Setelah Prabowo mendeklarasikan diri sebagai Capres, publik bertanya-tanya dari mana Prabowo mendapat tambahan suara agar memenuhi presidential threshold. Pasalnya, Mahkamah Konstitusi menolak uji materi Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, artinya  Capres dan Cawapres seperti ketentuan semula wajib didukung oleh 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional. Jelas koalisasi suara dan kursi di DPR dari Gerindra dan PKS tak bisa penuhi ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), kursi Gerindra 11,81 persen dan PKS 6,79 persen.
Pertanyaannya, partai mana yang akan menggenapi syarat pencapresan Prabowo selain PKS? Kabar terakhir, Amien Rais menginginkan PAN dukung Prabowo, bernostalgia lagi seperti Pilpres 2014, tapi sang besan, Zulkifli Hasan siap berdalih bahwa Capres PAN adalah dirinya sesuai amanat Rakornas. Dalih Zul tepat, dengan membentengi dirinya dengan hasil musyawarah partai, otomatis Amien Rais tidak bisa serta merta mengarahkan suara PAN.
Gelagat Zulkifli Hasan condong mendukung Jokowi, tersebar dari pernyataan petinggi PPP bahwa Zul akan dukung Jokowi bila situasinya seperti Pilpres 2014. Bila menyeberang lagi ke Koalisi Merah Putih pimpinan Gerindra seperti dulu dan hasilnya sama, tentu hanya bunuh diri politik bagi PAN. Bila Koalisi Pemerintah menang lagi, kemungkinan PAN tak diterima lagi masuk ke koalisi, sebaliknya bila Dewi Fortuna berpihak ke Prabowo, posisi politik PAN kuat. Who knows?
Dari partai-partai pendukung Pemerintah, hanya PAN yang sulit dipegang komitmennya secara utuh, dalam setiap kasus yang dihadapi Pemerintah, PAN cenderung ambigu. Pastinya, sifat dan sikap seperti ini tak akan mendapat tempat dalam perpolitikan, meski dalam politik tidak ada lawan dan kawan abadi. Faktor Amien Rais jelas akan banyak mengganjal langkah PAN, meski  manuver Amien  seolah tidak melilbatkan PAN, tapi selalu dibela oleh sejumlah petinggi partai termasuk Ketuanya.
Mau ke mana suara PAN dibawa, ke Jokowi atau Prabowo? Fadli Zon, Wakil Ketua Gerindra sangat optimis junjungannya akan didukung oleh salah satu partai pendukung pemerintah. Menurut Fadli ada 2 Â partai yang belum menyatakan dukungan ke Jokowi, yakni PKB, PAN.Â
Sedangkan Demokrat meski bantah telah resmi mendukung Jokowi tapi Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun pernah keceplosan menyebut Partai Demokrat telah mendeklarasikan dukungan kepada Presiden Jokowi dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 (Kompas 28/11/2017). Pemberitaan di media massa tentang sikap dan komunikasi politik dari Demokrat ke Jokowi secara simbolis menggarisbawahi pernyataan Watubun tahun lalu.
Gerindra dan PKS meski kelihatannya sulit dipisahkan, belum bisa dipastikan akan berkoalisi lagi, kabarnya PKS menginginkan Cawapres dari partainya. Untuk syarat ini, pihak Gerindra keberatan dan beralasan ingin pencapresan Prabowo didukung semua pihak. Bila PKS padadi menit-menit terakhir membatalkan dukungan ke Prabowo, otomatis gugur pencapresannya. Dukungan PAN pun bila akhirnya kembali mendukung Prabowo tidak akan menolong Gerindra.Â
Siapa yang akan bertobat, PAN tetap di Koalisi atau PKS bertobat memilih jalan Jokowi?
