Ini adalah karya tulis yang saya buat dalam waktu yang sangat singkat dengan kondisi kapal yang tidak melulu baik, karena diakibatkan ombak di laut yang kadang tidak bersahabat (sangat jauh dari kata sempurna). Namun, alhamdulillaah karya tulis ini berhasil mengantarkan saya menjadi Juara Harapan Bidang Karya Tulis pada Kompetisi Pemikiran Kritis Pemuda Maritim (KPKPM) 2015 yang diadakan di Kapal Perang Republik Indonesia KRI Banda Aceh 593.
Optimalisasi Ekowisata Berbasis Masyarakat di Pulau Terdepan Untuk Kemandirian Bangsa
Rd. SEPTIAN EKO SUCIYANTO
Komunitas Youth For Cilamte Change Indonesia
Instansi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Septiansesco@gmail.com
Abstrak
Indonesia merupakan negara kepulauan terluas di dunia yang memiliki tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), dengan jumlah pulau ± 17.500 dan luas wilayah ± 7,7 juta km², dimana dua per tiga wilayah berupa laut dengan panjang garis pantai ± 95.000 km yang seharusnya mampu membangun perekonomian nasional. Indonesia juga sebagai satu-satunya negara yang berbatasan langsung dengan sepuluh negara, memiliki posisi yang sangat strategis dan potensial. Militer Amerika Serikat (AS) secara spesifik mencatat, setiap tahun sekitar 63 ribu kapal melintas di Selat Malaka, 3.500 di Selat Sunda, dan 3.900 di Selat Lombok.
Namun dibalik potensi sumber daya alam yang kaya terdapat persoalan pokok yang harus diselesaikan. Rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan, minimnya transportasi antar pulau baik laut maupun udara, minimnya pendapatan negara dari sektor perikanan, serta lemahnya industri nasional berbasis maritim menjadi pokok permasalahan Indonesia kini.
Sumber daya alam pulau terdepan Indonesia menjadi potensi pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, optimalisasi potensi sumber daya alam pulau terdepan melalui program ekowisata berbasis masyarakat dirasa sangat penting untuk membangun kemandirian bangsa. Tidak sedikit kebijakan pemerintah guna mengatasi permasalahan di pulau terdepan, seperti halnya tol laut dan adopsi pulau. Namun, program tersebut harus memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan, kesinambungan serta kemanfaatan dari program tersebut dengan merangkul elemen-elemen masyarakat dan pakar lingkungan dalam pengambilan keputusan. Optimalisasi ekowisata berbasis masyarakat dapat dijadikan upaya untuk membantu pemerintah mewujudkan kemandirian bangsa dari pulau terdepan. Gagasan ini bertujuan memberdayakan masyarakat di pulau terdepan dengan penciptaan lapangan kerja baru, kegiatan ekonomi yang memiliki prinsip pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan dengan memanfaatkan sektor pariwisata.
Kata kunci: Ekowisata Kemandirian Optimalisasi Pulau Terdepan.
Pendahuluan
Latar Belakang
INDONESIA adalah negeri bahari, negeri yang kaya akan potensi lautnya dengan hampir dua pertiga luas wilayah tumpah darahnya terdiri dari lautan. Suatu bangsa yang pernah mengalami kejayaan khususnya pada abad ke III sampai dengan abad ke VII melalui kejayaan maritimnya. Sejarah mencatat kebesaran Sriwijaya dan Majapahit merupakan bukti kejayaan bahari di Nusantara pada masa lalu. Kedua kerajaan telah menguasai perdagangan di Asia Tenggara pada masanya. Dalam konteks masa kini, kejayaan masa lalu itu hendaknya menjadi semangat untuk membangun Indonesia di segala aspek kehidupan berbasis maritim.
Lautan Indonesia memiliki luas yang luar biasa, mencapai 5,8 juta km² yang terdiri dari 0,3 juta km² perairan teritorial serta 2,8 juta km² perairan pedalaman dan kepulauan. Ditambah lagi luas laut yang masuk zona ekonomi eksklusif (ZEE) mencapai 2,7 juta km². Luasnya laut Indonesia memiliki fakta yang sangat menarik. Jika potensi sumber daya laut pulau-pulau terdepan dapat dikelola dengan optimal dapat memberikan pemasukan lebih dari 100 miliar dolar AS per tahun. Namun, yang dikembangkan kurang dari 10 persen. Menteri lingkungan hidup yang pada saat itu dijabat oleh Prof. Dr. Emil Salim mengemukakan bahwa Indonesia dengan kekayaan sumber daya alam yang luas dan unik mempunyai potensi besar untuk menarik keuntungan dari pengembangan ekowisata.
