Proyek Revitalisasi Monas Labrak Aturan

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Pengarah bertanggung jawab langsung
kepada Presiden.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pelaksana bertanggung jawab kepada
Presiden melalui Komisi Pengarah.

Tentu hal diatas menjadi pertanyaan besar, mengapa Pemprov DKI Jakarta melakukan proyek revitalisasi Monas secara sewenang-wenang? Apakah ada kondisi urgent sampai-sampai Pemprov DKI Jakarta melabrak aturan yang ada?

Tak mengherankan bilamana media dan warganet mengaitkan proyek revitalisasi Monas ini dengan rencana perhelatan Formula E yang akan dilaksanakan nanti di pertengahan tahun 2020. Dimana menurut informasi beredar bahwa perhelatan Formula E di Jakarta akan melintasi Jalan Medan Merdeka Selatan dan area Monas. 

Boleh jadi Pemprov DKI Jakarta dapat saja berdalih semua aturan bisa menyusul, proyek revitalisasi Monas sudah berjalan layaknya nasi telah menjadi bubur. 

Segala polemik akan mereda pada waktunya dan seluruh warga dapat menikmati hasil dari proyek revitalisasi Monas ini dimana akan nampak lebih indah dan instagrammable nantinya. 

Akan tetapi bilamana Pemprov DKI Jakarta kerap melakukan melabrak aturan yang belaku di Ibukota maka pertanyaannya siapa yang benar-benar memimpin Jakarta ini, Gubernur atau Presiden? Demikian artikel Penulis, mohon maaf bilamana ada kekurangan dikarenakan kekurangan milik Penulis pribadi. Terima kasih.