Media Sosial Mendekatkan Politisi dengan Pemilihnya.
 Berbeda dengan media tradisional, media sosial memiliki potensi untuk seorang politisi dan audiens mereka dapat langsung berkomunikasi. Komunikasi ini dapat tejadi di mana saja dan pada waktu yang berbeda dengan agenda yang berbeda. Hal tesebut dapat  bisa kita lihat, pada seorang politisi Jaime Rodriguez Calderon asal Meksiko  yang dikenal sebagai 'El Bronco' telah berhasil memanfaatkan media sosial untuk bisa tetap menjaga komunikasi serta  kedekatan dengan konstituennya. Dia menggunakan media sosial sebagai media kampanye politik di kampanye pemilihan gubernatorial dan terus menggunakannya jauh melampaui hari pemilihan untuk dapat  bediskusi sehari-hari tentang kehidupan publik dengan publik negara bagian Nuevo Leon (Howard et al., 2016).
Media Sosial Memediasi Komunikasi Politik dengan Audiens yang Lebih Luas.
Penggunaan media sosial dalam konteks politik internasional telah membantu politisi bisa berkomunikasi dengan audiens yang lebih luas dari berbagai negara, kebangsaan dan bahasa. Pemilihan parlemen Eropa 2014, misalnya kandidat pemilu dan partai mereka menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan audiens di 28 negara anggota Uni Eropa. Media sosial telah menjadi  sarana teknologi yang unik yang berfungsi menjembatani pemisah linguistik, tidak hanya itu media sosial dapat  memperluas jangkauan komunikasi politik oleh kandidat dan partai kepada para calon  pemilih yang terletak di sistem politik multi-nasional Uni Eropa.(Nulty et al., 2016)
Penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa media sosial telah menjadi media komunikasi alternatif selain media itu media sosial memiliki karakteristik unik yang membedakannya dengan media tradisional. Media sosial juga memainkan peran penting  terhadap penyebarluasan informasi politik dan telah berkontribusi pada peningkatan dalam cara komunikasi politik dilaksanakan.
Media sosial tidak hanya menjadi sarana berkampanye yang di manfaatkan oleh pelaku politikus saja, akan tatapi dapat dimanfaat sebagai sarana edukasi politik untuk memajukan kualitas politk terhadapa suatu negara. Menurut David Buchingham (2001) bahwa pendidikan media bertujuan untuk mengembangkan pemahaman kritis ataupun partisipasi aktif, sehingga mewujudkan  anak muda dan remaja sebagai konsumen media membuat pemahaman dan penilaian berdasarkan informasi yang diperolehnya, selain itu memampukan anak muda untuk menjadi produser media dengan caranya sendiri sehingga dapat menjadi  partisipan yang berdaya serta berguna di masyarakatnya luas.
Masyarakat sebagai pengguna media sosial perlu di berikan sarana edukasi yang berkaitan dengan etika serta aturan dalam penggunaan media sosial pada  kehidupan sehari-hari. Proses validasi media, baik itu media cetak, elektronik, bahkan media sosial melalui internet, sangat perlu  di kaji serta di telaah melalui proses pencarian informasi dari beragam sumber yang tepat. Validasi yang dilakukan bertujuan agar mencari keberimbangan informasi yang didapatkan. Trend menunjukan bahwa kebanyakan  pengguna media sosial pada anak-anak dan remaja terutama kalangan peserta didik.
Apabila tidak adanya edukasi terhadap media sosial sebagai sarana politik hal yang akan di timbulkan adalah tidak suatu pemahaman, hal ini  akan memiliki dampak buruk pada literasi digital. Kejadian sepeti ini perlu dipehatikan untuk para pengguna agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Pritanova, (2017). Dinamika penggunaan media sosial terkini yang terjadi adalah sebaliknya.
Media sosial digunakan tidak maksimal juga seringnya pembiasan berita-berita yang tidak sesuai dengan fakta, maka perlu diadakannya edukasi menganai politik yang dapat dilakukan oleh lembaga terkait untuk memajukan pengetahuan calon pemilih yang masih tergolong muda dalam perta demokrasi agar dapat menghadirkan kemajuan yang lebih pesat dalam berpolitik di suatu negara .
