Menyelisik "Kesetaraan" Versi Anies Baswedan

"Jangan sampai kita diskriminatif pada mereka yang masih lemah, sudah terlalu banyak kebijakan kita itu yang diskriminatif pada yang lemah dan justru fungsinya pemerintah itu adalah memberikan kesempatan yang kecil untuk jadi yang lebih besar," katanya.

Jujur saja Penulis yang sebatas orang awam ini cukup kebingungan menerjemahkan pernyataan dari beliau. Apa maksud dari "kesetaraan" dan "sudah terlalu banyak kebijakan kita itu yang diskriminatif pada yang lemah"?

Secara nalar Penulis menanggapi apakah yang dimaksud Anies soal "kesetaraan" itu konsep keadilan?

Seperti soal ujian ketika orang tua memberi uang jajan kepada anak-anaknya yang duduk di bangku sekolah SD, SMP, dan SMA. Pada kenyataannya jawaban dari soal ujian tersebut setiap anak tidak diberi jajan sama rata nominalnya, tetapi besaran nominal diberikan sesuai jenjang pendidikan dari masing-masing anak. 

Dalam kasus trotoar ini maka pertanyaannya adalah apakah PKL dan para pejalan kaki dinilai oleh Anies bahwa punya wewenang yang setara soal trotoar? Apakah "kesetaraan" yang dimaksud dengan tidak memperkenankan sebagian trotoar untuk digunakan oleh PKL layak dikategorikan sikap yang tidak adil disini?

Penulis pun heran sejak kapan ada kebijakan yang diskriminatif terhadap kaum yang lemah? Bapak Anies apa enggak pernah keliling Jakarta atau Bapak Anies memang pura-pura tidak tahu?

Pujasera atau Pusat Jajanan Serba Ada yang dikelola Pemprov DKI Jakarta bukankah secara tidak langsung telah mempraktekkan kebijakan trotoar yang bisa didwifungsikan? 

Enak dan rapih kan ya Pak kalau semua tertata dan mengikuti peraturan yang ada? Pejalan kaki bisa leluasa menggunakan sarana trotoar dan PKL siang maupun malam bisa berjualan dengan tertib tanpa mengganggu sekitarnya.

Kemudian bukankah di beberapa tempat, trotoar yang telah direvitalisasi juga tenyata sudah lama dimanfaatkan oleh PKL? Contoh jalan Cempaka Putih Raya (dekat ATM Bank Danamon), Pak Anies. 

Ketika malam, enggak sedikit PKL berdatangan yang memanfaatkan lebar trotoar untuk berjualan, walau mengganggu toh tidak ada yang melarang mereka berjualan, tidak pernah sekalipun terdengar warga disana protes, atau adanya tindakan oleh aparat. Lantas dimana kesan diskriminatif yang terjadi?

Jadi pertanyaannya apa sebenarnya yang dipersoalkan dari trotoar ini? Apakah tujuannya hanya untuk menunjukkan bahwa Anies Baswedan sebagai Gubernur yang berlandaskan aturan ataukah bertujuan untuk menggaungkan bahwa Anies Baswedan sebagai Gubernur yang pro masyarakat lemah?