Sebagai respons terhadap kebijakan tarif baru dari Amerika Serikat (AS), pemerintah menggelar dialog dengan asosiasi pelaku usaha. Tujuannya adalah menjaga daya saing produk Indonesia di pasar global sekaligus melindungi kepentingan dalam negeri.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah akan terus memantau situasi secara rutin dan cepat, mengingat 83% perekonomian dunia berasal dari luar AS.
Dialog ini juga menjadi ajang untuk menjaring masukan dari pelaku usaha, sebagai bagian dari strategi negosiasi Indonesia. Pasalnya, kebijakan tarif AS bisa berdampak signifikan pada produk ekspor Indonesia, terutama sektor padat karya.
Pemerintah telah menghitung potensi dampak ekonomi dari tarif baru tersebut dan melakukan langkah-langkah stabilisasi, seperti menjaga yield Surat Berharga Negara (SBN), stabilitas nilai tukar rupiah, dan memastikan kecukupan likuiditas valas bersama Bank Indonesia.
Presiden Prabowo juga menginstruksikan perbaikan regulasi, termasuk penyederhanaan dan penghapusan aturan yang menghambat, khususnya terkait Non-Tariff Measures (NTMs).
Pemerintah terus menjalin komunikasi intensif dengan AS melalui kementerian, USTR, dan U.S. Chamber of Commerce. Bahkan, Menko Airlangga bertemu dengan PM Malaysia untuk memperkuat kerja sama ASEAN melalui jalur diplomasi dan negosiasi.
Indonesia dan Malaysia juga akan mendorong pendekatan bersama di ASEAN dan mengusulkan agar isu ini dibahas dalam Trade and Investment Framework Agreement (TIFA).
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
