Akhir-akhir ini beranda saya sering mengabarkan ragam permasalahan di tengah kehidupan sosial masyarakat.
Pandangan saya, beberapa kasus didasari oleh komunikasi antara rakyat sendiri dan pemegang kekuasan tidak nyambung. Satu sisi pemerintah berdali bekerja keras untuk mensejahterakan rakyat, kemudian sisi lainnya adalah rakyat menuntut kesejahteraan.
Baca juga: Perda Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Kabupaten Majene Resmi Ditetapkan
Dari beberapa sumber menyebutkan bahwa, kita adalah bagian dari 62% negara di dunia ini yang menganut sistem demokrasi (Laporan International IDEA, 2019). Pada tahun 2018 tecatat 97 negara yang menganut sitem yang berasal dari barat tersebut.
Saya adalah bagian dari golongan muda yang resah dengan kondisi Demokrasi di Indonesia tahun 2023 ini.
"Di Majene ini  Polres Majene baru saja menetapkan status tersangka kepada mantan kepala desa dan bendaharanya tentang dugaan penyalagunaan Dana Desa tahun 2019 hingga 2021 (Rilis Humas Polres Majene)."
Kembali lagi ke awal, bahwa kemudian lebih dari setengah negara di dunia ini adalah penganut sistem demokrasi tetapi dari 85 negara terkorup Indonesia berada di peringkat 30 (US News). Tidak lebih baik bukan?
Memang benar, penyalahgunaan wewenang yang lahir dari penerapan sistem demokrasi sudah mengakar di Indonesia, sudah sampai ke Desa.
Saya tidak sedang mengkirtisi demokrasi, tetapi saya jengkel dengan pengajar demokrasi yang tidak sampai ke rakyat, hanya sampai di pintu bilik suara.
Baca juga: Jalan Sunyi | Lumalong Telah MatiInilah kemudian yang membuat beberapa dari kaum muda memiliki prasangka buruk dan sinis terhadap demokrasi di Indonesia.
Oyah, di Kabupaten Majene baru saja mengalami fenomena tak biasa. Defisit anggaran capai 53 M yang menyebabkan anggaran rutin harus ditunda pembayarannya, seperti TPP ASN, Alokasi Dana Desa, Sertifikasi Guru dan sebagainya.