Dalam hal ini pengelolaan sumber daya alam dengan pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keragamannya haruslah dikedepankan. Oleh karena itu ekowisata dipilih demi pelestarian kawasan tersebut guna melindungi kondisi asli dan keunikan kawasan lindung tadi.
Ekowisata menjadi pilihan paling bijak karena ekowisata adalah bentuk wisata yang bertanggung jawab yang meliputi tiga komponen; Ekologi, Ekonomi dan Sosial serta mencakup empat prinsip yakni; konservasi, keterlibatan masyarakat, pendidikan dan keberlanjutan. Berdasarkan komponen dan prinsip tersebut optimalisasi ekowisata bahari di pulau terdepan akan mampu menciptakan kemandirian bangsa.
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang menjadi fokus tulisan ini ialah:
- Pulau terdepan Indonesia memiliki potensi sumber daya laut yang kaya serta memiliki peran strategis dalam meningkatkan ekonomi nasional, namun kesejahteraan masyarakat pesisir di pulau terdepan masih sangat rendah terutama dalam hal pendidikan dan kesejahteraan ekonomi.
- Sebagai negara besar berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk, sudah seharusnya Indonesia menjadi bangsa yang makmur dan disegani. Tapi, kenyataannya dengan potensi sumber daya alam yang berlimpah Indonesia tak berdaya. Oleh karena itu, konektivitas (transportasi) harus segera terbangun sehingga SDA dapat terintegrasi dengan baik.
Tujuan Penulisan
Adapun tujuan penulisan karya tulis ini ialah menelaah gagasan kebijakan berupa solusi untuk optimalisasi ekowisata berbasis masyarakat di pulau terdepan untuk membangun kemandirian bangsa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir Indonesia.
Manfaat Penulisan
Karya tulis ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk pemerintah sebagai masukan kebijakan tentang optimalisasi ekowisata bahari di pulau terdepan untuk membangun kemandirian bangsa. Karya tulis ini juga diharapkan berguna sebagai informasi yang edukatif dan motivatif serta dapat memperkaya pengetahuan pembaca tentang optimalisasi ekowisata bahari sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, penelitian ini juga diharapkan dapat lebih memotivasi garuda muda untuk memberdayakan potensi sumber daya laut di pulau terdepan Indonesia untuk kemandirian bangsa.
ANALISIS MASALAH DAN TELAAH KRITIS KEBIJAKAN PEMERINTAH
Analisis masalah
Persoalan rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan, minimnya transportasi antar pulau baik laut maupun udara, minimnya pendapatan negara dari sektor perikanan, serta lemahnya industri nasional berbasis maritim menjadi pokok permasalahan Indonesia kini. Melihat Indonesia merupakan negara kepulauan terluas di dunia yang memiliki tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), dengan jumlah pulau ± 17.500 dan luas wilayah ± 7,7 juta km², dimana dua per tiga wilayah berupa laut dengan panjang garis pantai ± 95.000 km yang seharusnya mampu membangun perekonomian nasional.
Indonesia sebagai satu-satunya negara yang berbatasan langsung dengan sepuluh negara, memiliki posisi yang sangat strategis dan potensial. Militer Amerika Serikat (AS) secara spesifik mencatat, setiap tahun sekitar 63 ribu kapal melintas di Selat Malaka, 3.500 di Selat Sunda, dan 3.900 di Selat Lombok. Dalam hal ini perlu dibangun infrastruktur serta transportasi massal agar pulau-pulau terdepan dapat lebih terintegrasi dengan baik. Dengan demikian, negara akan mendapatkan income baik dari segi industri, perdagangan ataupun pariwsata.
Telaah kritis kebijakan pemerintah
“Tol Laut” menjadi salah satu ide kebijakan yang diusung pemerintah untuk mendorong tingkat konektivitas antar ribuan pulau di Indonesia, selain itu juga untuk memangkas tingginya biaya pengangkutan dan transportasi. Sistem transportasi laut yang menjangkau seluruh pelosok negeri. Memiliki tujuan yang sangat bagus guna mengoptimalkan konektivitas antar pulau yang akan berimbas pada sektor pertumbuhan ekonomi bangsa. Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu pemerintah perlu merangkul para aktivis atau pemerhati lingkungan, pemerintah daerah juga elemen-elemen masyarakat.
Tujuannya adalah agar pembangunan yang dilakukan tidak merusak ekosistem laut atau lingkungan di lokasi yang dijadikan sasaran. Pelibatan elemen-elemen masyarakat dirasa sangat perlu agar masyarakat mempunyai rasa memiliki. Bimbingan dari pemerintah daerah terhadap teknologi baru secara intensif juga perlu dilakukan agar masyarakat mampu ikut andil mengoperasikan teknologi yang diterapkan.
Selain kebijakan pembuatan tol laut, program adopsi pulau juga menjadi salah satu kebijakan yang diusung pemerintah sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun perlu ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni pemerintah perlu melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada masyarakat, kemudian melakukan sosialisasi dengan melibatkan pemerintah daerah dan memastikan kesinambungan dari program-program yang dicanangkan serta kemanfaatan yang dihasilkan dari program-program tersebut.
Keterlibatan pemerintah daerah yang dimaksud meliputi keikutsertaan pemerintah daerah dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap program yang dicanangkan serta pendampingan masyarakat secara intensif terhadap teknologi baru yang diterapkan dalam program. Sedangkan kesinambungan yang dimaksud ialah keterlibatan masyarakat setempat dalam program yang dicanangkan. Pemberdayaan wanita dengan memberikan pelatihan keterampilan juga dirasa sangat penting, mengingat besarnya potensi alam dan peran wanita yang dirasa potensial daripada laki-laki yang cenderung berpindah-pindah dalam bekerja.
Optimalisasi potensi sumber daya alam harus dikedepankan, yakni melalui ekowisata berbasis masyarakat. Utamakan keterlibatan masyarakat setempat dalam pengelolaan potensi sumber daya alam. Selain untuk lebih meningkatkan kesejahteraan sosial juga untuk menigkatkan rasa persaudaraan dan semangat bhineka tunggal ika. Program ekowisata berbasis masyarakat bisa menjadi media pengerat rasa kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia, dimana wisatawan dapat bercengkrama dengan penduduk lokal juga menikmati keindahan alam setempat tanpa merusak lingkungan. Karya tulis ini mengusulkan sebuah gagasan bernama Optimalisasi Ekowisata di Pulau Terdepan yang bertujuan untuk tercapainya kemandirian bangsa. Dengan demikian potensi sumber daya alam di pulau-pulau kecil dan terluar dapat lebih berdaya guna, masyarakat lebih sejahtera dengan keterlibatannya dalam program tersebut dan sumber daya alam dapat terintegrasi dengan baik dan lingkungan pun lebih lestari dengan mengedepankan konsep ekowisata yang berkelanjutan.
STRATEGI OPTIMALISASI EKOWISATA BERBASIS MASYARAKAT DI PULAU TERDEPAN SEBAGAI GAGASAN PENYELESAIAN MASALAH
Pola ekowisata berbasis masyarakat adalah pola pengembangan ekowisata yang mendukung dan memungkinkan keterlibatan penuh oleh masyarakat setempat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan usaha ekowisata dan segala keuntungan yang diperoleh.
Ekowisata itu sendiri merupakan suatu bentuk wisata yang sangat erat dengan prinsip konservasi. Bahkan dalam strategi pengembangan ekowisata juga menggunakan strategi konservasi. Dengan demikian ekowisata sangat tepat dan berdayaguna dalam mempertahankan keutuhan dan keaslian ekosistem di areal yang masih alami juga mengembangkan sektor ekonomi guna kesejahteraan sosial masyarakat.
Definisi ekowisata yang pertama diperkenalkan oleh organisasi The Ecotourism Society (1990) yaitu: Ekowisata adalah suatu bentuk perjalanan wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat.
Ekowisata mampu meminimalkan dampak yang negatif terhadap lingkungan dan budaya setempat dan mampu meningkatkan pendapatan ekonomi bagi masyarakat setempat serta nilai konservasi.
Beberapa aspek kunci dalam ekowisata adalah:
- Jumlah pengunjung terbatas atau diatur supaya sesuai dengan daya dukung lingkungan dan sosial-budaya masyarakat
- Pola wisata ramah lingkungan (nilai konservasi)
- Pola wisata ramah budaya dan adat setempat (nilai edukasi dan wisata)
- Membantu secara langsung perekonomian masyarakat lokal (nilai ekonomi)
Prinsip Ekowisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan
Sistem ekowisata berbasis masyarakat memiliki prinsip-prinsip keberlanjutan yang menitikberatkan pada kesejahteraan masyarakat, antara lain:
- Keberlanjutan Ekowisata dari Aspek Ekonomi, Sosial dan Lingkungan (prinsip konservasi dan partisipasi masyarakat)
Ekowisata yang dikembangkan di kawasan konservasi adalah ekowisata yang “HIJAU dan ADIL” (Green & Fair) untuk kepentingan pembangunan berkelanjutan dan konservasi, yaitu kegiatan usaha yang bertujuan untuk menyediakan alternatif ekonomi secara berkelanjutan bagi masyarakat di kawasan yang dilindungi, berbagi manfaat dari upaya konservasi secara layak (terutama bagi masyarakat yang lahan dan sumber daya alamnya berada di kawasan yang dilindungi), dan berkontribusi pada konservasi dengan meningkatkan kepedulian dan dukungan terhadap perlindungan bentang lahan yang memiliki nilai biologis, ekologis dan nilai sejarah yang tinggi. Partisipasi masyarakat dirasa sangat penting dalam merencanakan pengembangan ekowisata. Demikian pula di dalam pengawasan, peran masyarakat diharapkan ikut secara aktif. Dengan demikian aspek pertumbuhan ekonomi tetap berjalan tanpa harus merusak lingkungan.
- Pengembangan institusi masyarakat lokal (Prinsip partisipasi masyarakat)
Aspek kelembagaan atau partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ekowisata juga menjadi isu kunci untuk mendorong usaha yang mandiri yang dilakukan oleh masyarakat dalam pengembangan ekowisata. Peran organisasi masyarakat dirasa sangat penting oleh karena masyarakat merupakan stakeholder utama dan akan mendapatkan manfaat secara langsung dari pengembangan dan pengelolaan ekowisata.
Selain itu, koordinasi antar stakeholders juga perlu mendapatkan perhatian. Salah satu model percontohan organisasi pengelolaan ekowisata yang melibatkan semua stakeholders termasuk, masyarakat, pemerintah daerah, UPT, dan sektor swasta, adalah ”Rinjani Trek Management Board”. Terbentuknya Forum atau dewan pembina akan banyak membantu pola pengelolaan yang adil dan efektif terutama di daerah di mana ekowisata merupakan sumber pendapatan utama bagi masyarakat setempat.
- Ekonomi berbasis masyarakat (Prinsip partisipasi masyarakat)
Banyak potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Mulai dari industri perikanan, beragam kerajinan dari hasil laut, bahkan jasa wisata. Salah satunya adalah usaha homestay. Homestay adalah sistem akomodasi yang sering dipakai dalam ekowisata. Homestay bisa mencakup berbagai jenis akomodasi dari penginapan sederhana yang dikelola secara langsung oleh keluarga sampai dengan menginap di rumah keluarga setempat. Homestay bukan hanya sebuah pilihan akomodasi yang tidak memerlukan modal yang tinggi, dengan sistem homestay pemilik rumah dapat merasakan secara langsung manfaat ekonomi dari kunjungan turis, dan distribusi manfaat di masyarakat lebih terjamin. Sistem homestay mempunyai nilai tinggi sebagai produk ekowisata di mana soerang turis mendapatkan kesempatan untuk belajar mengenai alam, budaya masyarakat dan kehidupan sehari-hari di lokasi tersebut. Pihak turis dan pihak tuan rumah bisa saling mengenal dan belajar satu sama lain, dan dengan itu dapat menumbuhkan toleransi dan pemahaman yang lebih baik. Homestay sesuai dengan tradisi keramahan orang Indonesia.
- Prinsip Edukasi dalam pengembangan ekowisata berbasis masyarakat
Selain membuka lapangan kerja baru, meningkatkan taraf ekonomi serta kesejahteraan sosial, ekowisata juga memberikan banyak peluang untuk memperkenalkan kepada wisatawan tentang pentingnya perlindungan alam dan penghargaan terhadap kebudayaan lokal. Dalam hal ini prinsip edukasi berperan penting untuk mengoptimalkan potensi yang ada dengan mengsinergikan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Edukasi tentang budaya setempat dan konservasi untuk para turis/tamu menjadi bagian dari paket ekowisata yang berbasis masyarakat.
