Akhir-akhir ini dimedia sosial ramai diperbincangkan isu reshuffle terkait ditetapkannya dua menteri Kabinet Indonesia Maju sebagai tersangka kasus korupsi dalam kasus yang berbeda.
Banyak yang menyebut bahwa ini saat yang tepat agar resuffle terbatas yang merupakan sebuah keharusan untuk Presiden Jokowi melakukan hal tersebut.
Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh PPP, anggota DPR, pakar UGM dan lainnya semua mengatakan hal yang sama agar usulan untuk Presiden Jokowi reshuffle segera dibentuk.
Pasca penangkapan Menteri Kelautan Dan Perikanan Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari Batubara semakin banyak desakan mengenai reshuffle.
Disamping itu Presiden Jokowi juga sudah menyatakan bahwa dirinya tidak akan membela atau melindungi untuk siapa pun yang melakukan korupsi. Presiden pun percaya pada kinerja KPK yang dianggapnya profesional.
"Saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi. Kita semuanya percaya KPK bekerja secara transparan, secara terbuka, bekerja secara baik profesional dan pemerintah akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi" ujarnya di istana bogor minggu 6/12/20.
Mungkinkah Presiden Jokowi Reshuffle Para Kabinetnya? Bisa mungkin bisa tidak sebab hal tersebut berada ditangan Presiden sendiri yang memutuskannya.
Adalah hak prerogatif presiden soal reshuffle kita sebagai masyarakat tidak wajib untuk menuntutnya. Sekalipun Presiden telah mengatakan hal ini bahwa reshuffle bisa terjadi kapan saja.
Reshuffle terbatas mungkin bisa namun untuk reshuffle dari kabinet Indonesia Maju yang lainnya tidak akan terjadi. Menteri itu dipilih karen punya nilai integritas tinggi untuk Indonesia.
Faktanya selama ini bukankankah masyarakat Indonesia banyak yang terbantu dengan bansos dari Pemerintah disaat pandemi ini. Lalu yang kurang dari Presiden Jokowi itu apa?Â
Adanya dua menteri yang menjadi tersangka KPK dalam kasus korupsi yang semua orang juga tahu bahwa hal tersebut merupakan tindakan yang tidak terpuji, lalu apakah kita akan terus menerus mendeskreditkan Pemerintah dengan dalih pemerintah tidak adil?
Sekalipun Presiden Jokowi bisa mengganti dua menteri dan kabinet yang lainnya akan tetapi kita juga harus sadar bahwa hal tersebut adalah hak prerogatif.
Saya juga setuju jika Presiden Jokowi melakukan reshuffle untuk mengisi kekosongan Menterinya yang tertangkap KPK. Setuju jika para kabinet indonesia maju di isi oleh para profesional.
Reshuffle terbatas harus di isi oleh orang-orang yang bersih jiwanya dari dunia dan mampu memegang amanah. Khususnya bansos yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Jika reshuffle ini terjadi, harapan saya bukan hanya merobak pada dua menteri saja namun para kabinet indonesia maju yang lain pun perlu untuk dirombak mengingat terindikasi bermain proyek dan terdeteksi sebagai korupsi. Sehingga harapannya Indonesia benar-benar bersih dari koruptor.
Sekali lagi saya percaya pada Presiden Jokowi dalam mengatasi langkah-langkah ini. Apapun kebijakannya saya tetap mendukungnya.
Samhudi Bhai
Kompasianer Brebes Community (KBC)-68 Jawa Tengah-Indonesia.
