Denny Siregar Sentil "Langkah" Politik Anies Baswedan

OMNIBUS LAW Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) telah disahkan DPR dan Pemerintah melalui Sidang Paripurna, Senin (5/10/20). Undang-Undang "Sapu Jagad" ini menurut versi pemerintah akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di tanah air. 

Namun begitu, tetap saja banyak pihak menilai bahwa RUU Ciptaker ini justru akan mengebiri hak-hak para buruh. Akibatnya gelombang protes tak terelakan, hingga akhirnya berujung ricuh dan mengakibatkan banyak yang terluka dan pengrusakan fasilitas umum. 

Aksi demontrasi itu sendiri terjadi sehari setelah pengesahan RUU Ciptaker menjadi Undang-Undang, hingga Kamis (8/10/20). Ribuan aksi massa mengepung hampir tiap daerah di Indonesia dengan satu tujuan, menolak undang-undang dimaksud. 

Para buruh merasa Undang-Undang "Sapu Jagad" ini hanya akan menguntungkan investor, pengusaha dan dunia bisnis di tanah air. Sementara buruh akan dijadikan sapi perahan semata. 

Benarkah demikian? Hal ini tentu harus segera diluruskan pemerintah. Sebab kalau tidak, kemungkinan besar aksi-aksi massa susulan akan terus terjadi. Lebih jauhnya hal tersebut akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu demi kepentingan politiknya. 

Bahkan, isu ini telah mencuat saat terjadi aksi massa besar-besaran menolak RUU Ciptaker kemarin. Beberapa pihak menduga bahwa demo buruh tersebut ditunggangi penumpang gelap. Mereka sengaja mengkoordinir dan membiayai para peserta aksi untuk meciptakan kerusuhan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekonomi), Airlangga Hartarto yang biasanya tak banyak bicara pun merasa geram. Dengan tegas dia mengatakan, aksi demonstrasi penolakan RUU Ciptaker yang berlangsung dari mulai Selasa (6/10/20) hingga Kamis (8/10/20) ada yang menggerakan dan membiayainya. 

Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar tersebut sangat yakin dan percaya bahwa orang 'di balik layar' yang menggerakkan dan membiayai aksi demonstrasi tersebut memiliki ego yang sangat besar. 

Boleh jadi apa yang diucapkan Airlangga ini cukup beralasan, karena faktanya seperti banyak diberitakan televisi swasta nasional, banyak peserta aksi yang tertangkap pihak kepolisian mengaku tidak tahu apa-apa tentang yang sedang disuarakan oleh pendemo. Mereka hanya disuruh datang ke titik demo dan menerima bayaran. 

Apakah peserta aksi massa gadungan tersebut memang digerakan oleh pihak yang memiliki kepentingan politik tentu kita harus sabar menunggu hasil penyelidikan pihak kepolisian. Semoga mereka mampu bekerja dengan cepat dan segera mengungkap dalang di balik semua kerusuhan yang terjadi. 

Denny Sindir Anies 

Aksi massa menolak RUU Ciptaker memang sudah usai. Namun buntut dari pengesahan undang-undang "sapu jagad" ini sepertinya akan terus berlanjut. 

Salah satu contohnya adalah rencana Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang akan membawa aspirasi soal Undang-undang Cipta Kerja ke rapat antar gubernur se-Indonesia. Hal ini dia sampaikan saat berdialog dengan massa demo, Kamis (8/10/20). 

Namun, seperti dikutip dari Fajar.co.id, niat Anies tersebut dalam pandangan pegiat media Sosial, Denny Siregar tak lebih dari permainan politik semata. Karena RUU Ciptaker telah usai dan disahkan. Sehingga, Anies tak perlu merasa mewakili semua Gubernur untuk kepentingannya itu. 

"Jangan main politik, wan.. UU Ciptaker sudah selesai, sudah disahkan. Gak perlu merasa mewakili semua Gubernur untuk kepentingan. Kawal UU itu dgn benar. Itu amanat supaya negeri ini maju kedepan..," tulis Denny pada akun twitterya, Sabtu (10/10/20). 

Terlepas benar tidaknya dugaan Denny tersebut, memang tidak menutup kemungkinan isu penolakan RUU Ciptaker ini rentan ditunggangi oleh kepentingan politik. Pasalnya pihak yang berkepentingan dengan undang-undang "Sapu Jagad" ini jumlahnya mencapai ratusan ribu bahkan jutaan orang.

Akan sangat menguntungkan bagi siapapun pihaknya apabila massa dengan jumlah banyak itu bisa menaruh simpati terhadapnya. Bagaimanapun politik hari ini tak bisa dilepaskan dengan dukungan massa.

Untuk itu, demi menghindari segala kecurigaan, tuduhan dan penyusupan dari pihak yang ingin memanfaatkan situasi ini, pemerintah segera mensosialiasikan Undang-Undang Cipta Kerja dimaksud.

Dan, buktikan bahwa Undang-Undang "Sapu Jagad" ini benar-benar bisa dirasakan manfaatnya untuk segenap rakyat Indonesia. 

Salam