Dalam sepekan ini unjuk rasa besar-besaran para mahasiswa tak hanya di Jakarta namun serentak pula di beberapa kota besar di wilayah Indonesia menjadi topik hangat bagi publik. Solidaritas para mahasiswa ini ditengarai merupakan aksi penolakan terhadap revisi UU KPK yang dipandang melemahkan KPK dan RKHUP yang dinilai cacat dan berpotensi merugikan masyarakat luas.
Sontak guna meredam aksi demo para mahasiswa, pemerintah memutuskan untuk menunda pembahasan dan pengesahan RKUHP hingga DPR periode berikutnya (2019-2024). Kemudian pemerintah berupaya pula mengundang mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) ke Istana Presiden untuk duduk satu meja mendengarkan aspirasi mereka.
Langkah pemerintah tersebut ditolak oleh para mahasiswa karena dianggap dilakukan secara tidak terbuka. Mereka (mahasiswa) tidak ingin diundang ke Istana, mereka hanya menginginkan tuntutannya agar dikabulkan.
Menanggapi hal diatas, hemat Penulis sungguh sangat disayangkan penolakan yang dikemukakan oleh para mahasiswa terhadap inisiasi pemerintah mengundang mereka ke Istana.Â
Apabila kita telaah dengan teliti bahwasanya maksud tujuan pemerintah adalah baik. Pemerintah berupaya menyerap aspirasi mahasiswa secara langsung dan objektif terhadap inti yang dipermasalahkan, dengan begitu pemerintah dapat menyaring poin-poin apa saja yang layak sebagai langkah dasar (urgensi) pengambilan keputusan berikutnya.
Kemudian menurut Penulis, pertemuan antara pemerintah dengan berbagai elemen masyarakat di Istana bisa dikatakan cukup sering dilakukan di era kepemimpinan Jokowi. Langkah yang lekat dengan Jokowi ini bukan saja upaya untuk menghilangkan stigma negatif terhadap Istana yang anti kepada publik (eksekutif yang otoriter) terkecuali Hari besar maupun Hari Raya, tetapi langkah positif membimbing publik akan wujud demokrasi sesungguhnya.
Dilain pihak Penulis melihat bahwasanya aksi demonstrasi mahasiswa ini sudah melenceng dari koridornya. Menurut Penulis aksi mahasiswa bukan "ditunggangi" melainkan kata yang tepat ialah telah "disusupi" oleh pihak yang dengan sengaja memanfaatkan polemik untuk memperkeruh keadaan. Adanya aksi massa diluar mahasiswa besar kemungkinan ada aktor lain sedang bermain didalamnya.
Jelas hal tersebut merugikan, aksi demonstrasi yang disusupi sangat mudah menimbulkan gejolak dan memungkinkan jatuhnya korban yang tidak bersalah. Bentuk provokasi dapat menciptakan gesekan antara aparat dan mahasiswa, aksi anarkis berupa pemukulan, pelemparan batu, pengerusakan, pembakaran, dan lain-lain sebagainya pada akhirnya ditolerir sebagai bagian dari perjuangan demokrasi nyeleneh yang berujung konflik berkepanjangan. Narasi aparat yang represif dan demonstran yang anarkis akan selalu bertentangan, informasi yang beredar serba abu-abu, kebencian terus disemai agar suasana tidak kondusif.
Sejatinya situasi ini segera dihentikan, konflik dan polemik yang terjadi saat ini harus segera diselesaikan. Menurut Penulis, pemerintah perlu menginisiasi pertemuan berikutnya dengan menghadirkan pihak-pihak terkait (DPR, KPK, mahasiswa, tokoh masyarakat) untuk membahas prihal revisi UU KPK dan RKUHP guna mendapatkan titik temu.Â
Dan kepada para mahasiswa, Penulis sarankan temuilah Jokowi, bertemu dengan pemerintah bukan berarti sebagai "politik dagang sapi" tetapi demi kepentingan bangsa. Sikap arogansi malah akan menimbulkan antipati publik, publik yang awalnya bersimpati justru akan acuh berbalik tak peduli karena apa yang disuarakannya mandek di tengah jalan.
Bangsa ini masih begitu banyak pekerjaan rumah yang musti dipikirkan seperti korban gempa di Ambon yang membutuhkan bantuan serta kerusuhan yang terjadi di Papua. Mari sudahi orasi di jalan dan marilah berdiskusi sehat dengan nalar. Polemik berkepanjangan hanya dapat merugikan dan menghambat bangsa ini untuk maju dan konflik hanya akan memecahbelah persatuan bangsa jauh dari kata damai. Demikian artikel Penulis, mohon maaf bilamana ada kekurangan dikarenakan kekurangan milik Penulis pribadi. Terima kasih.
