Mengamati perseteruan antara Dahlan Iskan dan Efendy Simbolon (DPR) tentang potensi kehilangan kesempatan penghematan sebesar Rp. 37 T, saya ingin sedikit urun rembug. Tapi saya tidak ingin mengulas dari sisi siapa yang benar atau salah, tapi saya akan mengulas dari sisi apakah benar Negara benar dirugikan?
Sesuai dengan data yang tersedia di public (silakan di google saja tentang produksi gas Indonesia), produksi gas Indonesia dari daerah Sumatera Selatan digunakan untuk mensupply tiga kontrak utama: 1. Untuk Steamflood ke lapangan Duri Chevron 2. Export ke Singapore dengan harga sangat mahal 3. Supply ke PGN utk market Jawa Barat (dan DKI tentunya)
Perlu diketahui bahwa gas utk steamflood digunakan untuk menggerakkan turbin generator yang akan membakar air yang uapnya digunakan untuk melakukan pengangkatan minyak (Enhanced Oil Recovery) di lapangan Duri milik Negara yang dikelola Chevron Indonesia.
Sedangkan kontrak eksport ke Singapore merupakan kontrak dengan harga yang sangat mahal, sebanding dengan harga minyak di pasar. Sebagai contoh pada saat harga minyak $100/bbl, harga gas ke Singapore mencapai ~$17/mmbtu (equivalent dengan $100/bbl dari energy yang dihasilkan). Bandingkan dengan harga gas ke lokal yang hanya ~$5/mmbtu (kontrak ke PGN utk west Java; bahkan sebelum direvisi tahun 2012, kontraknya hanya sejitar $2/mmbtu)
Dikarenakan permintaan yang tinggi terhadap gas utk steamflood dan juga pemenuhan kontrak eksport, dan pada saat yang sama proyek pengembangan lapangan gas mengalami keterlambatan, maka Pemerintah RI sebagai “pemilik” lapangan gas tersebut harus membuat keputusan tentang skala prioritas kontrak mana yang akan dipenuhi terlebih dahulu.
Pemerintah, setelah melalui analisa yang tajam menyangkut legalitas kontrak dan keekonomian dari masing-2 kontrak, akhirnya meutuskan melalui Permen ESDM no. 3 thn 2010 bahwa gas yang ke PGN West Java yang salah satunya utk mengalirkan gas ke PLTU Muara Karang mendapatkan prioritas yang lebih rendah dari kontrak Duri dan Singapore.
Bagi Pemerintah tindakan ini cukup beralasan dikarenakan kontrak Duri dan Singapore memberikan nilai ekonomi dan strategis yang lebih besar. Benar bahwa PLN kehilangan “potensi efesiensi” akan tetapi pada saat yang sama Pemerintah menerima tambahan produksi Minyak dari Duri dan juga devisa $ dari penjualan gas ke Singapura (ditambah bahwa kita sebagai Negara yang mampu melakukan kewajibannya).
Penulis sebagai seorang pemerhati dibidang Strategy melihat bahwa pemerintah dalam hal ini Menteri ESDM sudah melakukan hal yang benar pada saat itu. It was a zero sum game. Pasti ada yang dikalahkan (dan dimenangkan pada saat yang sama) dan pembuatan keputusan yang bertitik tolak dari keekonomian, contract sanctity dan long-term strategy menghasilkan keputusan bahwa gas yang mengalir ke Jawa Barat akan dikurangi.
Jadi dalam hal ini secara keseluruhan Negara tidak dirugikan, ada kantong yang negative di PLN tapi ada kantong yang positive di produksi minyak Negara dan kantong Kementrian Keuangan dari penerimaan hasil gas ekspor ke Singapore.
Perlu diketahui bahwa saat ini kontrak ke PGN telah diperbaiki dengan harga yang lebih bagus, dan saya membaca di media bahwa sekarang kebutuhan gas utk PGN Jawa Barat sudah dapat dipenuhi dari lapangan gas yang ada di Sumatra.
Akhir kata, dudukkanlah masalah pada posisinya. Jangan dipersusah atau dipelintir hanya utk menurutkan ego pribadi (apalagi dipolitisasi untuk menjatuhkan seseorang). Dan yang penting, serahkan masalah pada orang yang memang mengetahui bukan orang yang sok tahu dan sok pintar.
Salam Indonesia
