Menjadi politisi atau politikus sejatinya berarti penyambung suara rakyat. Karena kerjaan politisi sejatinya adalah menjalankan kebijakan berdasarkan aspirasi masyarakat.Â
BAGI politisi di belahan negara manapun termasuk di Indonesia akan sangat mendambakan adanya panggung politik. Hal ini dibutuhkan demi menjaga eksistensi mereka di hadapan publik.
Meski katanya politisi itu sebagai penyambung lidah rakyat, namun faktanya masih jauh panggang dari api. Mereka lebih cenderung menjadikan politik sebagai jembatan menuju takhta kekuasaan.
Tak heran jika akhirnya para politisi selalu berlomba-lomba mencari panggung. Dengan memiliki panggung berarti selangkah lebih dekat menuju kekuasaan dimaksud.
Panggung politik tersebut bisa didapat dengan beragam cara. Bisa duduk di kursi pejabat pemerintah atau menciptakan aktivitas yang sipatnya mampu mengundang perhatian masyarakat.
Di Indonesia dengan pemerintahannya yang menganut sistem presidensial memungkinkan kepala negara dalam hal ini presiden menunjuk para pembantunya (menteri) dari partai politik. Hal tersebut biasanya sebagai bentuk balas budi, karena telah turut mendukung saat proses pemilihan presiden dan wakil presiden.
Posisi jabatan menteri ini akhirnya kerap dimanfaatkan oleh para politisi sebagai panggung politik strategisnya. Di sini mereka berpeluang besar jadi media darling sekaligus bersentuhan dengan publik.
Kaitan dengan hal tersebut, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengingatkan terhadap menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak menjadikan jabatan menteri sebagai panggung politik menuju Pilpres 2024.
Hal itu ia sampaikan karena mencium gelagat menteri Jokowi sedang mengambil ancang-ancang maju di Pemilu 2024. Padahal semestinya tetap fokus pada tugas utamanya sebagai pembantu presiden dan menghentikan segala pencitraan yang dilakukan.
"Totalitas jajaran kabinet sangat penting. Karena itulah ketika ada indikasi menteri yang terlalu berimajinasi pada kontestasi Pemilu 2024, dan melupakan tugas dan tanggung jawab utamanya sebagai pembantu Presiden, sebaiknya segera menghentikan seluruh gerak pencitraannya, dan menempatkan kejar prestasi sebagai bagian budaya kerja. Sebab soliditas dan daya juang para menteri di tengah pandemi ini sangat penting," kata Hasto,Selasa (20/10). (IJNNews).
Pertanyaannya siapa menteri yang dimaksud Hasto?
Merujuk pada isu yang berkembang, sejauh ini ada beberapa menteri yang digadang-gadang berpeluang besar atau berkeinginan maju Pilpres 2024. Mereka diantaranya adalah Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekonomi) Airlangga Hartarto, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir.
Dari ketiga nama di atas, Prabowo memang paling layak dikedepankan sebagai menteri yang memiliki peluang besar nyapres. Indikasinya, selain sebagai Ketua Umum Partai politik (Gerindra), popularitas dan elektabilitasnya selalu menempati peringkat tertinggi.
Sementara Airlangga, meski sama-sama menjabat pimpinan partai, sejauh ini popularitas dan elektabilitasnya masih memprihatinkan. Terlebih Erick Tohir. Dia berangkat dari kalangan profesional.
Namun apapun peluangnya, sentilan Hasto ini sudah hampir pasti dialamatkan terhadap Prabowo dan menteri-menteri yang disebutkan tadi. Dan, nama lain yang tidak disebutkan, tetapi dianggap oleh sebagian pihak layak nyapres. Misal Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian atau Menkopolhukam, Mahfud MD.
Apa yang diucapkan Hasto benar adanya. Tugas menteri adalah fokus mengimplementasikan keinginan atau program-program presiden, agar berjalan dengan baik dan dirasakan manfaatnya oleh publik.
Namun, penulis rasa pertnyataan Hasto itu bukan semata-mata mengingatkan para menteri Jokowi. Bagaimanapun Hasto juga merupakan orang politik. Kemungkinan setiap ucapan yang keluar darinya mempunyai maksud politis.
Kira-kira apa maksud politis Hasto?
Menurut hipotesa sederhana penulis, pernyataan Hasto tersebut ada kaitannya dengan kepentingan politik PDI Perjuangan. Yakni ingin menjadikan kadernya memiliki peluang menang dalam kontestasi Pilpres 2024.
Sejauh ini ada dua nama yang menjadi jagoan PDI Perjuangan maju Pilpres 2024. Yaitu Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan Ketua DPR RI, Puan Maharani.
Namun demikian, sepertinya antusias partai banteng ini lebih menginginkan Puan Maharani untuk maju dibanding Ganjar. Karena, selain puteri ketua umum partai, Puan juga dianggap peluang bagus untuk melanjutkan trah Sukarno di pemerintahan Republik Indonesia.
Hanya saja, sejauh ini modal elektabilitas Puan untuk bertarung pada kontestasi Pilpres sangat rendah. Berdasarkan hasil dari beberapa lembaga survei posisinya tidak pernah beranjak dari papan bawah.
Puan Maharani semakin berat setelah terjadi dua peristiwa yang cukup mencoreng namanya. Pertama kasus pernyataan masyarakat Sumbar kurang pancasilais dan sabotase mematikan mikropon saat sidang paripurna pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.
Melihat posisi ini Hasto mungkin tidak menginginkan calon rival Puan yang duduk pada posisi menteri semakin jauh meninggalkan calon usuangannya. Dengan demikian, Hasto merasa perlu mencegah hal tersebut dengan mengingatkan menteri Jokowi jangan terlalu mengumbar pencitraaan.
Salam
