Beberapa waktu lalu, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Zudan Arif Fakrulloh, melakukan penyamaran, datang ke sejumlah daerah untuk mengecek langsung ketersedian blangko e-KTP. Iya menyatakan bahwa, di sejumlah daerah sengaja menyembunyikan ketersediaan blangko karena takut kehabisan (beritanya di sini). Lucu juga ya, awalnya dibilang habis, setelah dicecar jawabnya ada karena khawatir kehabisan.
Sudah jelas serta mengakui bahwa blangko sengaja disembuyikan, bukan habis. Sengaja disembuyikan supaya bisa jadi lahan basah, ada uang ada barang. Mereka para oknum sangat paham peluang seperti itu, banyak masyarakat yang butuh dan pasti rela mengeluarkan biaya berapapun. Niat ingin mengikuti prosedur jadi kalah dengan kata "butuh cepat".
Ayo Pak Menteri, buktikan omongan Anda. Copot kepala dinas yang terbukti bawahanya melakukan pembohongan soal ketersediaan blangko. Bila perlu, bentuk saja tim independen yang bertugas melakukan sidak, daerah mana saja yang sengaja menyembunyikan blangko e-KTP, langsung umumkan dan copot oknumnya. Keluhan masyarakat di medsos itu juga bukti, bukan hanya ciutan status yang tak jelas.
Lihat dan pantengin saja di medsos seperti facebook, banyak sekali keluhan terkait ketersediaan blangko. Malah ada sebuah akun yang menaungi keluhan masyarakat, memberikan data daerah yang konon tidak mempunyai stok blangko. Setelah diviralkan di medsos, beberapa daerah ada yang mengeluarkan blangko karena ketakutan dan informasi itu juga di-share di media sosial milik bapak juga. Jadi mustahil, hal ini tidak bisa ditindaklanjuti.
Masyarakat sudah terlalu lelah, Pak. Tidak memiliki e-KTP, dipermasalahkan, sementara ngurusin blangko saja butuh waktu berbulan bahkan bertahun. Petugas Disdukcapil saja kalau ditanya mengenai blangko sangat bijak, "Soal blangko tanya Kumolo saja, Mas," begitu jawaban cerdasnya. Pada intinya pendistribusian dan pengadaan blangko harus tetap jalan Pak, jangan hanya diam di tempat tanpa kejelasan.
Cikarang, 20171005
