Lalu, apakah kebijakan pajak karbon seburuk itu?
Jawabannya adalah tentu tidak adil bila pajak karbon hanya dilihat dari sisi negatifnya. Instrumen ini pada dasarnya dirancang sebagai jalan transisi menuju ekonomi rendah karbon. Jika diterapkan dengan hati-hati, ia justru bisa menjadi pemicu lahirnya inovasi energi bersih dan investasi hijau yang membuka lapangan kerja baru. Dalam banyak kasus, penerapan pajak karbon di negara lain berhasil mengurangi emisi tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi secara drastis. Kuncinya terletak pada rancangan kebijakan yang peka terhadap kondisi sosial masyarakat, termasuk mekanisme kompensasi yang mampu melindungi kelompok rentan dan diterapkan bertahap. Untuk itu, ada beberapa implikasi kebijakan yang perlu dipikirkan sejak sekarang. Pertama, penerapan pajak karbon sebaiknya disertai dengan program subsidi silang atau insentif langsung bagi masyarakat berpendapatan rendah. Kedua, hasil penerimaan pajak harus diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur energi bersih dan program adaptasi iklim. Ketiga, transparansi dan pengawasan mutlak diperlukan agar kebijakan tidak berubah menjadi sarana greenwashing yang merugikan rakyat. Dengan langkah seperti ini, pajak karbon tidak lagi dipandang sebagai beban semata, melainkan sebagai langkah strategis yang mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Target Net-Zero Emissions memang terdengar ambisius, tetapi bukan berarti mustahil.
Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang melimpah, mulai dari panas bumi, tenaga surya, hingga angin. Jika arah kebijakan energi diarahkan dengan lebih konsisten, ketergantungan pada energi kotor bisa dikurangi secara bertahap. Komitmen menuju netralitas karbon bukan hanya tentang menghindari bencana iklim, tetapi juga tentang mewariskan bumi yang layak huni kepada generasi mendatang.
Harapannya, pemerintah tidak mengulang kesalahan kebijakan yang justru menambah kemarahan publik. Tahun 2027 akan menjadi momentum penting untuk membuktikan apakah pajak karbon benar-benar dijalankan sebagai instrumen keberlanjutan atau justru kebijakan yang kemudian mengecewakan.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI