Mohon tunggu...
Sigit Eka Pribadi
Sigit Eka Pribadi Mohon Tunggu... Administrasi - #Juara Best In Specific Interest Kompasiana Award 2023#Nominee Best In Specific Interest Kompasiana Award 2022#Kompasianer Terpopuler 2020#

#Juara Best In Specific Interest Kompasiana Award 2023#Nominee Best In Specific Interest Kompasiana Award 2022#Kompasianer Terpopuler 2020#Menulis sesuai suara hati#Kebebasan berpendapat dijamin Konstitusi#

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Jokowi di Antara "Rapuhnya" Komunikasi Publik Pemerintah

5 Maret 2021   14:36 Diperbarui: 5 Maret 2021   14:42 410
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Semua pejabat penyelenggara negara ataupun pejabat publik itu adalah berperan juga sebagai duta komunikator bagi suatu pemerintahan kepada publik.

Sehingga sebagai duta komunikator publik, pejabat penyelenggara negara ataupun pejabat publik adalah memiliki tanggung jawab yang teramat penting untuk menjaga agar informasi yang ada dan disampaikan di publik tidak berdampak buruk, sekaligus tidak semakin menjerumuskan publik kepada hal-hal negatif yang dapat menimbulkan kontradiktif.

Oleh karenanya, pejabat penyelenggara negara ataupun pejabat publik haruslah wajib sangat berhati-hati dalam memberikan ataupun menyampaikan pernyataan kepada publik.

Ini karena juga, setiap gaya bahasa, narasi, dan pilihan kata yang terucap kepada publik tersebut, tentunya akan disimak dan didengar oleh publik, sehingga akan sangat berdampak memberikan kesan yang mendalam di benak publik, dan kalau pun sudah telanjur terucap akan sangat sulit ditarik kembali.

Yang jelas, dari sependek wawasan penulis, komunikasi publik pemerintah yang efektif dan efesien itu haruslah mempertimbangkan perasaan dan pikiran publik yang berlandaskan atas manajemen pengelolaan isu yang sudah valid, transparan, berpikiran progresif, visioner, memiliki strategi, serta mampu membuat narasi pesan yang positif dan optimis kepada seluruh publik.

Nah sampai di sini, maka inilah yang jadi menambah persoalan dalam tubuh pemerintahan Jokowi, sudah berbagai produk kebijakannya sering sekali "plintat-plintut", ternyata disempurnakan juga dengan komunikasi publik yang sering sekali "belepotan" dan terkesan rapuh.

Sila baca ini Jokowi di Antara Produk Kebijakan Publik yang Sering Plintat-plintut

Pernyataan para pejabat penyelenggara negara atapun para pejabat publik sering tidak sejalan antara yang diucapkan dengan realita tindakan, sering saling tidak sinkron diantara lingkup pemerintahan sendiri.

Sering juga menggunakan bahasa elitis dengan bermacam diksi ataupun frasa asing yang belum mampu dicerna oleh seluruh lapisan masyarakat, seperti new normal misalnya, psyhical distancing misalnya, dan sebagainya.

Sehingga maksud dan tujuan yang diinginkan dari komunikasi publik tersebut jadi tidak tersampaikan dengan efektif dan efisien, yang akhirnya berdampak pada munculnya interpretasi bebas dari konsep-konsep yang beredar, perbedaan persepsi dari topik yang sedang dibicarakan, rancu, ambigu, dan multitafsir.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun