Hanya dalam kurun waktu tiga bulan, tatanan ekonomi dan kesehatan dunia mengalami chaos. Ekonomi berubah drastis dari tingkat positif menuju jurang resesi global. Hal ini diakibatkan oleh kasus pandemi Covid-19 yang diakibatkan oleh virus SARS CoV-2. Hingga saat ini, tercatat jumlah kasus positif Covid 19 di Indonesia sebesar 14.032 dengan jumlah kasus kematian sebesar 973 korban jiwa. Diseluruh dunia tercatat lebih dari 4 juta orang terinfeksi serta jumlah kasus kematian telah mencapai angka 275 ribu korban jiwa. Negara dengan konfirmasi terbanyak kasus covid-19 adalah Amerika Serikat, Spanyol, dan Italia, setelah sebelumnya China sebagai sumber awal penularan virus covid-19. WHO sebagai badan induk kesehatan dunia menetapkan penyakit corona sebagai pandemi pada awal Maret 2020 setelah penyakit ini terkonfirmasi masal di lebih dari 150 negara di dunia. Sebuah penyebaran yang sangat masif untuk sebuah penyakit yang bahkan belum ditemukan vaksin untuk menyembuhkannya.Â
Indonesia sebagai negara yang baru mengkonfirmasi kasus covid-19 pada awal Maret 2020, saat ini sedang mengalami krisis kesehatan, ekonomi, maupun sosial. Hal menimbulkan  pertanyaan mengenai kesiapan negara dalam menghadapi pandemi corona yang terjadi. Seruan berbagai elemen masyarakat terkait kebijakan  lockdown wilayah, penggunaan masker secara wajib, social distancing, self quarantine dan berbagai cara lain untuk meghambat penyebaran covid-19 secara masif ke suluruh wilayah Indonesia. Banyaknya keresahan yang terjadi di masyarakat karena berbagai kebijakan dari pemerintah yang boleh dikatakan sedikit lamban dalam menangani kasus pandemi covid ini. Penanganan kasus pandemi covid-19 menyingkap tabir sebenarnya dari kondisi sosial ekonomi Indonesia. Resesi ekonomi dunia terjadi berbarengan dengan krisis kesehatan yang terjadi secara global.
Kebijakan pemerintah yang menimbulkan problematika adalah terjadinya dualisme kepentingan kebijakan yaitu penyelamatan kondisi resesi ekonomi dan krisis kesehatan ditengah wabah yang terjadi. Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilakukan pemerintah pusat menimbulkan kekhawatiran terkait kondisi ekonomi yang terjadi. Dampak yang terjadi saat ini adalah terjadinya PHK masal yang dilakukan selama terjadinya wabah covid-19 berlangsung. Pemutusan kerja sepihak ditambah dengan pembatasan sosial yang berlaku berbarengan menimbulkan kerawanan bagi kondisi kesejahteraan masyarakaat saat ini. Kondisi perekonomian dalam sektor UMKM dipastikan mengalami penurunan dikarenakan terganggunya rantai distribusi, modal, serta konsumen yang menjadi target pemasaran.
Pemerintah dalam sektor ekonomi telah menggelontorkan dana sebesar 405,1 triliun untuk menstimulus ekonomi ditengah kondisis resesi yang terjadi. Pengeluaran yang telah dikeluarkan untuk mitigasi covid-19 telah menyentuh 2,5 % dari PDB Indonesia. IMF bahkan menyebutkan bahwa krisis yang terjadi saat ini adalah yang terburuk sejak 'great depresion' 1930an. Sebagai pekerja sosial kondisi kesejahteraan adalah yang sangat menyita perhatian. Cara penyelesaian masalah yang dilakukan saat ini harus memperhatikan dampak yang terjadi pada saat ini maupun setelah selesainya pandemi ini. Masyarakat berbagai elemen kehilangan keberfungsian sosialnya dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Kisruh bantuan pemerintah berupa kartu pra-kerja yang banyak mendapat kritik dari lapisan masyarakat karena dinilai tidak efektif dalam penerima manfaat, birokrasi pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang menuai kontroversi karena pendanaan pemda dan pemerintah pusat terkesan sangat kurang koordinasi, hingga realita kondisi kesenjangan Teknologi Infromasi (TI) yang tergambar jelas karena kebijakan Work From Home.
Solusi dan upaya yang dapat dilakukan pemerintah saat ini adalah dengan prioritas melakukan penyelamatan terhadap kesehatan masyarakat terlebih dahulu. Mengutip perkataan Pierre-Oliver Gourinchas dalam artikel Mitigating the COVID Economics Crisis (2020) krisis yang dihadapi dunia saat ini adalah adalah kombinasi krisis ekonomi dan krisis kesehatan yang terjadi secara berbarengan serta saling berdampak. Namun prioritas kesehatan lebih diutamakan karena dalam masa krisis kesehatan saat ini, resesi ekonomi pasti akan terjadi. Berfokus pada pengurangan kurva penurunan kasus covid-19 adalah prioritas utama, walaupun harus menghadapi resesi ekonomi kedepannya karena hal itu adalah konsekuensi yang harus dihadapi pemerintah. Tanpa kesehatan ekonomi tidak akan berjalan, ditambah dengan ketidakpastian akan berakhirnya kasus pandemi ini. Kesehatan dan ekonomi adalah dua unsur kesejahteraan yang harus dimiliki setiap warga negara. Keduanya merupakan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi negara. Kritisi pemerintah tentunya tidak akan membantu apabila kita sendiri tidak mentaati aturan dan kebijakan pemerintah. Keberfungsian sosial adalah tujuan yang dicapai bersama, saling membantu dan menopang untuk menjaga kesehatan dan ekonomi bersama.
Krisis bukanlah alasan untuk selalu mengkritisi pemerintah, justru saat ini dibutuhkan inovasi dalam memenuhi kebutuhan ketahanan pangan serta kesehatan. Pemerintah tidak akan selamanya memberikan bantuan langsung, penerapan bantuan langsung juga memerlukan analisis dampak setelah pandemi ini berakhir.
