LAGI ... lagi dan lagi, mungkin akan begitu seterusnya, DPR selalu mencari celah agar bisa meloloskan hasratnya, sekalipun harus bertentangan dengan keinginan publik.
Setelah sebelumnya di penghujung masa jabatan DPR periode 2014-2019 sukses dengan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) nomor 30 tahun 2002 menjadi UU KPK nomor 17 tahun 2019. Dalam beberapa waktu belakangan seperti ingin mengulang kisah suksesnya dengan  terus coba menggolkan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).
Seperti ramai disampaikan para pewarta, inisiatip RUU HIP ini datang dari lembaga perwakilan rakyat yang duduk di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Memang tidak seluruhnya. Masih ada anggota partai lain, yakni PKS dan Demokrat yang tidak setuju dengan rencana tersebut.
Di luar itu, seluruhnya satu suara dan siap mengambil ancang-ancang untuk menggolkan RUU HIP menjadi Undang-Undang. Ya, tentu saja jika hanya dua partai saja yang tidak setuju, bukan halangan besar bagi partai lainnya. Sekalipun diputuskan lewat voting, hampir dipastikan mereka bakal unggul.
Namun, belum juga niat tersebut terwujud, seolah ada yang mengkomando, umat islam di tanah air serentak bersatu menolak. Ujungnya, beberapa partai yang sudah sepakatpun satu per satu putar haluan dan mundur teratur. Mereka tidak ingin di cap sebagai partai yang tidak aspiratif.
Di saat partai lain sudah secepat kilat berbalik arah, PDIP justru lambat berkelit. Partai berlambang banteng gemuk moncong putih itu tertinggal di tengah lapang dengan hamparan luas. Celingak-celinguk sendirian dan menjadi sasaran empuk dari segala tuduhan.
PDIP Digembosi
Saat PDIP yang merupakan refrestansi partai nasionalis setelah "dikhianati" oleh kolega lainnya terpaksa harus kembali berhadapan dengan kelompok islamis sendirian.
Hal ini menjadi sasaran empuk kelompok islamis. Isu komunis pun tak pelak dijadikan "bahan bakar"-nya untuk menyerang partai yang dinahkodai oleh Megawati Soekarno Putri tersebut.
Serangan kelompok islam ini semakin mendapat asupan energi luar biasa setelah akhirnya ada pihak-pihak yang boleh jadi kurang suka terhadap PDIP juga ikut menyerang dan menyudutkannya.
Contoh kasus, jagat media sosial (medsos) diramaikan dengan munculnya tagar #TangkapMegaBubaroanPDIP. Bahkan sejumlah media mengabarkan, bahwa tagar tersebut sempat menduduki posisi teratas sebagai tagar yang paling banyak dibicarakan di linimasa Twitter.
Alasan munculnya tagar tersebut di atas, karena Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri  dianggap sebagai dalang dibalik munculnya RUU HIP.
Rancangan Undang-Undang tersebut diprotes karena dalam salah satu klausulnya terdapat konsep Trisila dan Ekasila serta frasa 'Ketuhanan yang Berkebudayaan'.
Konsep dan frasa tersebut yang akhirnya langsung menjadi kontroversi dan mendapatkan tentangan keras dari publik hingga sejumlah ormas. Dan PDIP yang terlambat berkelit, menjadi sasaran tembaknya.
Ada yang menilai banyaknya nada protes berikut dengan tagarnya adalah salah satu cara untuk menggembosi PDIP sebagai partai pemenang pemilu dalam dua periode berturut-turut.
Dibantah Ruhut
Munculnya tagar #TangkapMegawatBubarkanPDIP tak pelak membuat petinggi partai ini meradang. Mereka jelas tidak terima jika ditiduh sebagai partai yang berhaluan kanan atau kiri.
Mereka menjamin dan meyakini bahwa PDIP adalah partai nasionalis sejati yang berideologikan Pancasila.
Penegasan tersebut salah satunya datang dari Ruhut Sitompul. Dalam akun twitter pribadinya "si Poltak Raja Minyak dari Medan" ini menepis tudingan tersebut di atas.
"PDI Perjuangan Nasionalis sejati berideologi Pancasila jelas tidak kekanan-kananan dan kekiri-kirian," tegas @ruhutsitompul, Senin (22/6). Dikutip dari Jpnn.com.
Masih dikutip dari Jpnn.com, Ruhut juga mengungkap pihak-pihak yang memfitnah partai dan ketua umumnya, meski belum secara terang-terangan menyebut nama maupun organisasi.
"Eh yang menghina dan memfitnah enggak ada malunya, merasa paling berideologi Pancasila. Faktanya didukung Ormas terlarang garis keras kanan. MERDEKA," lanjut Ruhut dengan emoticon tangan melipat dan Bendera Indonesia.
Boleh jadi apa yang diungkapkan Ruhut, bahwa PDIP adalah partai nasionalis dan masih menjungjung tinggi Pancasila benar adanya. Apalagi, semua pihak tahu, Ketua umum partai ini, Megawati Soekarno Putri adalah putri langsung dari sang pendiri ideologi negara dimaksud, Bung Karno.
Namun begitu, untuk lebih mempertegas keyakinan tersebut, ada baiknya bahwa PDIP juga turut berbalik arah dan sepakat membatalkan RUU HIP.
Jika tidak, bukan mustahil gelombang protes yang akan datang jauh lebih besar dan ini jelas akan sangat merugikan PDIP secara politik. Mereka tentu saja tidak ingin partainya ini ambyar hanya gara-gara keukeuh mempertahankan egonya terkait RUU HIP.
Salam
