Presiden Joko Widodo secara resmi telah mengumumkan bahwa vaksin covid-19 akan segera didistribusikan kepada masyarakat. Masyarakat tidak akan dikenakan biaya sepeser pun untuk menerima vaksin covid-19.Â
Mengenai jenis vaksin covid-19 yang akan didistribusikan masih belum diketahui. Sampai saat ini sudah ada beberapa vaksin yang dikeluarkan oleh sejumlah negara. Kemungkinan besar vaksin covid-19 yang akan didistribusikan tersebut adalah sinovac, vaksin covid-19 yang dibuat oleh China.Â
Dengan resminya pengumuman distribusi vaksin covid-19, serta masyarakat tidak akan dipungut biaya oleh Presiden Joko Widodo membawa angin segar bagi segenap masyarakat Indonesia. Pemerintah pusat meyakini bahwa kas negara mampu untuk membiayai distribusi vaksin covid-19 bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan demikian, repotnya protokol yang selama ini susah untuk ditaati oleh masyarakat akan membuat aktivitas kehidupan kita menjadi kembali lega.Â
Guna memberikan masyarakat percaya pada vaksin covid-19 tersebut, Presiden Joko Widodo akan menjadi orang pertama di Indonesia yang akan diinjeksikan cairan vaksin tersebut. Hal ini tentunya mempertimbangkan masih banyak masyarakat yang pesimis terhadap vaksin covid-19, apalagi bila mengetahui vaksin tersebut merupakan produksi dari negara China. Tentu saja hal ini dapat dimaklumi, mengingat wabah covid-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, China. Sentimen masyarakat dunia terhadap China menjadi buruk.
Langkah yang diambil oleh Presiden Joko Widodo ini merupakan langkah yang solutif. Tidak hanya rasa tanggung jawabnya sebagai kepala negara, hal ini juga untuk memberi keyakinan kepada masyarakat agar bersedia menerima vaksin tersebut tanpa rasa ragu lagi.Â
Seperti agenda nasional lainnya, bagi sejumlah kritisi tentu saja menimbulkan skeptis. Bukan pada soal keamanan vaksin tersebut, tapi pada permanian aktor di dalamnya. Dikhawatirkan akan ada permainan dalam distribusi vaksin. Kekhawatiran tersebut tak lain dan tak bukan adalah persoalan permainan uang yang melintasi dan melibatkan aktor-aktor di dalamnya. Ya, indikasi akan terjadinya korupsi, entah itu pada pendatangan vaksin, produksi, ataupun distribusinya. Tentu saja hal ini tidak boleh sampai lengah dari pengawasan. KPK selaku badan pemberantasan korupsi rasanya perlu pula untuk memonitori aktivitas ini.Â