Analisis Implementasi Kebijakan Publik dalam Penanggulangan Kemiskinan di Daerah Perkotaan

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program bantuan sosial unggulan pemerintah yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin di perkotaan dan desa. Tujuan utama dari program ini adalah untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial dengan meningkatkan akses keluarga miskin terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Studi menunjukkan PKH berhasil meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan bagi keluarga penerima, meskipun tantangan koordinasi dan kesadaran penerima program masih perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Implementasi kebijakan publik dalam penanggulangan kemiskinan di daerah perkotaan membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan adaptif terhadap kondisi lokal. Keberhasilan program sangat bergantung pada kualitas data, keterlibatan masyarakat yang maksimal, koordinasi antar instansi, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia pemerintah. Rekomendasi penting termasuk peningkatan transparansi data, penyederhanaan birokrasi, serta pengembangan program yang responsif terhadap dinamika perkotaan dan kebutuhan masyarakat.

Referensi

Bappenas. (2019). Laporan Data dan Informasi Statistik Penanggulangan Kemiskinan. Kementerian PPN/Bappenas.

World Bank. (2020). Urban Poverty and Policy Responses in Indonesia.

Kusumawati, F., & Nurhadi, R. (2021). Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Mengurangi Kemiskinan Perkotaan. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 24(3), 243-257.

Suharto, E. (2018). Tantangan Implementasi Kebijakan Publik di Daerah Perkotaan. Jurnal Administrasi Publik, 11(2), 130-142.

Putri, C. M., & Santoso, H. B. (2022). Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di Indonesia. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, 6(1), 65-77.