Masih hangat hingga saat ini mengenai siapa yang pantas menjadi Gubernur. Ada kalah, ada menang, ada pula akan dilangsungkannya putaran kedua. Tidak hanya di Jakarta, di beberapa daerah pun ramai dengan berlangsung nya pilkada 2017 lalu. Saat periode kampanye, khalayak umum ramai-ramai mengutarakan dukungan atau bahkan menjatuhkan pihak tertentu. Ada yang berani menyampaikan pendapatnya demi "jagoannya" menang, ada juga yang yang memilih untuk diam. Opini masyarakat yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan cencerung menjadi opini publik, dimana bisa menjadi viral dan terus diperbincangkan oleh masyarakat. Namun apakah masyarakat lebih memilih untuk bersuara atau bungkam?.
Banyak orang yang mengutarakan pendapatnya mengenai bagaimana pemerintahan ini berjalan atau bagaimana negeri ini membangun. Ada yang negatif, ada juga positif. Ada yang tidak setuju ataupun setuju dengan kebijakan atau peraturan negara sehingga menyampaikan aspirasinya di media sosial, karena media sosial lah tempat paling efektif dan cepat untuk didengar oleh para penguasa negeri ini. Ada juga individu yang memilih untuk diam. Memilih untuk diam karena tidak memiliki keberanian untuk bersuara. Sudah cukup banyak kasus dikarenakan kicauan di media sosial yang menyebabkan beberapa pihak terkena pidana dan melanggar Undang-Undang ITE.
 Lalu, melalui apa kita harus bersuara dengan aman?.
 Menyampaikan pendapat boleh saja melalui media sosial, tetapi sebagai pengguna media sosial yang cerdas, sebaiknya turut diperhatikan tutur kata serta menuliskan berdasarkan riset dan tidak menggunakan sudut pandang sendiri. Mengapa demikian? Karena untuk menghindari pelanggaran dan menjatuhkan nama baik pihak tertentu.
Kondisi politik Indonesia saat ini memang sedang ramai dari siapa yang berhak menjadi pemimpin sampai mengenai pertukaran bilateral antar negara. Jika ingin bersuara, bersuaralah agar didengar yang memiliki kebijakan demi kemajuan negeri ini dan kesejahteraan kita bersama.
