Sejauh ini tidak hanya Prabowo Subianto sebagai menterinya Jokowi-Ma'ruf yang digadang-gadang bakal maju Pilpres 2024. Ada beberapa nama lainnya yang masuk radar partai politik maupun lembaha survei.
Mereka adalah Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto; Menkopolhukam, Mahfud MD; Mendagri, Tito Karnavian, Menkeu, Sri Mulyani dan Menteri BUMN, Erick Tohir.
Khusus nama terakhir, pada awal-awal dilantik langsung menggebrak. Cukup banyak terobosoan yang dilakukan Erick Tohir dalam membenahi kementrian BUMN. Salah satunya mengganti jajaran direksi yang dianggap tidak sejalan dengan visi misi dia dan presiden.
Gebrakan Erick Tohir ini rupanya mendapat perhatian publik. Dia dinilai sebagai menteri yang benar-benar profesional. Imbasnya, bos Mahaka ini diganjar sebagai menteri dengan kinerja paling memuaskan.
Karena ini pula, seiring berjalannya waktu dan entah dari mana ikhwalnya, tiba-tiba mencuat di media sosial tagar Erick for President. Tagar ini menyiratkan sang menteri memang dianggap layak jadi memimpin negara Indonesia dilihat dari kinerjanya waktu itu.
Tapi, roda memang berputar. Nama Erick Tohir akhir-akhir mulai tenggelam. Setidaknya hal ini dibuktikan dengan hasil survei IPR. Mantan bos Inter Milan ini sama sekali tidak masuk lima besar sebagai menteri dengan kinerja paling memuaskan.
Apakah ini artinya telah terjadi pergeseran tingkat kepercayaan publik terhadap Erick Tohir? Boleh jadi. Karena sepanjang tahun ini telah banyak gebrakan-gebrakannya banyak mendapat sorotan. Khususnya dari politisi PDI Perjuangan, Adian Napitipulu.
Dengan begitu muncul pertanyaan lain. Apakah Erick Tohir masih niat nyapres dengan posisi sekarang? Tentu ini hanya Erick sendiri yang bisa menjawab. Namun, kalaupun dia memiliki keinginan maju Pilpres 2024, jalannya terjal dan berliku.
Erick Tohir bukanlah kader partai politik. Untuk bisa nyapres, dia harus bisa membuktikan diri layak untuk diusung.
Salah satu caranya tentu saja meningkatkan kinerja yang benar-benar mampu memberikan rasa aman, nyaman dan manfaat bagi publik. Dengan begitu kemungkinan tingkat kepercayaan publik akan tinggi dan berdampak positif pada raihan angka elektabikitas.