Dalam pendekatan ekowisata, Pusat Informasi menjadi hal yang penting dan dapat juga dijadikan pusat kegiatan dengan tujuan meningkatkan nilai dari pengalaman seorang turis yang bisa memperoleh informasi yang lengkap tentang lokasi atau kawasan dari segi budaya, sejarah, alam, dan menyaksikan acara seni, kerajinan dan produk budaya lainnya.
- Pengembangan dan penerapan ekowisata berbasis masyarakat (prinsip konservasi dan wisata) .
Dalam perencanaan kawasan ekowisata, perihal daya dukung (carrying capacity) perlu diperhatikan agar perkembangan ekowisata tidak berdampak negative terhadap alam (dan budaya) setempat. Aspek dari daya dukung yang perlu dipertimbangkan adalah jumlah turis per tahun, lamanya kunjungan turis, berapa sering lokasi yang “rentan” secara ekologis dapat dikunjungi dan rancangan fasilitas umum sedapat mungkin sesuai tradisi lokal, serta masyarakat lokal terlibat dalam proses perencanaan dan pembangunan. Mengembangkan paket-paket wisata yang mengedepankan budaya, seni dan tradisi lokal juga harus dikedepankan. Kegiatan sehari-hari dapat dimasukkan dalam paket-paket wisata sebagai kearifan lokal yang akan menjadi daya tarik bagi wisatawan, termasuk panen, menanam, mencari ikan/melauk dan berburu untuk memperkenalkan wisatawan pada cara hidup masyarakat dan mengajak mereka menghargai pengetahuan dan kearifan lokal.
SIMPULAN DAN REKOMENDASI
Simpulan
Sumber daya alam pulau terdepan Indonesia merupakan potensi pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, optimalisasi potensi sumber daya alam pulau terdepan melalui program ekowisata berbasis masyarakat dirasa sangat penting untuk membangun kemandirian bangsa. Pendayagunaan yang berkelanjutan juga harus diterapkan pada pulau terdepan Indonesia melalui peningkatan kuatlitas pendidikan, pemberdayaan masyarakat daerah serta keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah dalam setiap perencanaan program. Tidak sedikit kebijakan yang pemerintah buat guna mengatasi permasalahan di pulau terdepan, seperti halnya tol laut dan adopsi pulau. Namun, program tersebut harus memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan, kesinambungan serta kemanfaatan dari program tersebut dengan merangkul elemen-elemen masyarakat dan pakar lingkungan dalam pengambilan keputusan.
Dalam hal ini, terdapat gagasan berupa optimalisasi ekowisata berbasis masyarakat yang dapat dijadikan upaya untuk membantu pemerintah mewujudkan kemandirian bangsa dari pulau terdepan. Gagasan ini bertujuan memberdayakan masyarakat di pulau terdepan dengan penciptaan lapangan kerja baru, kegiatan ekonomi yang memiliki prinsip pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan dengan memanfaatkan sektor pariwisata.
Rekomendasi
Pemerintah dalam mengambil dan menerapkan kebijakan sepatutnya memperhatikan aspek keberlanjutan, konservasi ramah lingkungan dan ketepatan sasaran dari program tersebut. Prinsip yang digunakan dalam gagasan ini ialah prinsip ekonomi kerakyatan dimana ekowisata yang dijalankan berbasis masyarakat. Masyarakat daerah secara langsung ikut serta dalam membangun kesejahteraan ekonominya serta menjaga ekosistem alam tetap baik. Rasa persatuan bangsa menjadi landasan yang tertanam dalam setiap program yang diterapkan, karena dengan landasan tersebut Indonesia akan dapat membangun kemandirian bangsa.
Daftar pustaka
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1990 (9/1990) Tentang Kepariwisataan.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 27 tahun 2007 Tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Dewan Kelautan Indonesia. 2008. Evaluasi Kebijakan dalam Rangka Implementasi Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) di Indonesia. Jakarta.
Lindberg, K dan Hawkins, D.E. 1995. Ekowisata: Petunjuk untuk perencanaan dan pengelolaan. Yayasan Alami Mitra Indonesia. Jakarta.
http://indomaritimeinstitute.org/2013/11/pertahanan-maritim-butuh-teknologi-handal/ Diakses pada 27 Mei 2015
http://www.kp3k.kkp.go.id/index.php/content/show/adopsi_pulau Diakses pada 27 Mei 2015
http://sig-kehutanan.blogspot.com Diakses pada 27 Mei 2015
http://ekologi-hutan.blogspot.com Diakses pada 29 Mei 2015