Dikutip dari Kompas.com. Sebanyak 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) dan akan diberhentikan.
Keputusan KPK tersebut sontak membuat polemik mengenai status ASN kepada pegawainya kian memuncak karena dipandang sebagai upaya pelemahan KPK serta membangkang dari Presiden Jokowi perintahkan.
Seperti diketahui sebelumnya Presiden Joko Widodo angkat bicara soal polemik 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan dalam proses alih status menjadi aparatur sipil negara.
Jokowi mengatakan, hasil TWK tidak serta-merta bisa dijadikan dasar untuk memberhentikan para pegawai yang tidak lolos tes. Menurut Jokowi, seharusnya hasil tes menjadi masukan untuk memperbaiki KPK.
Lantas apa itu tes wawasan kebangsaan? Pada hakikatnya TWK adalah sebuah tes yang bertujuan untuk menguji seberapa baik wawasan dan pengetahuan calon Aparatur Sipil Negara prihal Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, Nasionalisme, Bahasa Indonesia, dan wawasan pilar negara.
Tes wawasan kebangsaan hanyalah satu dari tiga macam tes yang umumnya dilakukan dalam seleksi menjadi ASN, yaitu tes karakteristik pribadi (TKP) dan Tes lntelegensia Umum (TIU).
Ketiga tes yang masuk ke dalam komponen seleksi kompetensi dasar (SKD) itu diatur berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS - Detik
Dari awal isu pengangkatan pegawai KPK menjadi ASN memang sudah diprediksi akan menjadi masalah berkepanjangan. Karena tak sedikit menganggap bilamana pegawai KPK diangkat sebagai ASN maka ada kekhawatiran para pegawai akan berkerja tidak profesional, tidak independen, dan ditopangi oleh kepentingan pihak-pihak tertentu didalamnya.
Padahal kita tahu persis KPK yaitu lembaga anti rasuah yang notabene lembaga negara yang otomatis dibiayai oleh negara serta berlandaskan kepada peraturan dan hukum yang berlaku. Wajar bilamana status pegawainya harus ASN bukan?
Dalam pengertian antara proses TWK terhadap indepedensi maupun profesionalitas pada KPK menurut penilaian Penulis seharusnya tidak memiliki keterkaitan. Indepedensi dan profesional itu dalam KPK dapat terjaga tergantung dari bagaimana proses perekrutan pegawai serta komitmen KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Logis, kalau Anda rekrut tikus untuk bekerja di lumbung padi maka sama dengan bunuh diri.
Menyangkut polemik yang terjadi pasca keputusan KPK memberhentikan tidak lolos TWK, Penulis menanggapi polemik ini sebuah peristiwa yang sangat lucu.
Mengapa Penulis anggap lucu?
Penulis melihat polemik ini lebih cenderung kepada adanya intrik dalam internal KPK dimana pemimpin KPK dan pegawainya saling berseberangan.
Mengapa bisa Penulis katakan demikian?
Logika saja, polemik 51 dari 75 pegawai KPK diberhentikan karena tidak lolos TWK. Pertanyaannya sederhana, lepas dari indepedensi serta profesionalitas ke-51 pegawai yang dipecat, apakah di Indonesia ini orang jujur sudah langka, apakah sudah tidak ada lagi orang yang membutuhkan pekerjaan, apakah sudah tidak ada lagi orang kompeten yang berkeinginan untuk memberantas korupsi di Indonesia?
Dari pemberitaan yang beredar, jujur sebagai orang awam Penulis merasa bingung sendiri. Ada apa dengan ke-51 pegawai KPK ini? Dalam benak Penulis bertanya-tanya, mengapa di satu sisi ke-51 pegawai KPK seolah ingin sekali disingkirkan? Sedangkan di satu sisi, mengapa ke-51 pegawai KPK ini seolah dibela mati-matian?
Jadi pada intinya, cobalah kita jujur-jujuran sebenarnya apa sih yang terjadi didalam sana (KPK)?
Penulis lebih khawatir peristiwa (polemik) KPK ini lebih kepada pengalihan isu publik, yang lebih mengkhawatirkan lagi yaitu pengalihan isu kasus-kasus korupsi yang sedang ditangani KPK maupun kepada tindak korupsi yang sedang berlangsung. Oleh karena itu kita perhatikan saja, apakah polemik KPK ini akan berjilid-jilid panjangnya.
Demikian artikel Penulis. Mohon maaf bilamana ada kekurangan dikarenakan kekurangan milik Penulis pribadi. Terima kasih.
