Jumat 10 February 2012 pukul 18.00 WIB terjadi sebuah kecelakaan beruntun di Cisarua, Bogor. Hal ini menambah daftar panjang kecelakaan kendaraan bermotor dalam 2 bulan terakhir. Masih ingat beberapa kecelakaan hebat yang melibatkan bus Sumber Kencono masuk jurang, kecelakaan maut di patung tugu tani, dan serentetan tragedi yang melibatkan perusahaan otobus lainnya. Bahkan hingga pagi tadi, ada beberapa lapora kecelakaan yang terjadi di Sumedang, Jawa Barat. Begitu tinggi angka kecelakaan dalam 2 bulan terakhir dengan korban tewas mencapai puluhan jiwa.
Publik dibuat takut dengan kondisi angkutan umum yang mengerikan baik keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan pelayanan yang tidak disediakan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara. Padahal publik sudah mempercayakan kekuasaan yang dimiliki untuk mengelola. Tidak hanya kuasa, publik juga telah membayar upeti untuk operasional penyelenggaraan tata kelola negar termasuk didalamnya transportasi. Pertanyaan besar yang muncul adalah, APA YANG TELAH DILAKUKAN OLEH KEMENHUB SELAMA INI???
Terakhir, kecelakaan yang melibatkan PO. Karunia Bakti, PO. Doa Ibu, Mobil pribadi, Sepeda motor, dan bahkan pembeli bakso di Cisarua, Bogor menjadi duka mendalam bagi keluarga korban. Menurut keterangan yang dihimpun berbagai media, 14 orang dinyatakan meninggal dunia. Tabrakan beruntun yang diduga disebabkan oleh armada PO. Karunia Bakti mengalami rem blong dan menggasak yang dilaluinya. Secara psikologis, hal ini akan menimbulkan trauma mendalam bagi penumpang yang selamat. Diluar itu, tentunya keluarga yang ditinggal menyisakan tidak hanya duka tapi juga asa. Bisa jadi keluarga yang meninggal adalah tumpuan hidup.
Tidak lama setelah kecelakaan, kemenhub melalui ditjen perhubungan darat mengatakan akan mencabut ijin operasional PO. Karunia Bakti. Sebuah tindakan yang tidak berguna. Telat. Tindakan cari muka dan cuci tangan dari serentetan masalah transportasi yang tidak terselesaikan. Dan yang pasti, kalau memang benar ijin trayek PO. Karunia Bakti dicabut maka akan semakin banyak pihak dirugikan. Sopir dan Kenek akan kehilangan sumber pendapatan. Lantas bagaimana nanti dengan hidup keluarganya? Semakin banyak saja kemiskinan.
PO yang sudah rela membantu penyelenggara negara menyediakan transportasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dibunuh oleh pemerintah. Selain itu, PO juga telah membantu kehidupan perekonomian masyarakat. Lantas, bagaimana mungkin kemenhub cuci tangan begitu saja? Perlu dilakukan semacam revolusi transportasi. Akhir kata, Kemenhub harus berpikir bahwa yang seharusnya menyediakan transportasi publik adalah mereka. Swasta adalah komplemen. Bukan seperti sekarang, swasta yang utama menyediakan, dan kemenhub ngatur!
PO adalah tumpuan hidup sopir dan keluarganya. Kalau ijin trayeknya dicabut, siapa yang mau bertanggung jawab? Kemenhub hanya mencabut ijin trayek ketika sudah terjadi insiden. Idealnya risiko itu sudah diantisipasi oleh kemenhub sejak awal, bukan dengan mencabut ijin.