Seberapa Dekat Pejabat Kita Dengan Buku? Antara Literasi dan Kebijakan

Literasi juga berkaitan dengan kemampuan berpikir jangka panjang. Indonesia menghadapi berbagai tantangan kompleks, mulai dari pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, hingga isu perubahan iklim. Pejabat yang literat dapat menautkan kebijakan domestik dengan tren global, memahami best practices internasional, dan menyesuaikan strategi dengan konteks lokal. Tanpa fondasi literasi ini, risiko kebijakan salah arah meningkat, bahkan bisa menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi besar.

Ironisnya, fenomena pejabat yang jarang membaca terjadi bukan karena kekurangan akses buku. Justru sebaliknya, ketersediaan informasi digital, perpustakaan, dan lembaga pendidikan semakin mudah diakses. Masalahnya adalah budaya membaca belum menjadi bagian dari identitas pejabat kita. Padahal, menumbuhkan budaya literasi di kalangan elite politik dan birokrasi menjadi salah satu cara paling efektif memperkuat kualitas kebijakan.

Kita membutuhkan pejabat yang tidak hanya paham isu melalui briefing atau ringkasan laporan, tetapi yang juga memiliki kedekatan personal dengan buku, mampu menginterpretasikan gagasan besar, dan menyesuaikannya dengan konteks Indonesia. Tradisi membaca pejabat akan menular ke birokrasi, lembaga legislatif, dan masyarakat luas. Dengan begitu, kebijakan tidak lagi bersifat reaktif, tetapi proaktif, berbasis analisis, dan berjangka panjang.

Akhirnya, pertanyaan "Seberapa dekat pejabat kita dengan buku?" bukan sekadar retoris. Ini adalah refleksi terhadap kualitas kepemimpinan kita, kemampuan merumuskan kebijakan yang berpihak rakyat, dan keberlanjutan budaya literasi di Indonesia. Jika kita ingin negara ini dikelola dengan gagasan matang, solusi cerdas, dan kebijakan berpihak rakyat, menumbuhkan kedekatan pejabat dengan buku bukan pilihan, tetapi keharusan.