Debat cawapres kedua yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Desember 2023 lalu, secara umum berjalan dengan baik. Para cawapres tampil cukup antusias dan mampu menyampaikan visi dan misinya dengan jelas. Namun, debat tersebut masih menyisakan beberapa hal yang perlu dikritisi.
Salah satu hal yang menjadi kritik adalah masih minimnya pertanyaan yang bersifat substantif. Banyak pertanyaan yang bersifat teknis dan tidak relevan dengan persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia. Hal ini tentu saja menghambat para cawapres untuk menyampaikan gagasan dan solusinya secara komprehensif.
Selain itu, debat tersebut juga masih diwarnai oleh serangan-serangan pribadi antar cawapres. Hal ini tentu saja tidak produktif dan tidak memberikan informasi yang bermanfaat bagi publik.
Oleh karena itu, debat cawapres ke depan perlu diperbaiki agar lebih berkualitas dan informatif. KPU perlu menyusun pertanyaan-pertanyaan yang lebih substantif dan relevan dengan persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia. Selain itu, KPU juga perlu mengatur agar debat tersebut tidak diwarnai oleh serangan-serangan pribadi antar cawapres.
Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan oleh KPU untuk memperbaiki debat cawapres ke depan:
- Membentuk tim ahli yang kompeten untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan debat.** Tim ahli ini harus memahami berbagai persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia dan memiliki kompetensi untuk menyusun pertanyaan yang substantif dan relevan.
- Menyosialisasikan pertanyaan-pertanyaan debat kepada publik sebelum debat berlangsung.** Hal ini akan memberikan kesempatan bagi publik untuk memahami pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dan memberikan masukan kepada KPU.
- Melarang cawapres untuk melakukan serangan pribadi terhadap cawapres lain.** KPU harus tegas dalam menerapkan aturan ini dan memberikan sanksi kepada cawapres yang melanggar.
Dengan adanya perbaikan-perbaikan tersebut, debat cawapres diharapkan dapat menjadi ajang yang berkualitas dan informatif bagi publik. Debat cawapres juga diharapkan dapat membantu publik untuk memilih pemimpin yang terbaik bagi bangsa Indonesia.
