Membahas masalah hutang yang di lakukan oleh pemerintahan Jokowi, tidak akan habis-habisnya dan selalu dimunculkan dalam setiap diskusi.
Adapun diskusi yang mengangkat tema masalah hutang bukan tidak ada tujuan atau motif dibalik tersebut dan banyak spekulasi yang muncul  terutama pada tahun politik ini.
Yang menjadi pertanyaan kenapa masalah hutang tersebut muncul berulang-ulang di saat pemerintah sedang gencar-gencarnya membangun untuk kemaslahatan masyarakat banyak dan tidak mempersoalkan pada pemerintah sebelum-sebelumnya kemana penggunaan dan peruntukan hutang tersebut (harus fair).
Harus kita ketahui bahwa masalah hutang bukan hal baru dan sudah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya dan tidak menjadi trending topik dan dipersoalkan dalam setiap diskusi atau kurang bijak yang berusaha menggiring  atau membentuk opini yang  menggambarkan seolah-olah pemerintah sekarang tidak becus mengurus negara.
Banyak pendapat dan analisa yang dilakukan oleh para politikus dan ahli yang di luar pemerintah  yang mengambarkan hutang  Indonesia sudah mencapai tingkat kritis, tidak ada upaya dari pemerintah untuk menghindari hutang, hutang  membebani negara sampai anak cicit, menyebut angka hutang dan sebagainya tanpa melihat data dan indikator yang mendukungnya.
Memang kita harus mengakui bahwa  pemerintah melakukan dan memutuskan hutang bukan tanpa alasan dan pertimbangan yang jelas dan sudah mendiskusikan dengan staf pembantunya dan para pakar-pakar ahli ekonomi  tentang rencana pemerintah melakukan peminjaman uang ke negara lain berikut skema pembanyarannya untuk membiayai pembangunan.
Hutang yang dilakukan oleh pemerintah tujuannya untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh Indonesia yang selama ini pertumbuhan ekonomi hanya terpusat di pulau Jawa  dengan melakukan pembangunan infrastrktur berupa seperti pelabuhan, bandara, rel kereta api, dan jalan raya, yang semuanya memang harus dibangun.
Pembangunan infrastruktur tujuan agar terjadi konektifitas antar daerah diseluruh Indonesia menjadi terhubung sehingga dapat mengurangi beban biaya dan mengurangi gap atau jarak berkurang antar daerah. Hal ini dilakukan supaya tidak ada kecemburuaan sosial antar wilayah yang dampaknya terjadi konflik yang ujungnya adalah instabilitas nasional yang cost yang ditimbulkan akan lebih besar.
Yang menjadi pertanyaan untuk membangun infrastruktur yang massiv itu dibutuhkan biaya yang besar dan diambil dari mana. Jika kita mengambil uang dari APBN maka  hal itu mustahil karena anggaran kita terbatas dan sudah dialokasi untuk sektor-sektor yang lain.
Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan alternatif lain untuk pembiayaan pembangunan tersebut berupa hutang ke negara-negara yang memiliki uang dengan skema pembanyaran yang telah disepakati. dengan ada hutang dan kepercayaan dari negara-negara peminjam maka kita memiliki modal untuk pembangunan infrastrutur yang terkonektifitas dan memancing minat para investor untuk menginvestasikan uang ke Indonesia sehingga menambahkan devisa negara dan salah satu sumber pembiayaan dalam pembangunan yang dapat digunakan untuk membangun. Â Melihat kondisi Indonesia setidaknya ada lima alasan mendasar mengapa Indonesia membutuhkan investasi asing saat ini:
a. Â Â Penyediaan lapangan kerja
