Inilah yang disebut pseudo-consent. Secara teknis kita memang menyetujui, tapi secara sadar, banyak dari kita sebenarnya tidak tahu apa yang sedang diizinkan. Dalam masyarakat yang tingkat literasi digitalnya belum merata, hal ini jadi lubang besar dalam sistem.
Saat Transparansi Menyenggol Privasi
Apa yang awalnya terlihat sebagai langkah maju bisa berubah menjadi alat pengawasan finansial kalau tidak dikendalikan dengan bijak. Bayangkan kalau semua pengeluaran kita bisa dipantau, dan data itu diakses oleh pihak tertentu tanpa kita tahu persis siapa dan untuk apa. Bukankah itu mirip seperti hidup di rumah kaca? Terang benderang, tapi kehilangan rasa aman.
Dan yang lebih mengkhawatirkan: bagaimana kalau data itu jatuh ke tangan yang salah? Di era di mana data adalah komoditas mahal, siapa yang bisa menjamin bahwa informasi tentang keuangan pribadi tidak akan diperjualbelikan atau disalahgunakan?
Bangun Sistem yang Bukan Cuma Pintar, Tapi Juga Bijak
Agar Payment ID benar-benar membawa manfaat dan tidak menjadi bumerang, beberapa hal harus jadi perhatian utama.
Pertama, transparansi bukan hanya tentang data masyarakat, tapi juga tentang siapa yang mengakses data itu dan untuk apa. Masyarakat berhak tahu sejauh mana datanya digunakan dan oleh siapa.
Kedua, sistem harus punya kontrol yang bisa digunakan secara aktif oleh pengguna. Jangan hanya memberi pilihan "setuju" atau "tidak setuju", tapi juga memungkinkan pengguna memilih jenis data apa yang ingin dibagikan. Harus ada kendali yang benar-benar di tangan masyarakat.
Ketiga, edukasi digital harus jadi prioritas. Sistem secanggih apa pun akan sia-sia kalau masyarakat tidak memahami cara kerjanya. Tanpa pemahaman, pengguna hanya akan jadi penonton dalam sistem yang mengelola kehidupan finansial mereka sendiri.
Dan yang terakhir---ini sangat penting---perlindungan hukum harus kuat dan tegas. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) perlu diberlakukan secara nyata, bukan hanya jadi formalitas. Harus ada lembaga independen yang mengawasi, menindak, dan memberi sanksi ketika ada pelanggaran dalam pemanfaatan data dari Payment ID.
Akhirnya, Ini Soal Kepercayaan
