Mendayagunakan Aset

Oleh karena itu, analisa dan interpretasi dari Highest and Best Use merupakan studi ekonomi dari ketentuan-ketentuan pasar yang diarahkan ke aset yang bersangkutan. 

Data yang dikumpulkan dan dianalisa untuk menghitung manfaat suatu aset, juga digunakan untuk memberikan opini oleh para pelaku jasa usaha aset/properti terhadap Highest and Best Use pada suatu saat.

Highest and Best Use properti yang dianalisa memberikan landasan dalam analisa daya saing dalam pasaran. Analisis HBU lazimnya digunakan untuk meng optimalkan pemanfaatan suatu aset, atau bagian dalam analisis build operate and transfer (BOT) pelaksanaan kerjasama pemanfaatan aset aset yang dikerjasamakan dengan pihak investor atau pihak ketiga.

Buku Mendayagunakan aset ini secara khusus akan mengupas tuntas tentang Analisis Penggunaan Terbaik dan Tertinggi (Highest and best use tersebut) pada BAB 3 dan BAB 4. Selanjutnya aspek-aspek pengelolaan aset dari mulai perencanaan kebutuhan anggaran, pengadaan sampai kepada aspek pelaporan akan dibahas secara rinci dan runut pada BAB 5 sampai BAB 7. 

Selanjutnya pada BAB 8 dan BAB 9 akan secara detail membahas Sistem Manajemen Aset Pemerintah Daerah yang tentunya mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang ada serta analisis gap antara praktek yang dilakukan oleh beberapa Pemerintah Daerah dengan Ketentuan Peraturan perundang-undangan yang harusnya dilaksanakan. Untuk memberikan pemahaman yang setara, maka pada BAB 2 dijelaskan berbagai defenisi yang berkaitan dengan pengelolaan aset.

Namun karena dimaklumi bahwa pengelolaan aset terlebih aset Pemerintah Daerah memiliki godaan yang teramat kuat yang dapat secara mudah memperkaya orang lain terlebih memperkaya diri sendiri, maka pada BAB 1 ini, selain menguraikan tentang ruang lingkup dan isi buku, maka dirasa perlu untuk menggugah pembaca untuk bersama membangun kesadaran dan membangun sistem pengelolaan aset  yang terhindar dari sistem yang korup.

Praktek Menyalah (Sistem Korup Pengelolaan Aset)

Praktek menyalah yang secara sengaja maupun tidak sengaja kerap dilakukan oleh para pengelola aset, terlebih pada pengelolaan Aset Publik atau Aset Pemerintah Daerah. Bila diinventarisasi maka akan dengan mudah dapat dibuatkan puluhan bahkan ratusan list yang merupakan daftar praktek menyalah pengelolaan aset.

Pengelolaan aset daerah memang bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Hal ini terbukti dari masih banyaknya pengecualian kewajaran atas nilai aset pemerintah daerah dalam opini BPK-RI atas laporan keuangan pemerintah daerah. 

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam pengelolaan aset sehingga menyajikan aset daerah dengan kurang atau tidak wajar. 

Tidak mudahnya pengelolaan aset Pemerintah Daerah, semakin dipersulit dengan sikap mental korup para pengelola aset yang secara sengaja membangun sistem pengelolaan aset yang mudah untuk dicuri.