Mohon tunggu...
Sapraji
Sapraji Mohon Tunggu... Konsultan Politik | Manajemen | Analis Kebijakan Publik | Peneliti | Penulis

Founder & CEO IDIS INDONESIA I Analis Kebijakan Publik | Konsultan Politik I Transformasi Digital I Riset I Advokasi Publik #Knowledge for Public Good

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Membangun Kepercayaan Melalui Kebijakan Publik Partisipatif

21 Juli 2025   23:56 Diperbarui: 22 Juli 2025   00:04 58
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi Partisipasi masyarakat dalam pembangunan komunitas yang berkelanjutan. (Sumber Foto: MA)

Kebijakan publik yang partisipatif merupakan salah satu pendekatan yang dapat meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan, pemerintah dapat memperoleh informasi yang lebih akurat tentang kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih efektif dan relevan.

Di era digital ini, teknologi dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik. Melalui platform digital, masyarakat dapat memberikan masukan dan saran tentang kebijakan publik, sehingga pemerintah dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dan relevan.

Di Indonesia, terdapat beberapa contoh kebijakan publik yang partisipatif yang telah berhasil meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan masyarakat melalui pengembangan sistem informasi publik yang transparan. Salah satu contoh adalah portal data terbuka (open data) yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Portal ini menyediakan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang kebijakan publik, anggaran, dan data lainnya yang relevan dengan pembangunan daerah.

Contoh lainnya adalah sistem informasi publik yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sistem ini menyediakan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang kebijakan fiskal, anggaran, dan data lainnya yang relevan dengan kebijakan publik.

Namun, masih banyak tantangan yang perlu diatasi untuk membangun kebijakan publik yang partisipatif di Indonesia melalui pengembangan sistem informasi publik yang transparan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya transparansi dalam kebijakan publik. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan upaya untuk mempromosikan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik.

Dalam membangun kebijakan publik yang partisipatif melalui pengembangan sistem informasi publik yang transparan, pemerintah perlu memastikan bahwa sistem informasi yang dikembangkan dapat memfasilitasi partisipasi masyarakat yang efektif dan efisien.

 Dengan demikian, pemerintah perlu terus meningkatkan upaya untuk membangun kebijakan publik yang partisipatif dan melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan melalui pengembangan sistem informasi publik yang transparan.

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun