Membenahi Komunikasi Publik Pemerintah Daerah; Refleksi atas Peran Dishubkominfo Kab.Tasikmalaya

Komunikasi publik adalah salah satu fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Di era digital, pemerintah daerah dituntut untuk tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga mampu menyampaikan setiap kebijakan secara terbuka, jelas, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Sayangnya, di Kabupaten Tasikmalaya, fungsi ini belum berjalan secara optimal.

Masih sering terjadi kesalahpahaman publik terhadap kebijakan daerah, yang berujung pada munculnya beragam tanggapan liar di ruang publik. Kondisi ini mencerminkan lemahnya sistem komunikasi pemerintah dalam mengelola informasi publik secara strategis dan profesional.

Peran dan Fungsi Dishubkominfo dalam Komunikasi Pemerintah Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo), dinas ini memiliki tanggung jawab besar dalam penyebarluasan informasi dan pengelolaan komunikasi publik.

Fungsi utama bidang komunikasi dan informatika meliputi:

1. Perumusan kebijakan teknis komunikasi publik dan informatika;
2. Pelaksanaan kebijakan penyebarluasan informasi pembangunan daerah;
3. Pengelolaan media informasi publik dan sistem kehumasan pemerintah daerah;
4. Penyediaan data dan informasi yang akurat, terbuka, dan mudah diakses masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, fungsi tersebut belum berjalan efektif. Kegiatan komunikasi publik masih sangat bergantung pada pimpinan daerah (bupati atau wakil bupati), tanpa dukungan sistem kehumasan yang terstruktur dan proaktif.

Akun Resmi Pemerintah Daerah yang Masih Normatif

Akun media sosial resmi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sejatinya bisa menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Akan tetapi, realitasnya, akun-akun tersebut masih bersifat normatif dan seremonial, lebih banyak memuat kegiatan serah terima, kunjungan, dan foto pejabat tanpa narasi kebijakan yang informatif dan edukatif.

Padahal, dengan pengelolaan profesional oleh tenaga ahli komunikasi, media sosial bisa menjadi ruang interaktif dan edukatif --- tempat publik memahami arah kebijakan, menerima klarifikasi cepat, dan merasa terlibat dalam pembangunan daerah.

Pendekatan komunikasi yang humanis dan partisipatif dapat membangun hubungan emosional antara komunikan (masyarakat) dan komunikator (pemerintah) sehingga tercipta kepercayaan publik terhadap kebijakan yang diambil.

Dampak Lemahnya Komunikasi Publik

Minimnya komunikasi publik yang terbuka berdampak pada:

• Meningkatnya kebingungan dan spekulasi di masyarakat;
• Turunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah;
• Tingginya potensi kesalahpahaman antar lembaga dan stakeholder;
• Tersentralnya beban klarifikasi hanya pada pimpinan daerah.

Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat efektivitas kebijakan dan menurunkan citra kelembagaan pemerintah itu sendiri.

Kajian dari Perspektif Ilmu Komunikasi

Dalam kajian ilmu komunikasi publik dan kehumasan pemerintahan, fungsi utama humas pemerintah adalah membangun citra positif melalui keterbukaan informasi, klarifikasi yang cepat, serta edukasi publik terhadap kebijakan.

Ketiadaan mekanisme komunikasi dua arah menandakan lemahnya penerapan prinsip "public engagement" dalam sistem komunikasi pemerintahan.

Teori komunikasi modern menegaskan bahwa komunikasi pemerintah yang efektif harus memenuhi tiga unsur utama:

1. Transparansi (openness) -- informasi terbuka dan mudah diakses;
2. Responsivitas (responsiveness) -- cepat menanggapi isu dan pertanyaan publik;
3. Empati (empathy) -- komunikasi yang membangun rasa kedekatan dan saling percaya.

Saran dan Rekomendasi

Agar komunikasi publik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menjadi lebih baik, diperlukan langkah-langkah konkret, antara lain:

1. Memberdayakan bidang Komunikasi dan Informatika pada Dishubkominfo untuk menjadi corong utama kebijakan publik;
2. Menunjuk juru bicara resmi pemerintah daerah yang memahami prinsip komunikasi publik dan mampu memberi klarifikasi cepat atas isu strategis;
3. Mengoptimalkan media sosial resmi pemerintah dengan pendekatan interaktif, edukatif, dan humanis;
4. Melatih pejabat humas dan admin media sosial pemerintah dengan keahlian komunikasi digital dan manajemen isu publik;
5. Menjadikan komunikasi publik sebagai bagian integral dalam setiap perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah.

Penutup

Komunikasi publik bukan sekadar urusan menyebarkan informasi, tetapi membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya perlu menata ulang fungsi kehumasan agar tidak hanya menjadi saluran seremonial, tetapi menjadi jembatan emosional dan intelektual antara pemerintah dan rakyatnya.

Dengan langkah itu, kebijakan daerah akan lebih dipahami, diterima, dan dijalankan bersama oleh masyarakat.

Kabupaten Tasikmalaya membutuhkan sistem komunikasi publik yang terbuka, terencana, dan terukur --- bukan sekadar responsif, tetapi edukatif dan menumbuhkan kepercayaan.

"Keterbukaan bukan kelemahan pemerintah, melainkan kekuatan yang membuat rakyat percaya."