingga tidak perlu harus dipilih oleh Walikota. Biarkan warga sendiri yang memilih tokoh masyarakatnya untuk dijadikan “Pejabat” dilingkungannya.
Kalau selama ini Ketua RW dianggap kurang maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Apa yang harus maksimalkan? wong tugas pokok Ketua RW dalam kaitan pelayanan hanya sebatas membantu administrasi, membuatkan surat pengantar warga ke Kelurahan. Kalau sudah sampai Kelurahan sepenuhnya tanggungjawab Lurah. Justru yang harus diperbaiki system kerja pelayanan yang ada di Kelurahan, terutama bagian kependudukan yang masih sering mendapat cemohaan juga adanya birokrasi yang tumpang tindih antara Kelurahan dengan Sudin terkait.
Adanya temuan beberapa ketua RW yang melakukan kebijakan diluar ketentuan pemerintah daerah, Seperti pengelolaan parkir, mengelola pedagang kaki lima, menarik restribusi pedagang, penyewaan lahan dll. seharusnya dari awal telah dilakukan pembinaan bukan pembiaran. Tidak sepenuhnya ketua RW yang salah, justru para ketua RW membantu menertibkan lingkungannya karena tidak mendapat diperhatian oleh pemerintah setempat. Ketika dilingkungan masih semrawut dibiarkan, jangan kemudian setelah dibantu oleh para ketua RW hingga tertata rapi dan menjadi besar, lalu kemudian mau diambil untuk dikelola tanpa adanya solusi yang baik dan setelah kalah ber argumentasi kemudian menuduh ketua RW preman. Ini ngak fair. Pak Wagub yang sebentar lagi akan menjabat Gubernur DKI Jakarta harus mendapat pemasukan yang seimbang.