Kesejahteraan Guru Honorer hingga Alang Kepalang PPPK

Bagian terpenting dalam dunia pendidikan adalah peran seorang guru. Guru memiliki kewajiban untuk mengajar, melatih, mendidik, menilai, membimbing, serta mengevaluasi peserta didiknya. 

Di Indonesia, guru memiliki dua macam status kepegawaian yaitu guru yang tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan guru non PNS yang kerap dikenal sebagai guru honorer. 

Keduanya memiliki tanggung jawab yang sama tetapi tidak dengan tingkat kesejahteraannya. Tingkat kesejahteraan guru honorer cenderung minim dibandingkan dengan guru PNS. 

Gaji yang diberikan tidak sebanding dengan apa yang dikerjakan oleh para pekerja honorer tersebut. Namun, kewajiban harus tetap dijalankan, mereka tetap berjibaku dalam memajukan pendidikan para penerus bangsa. 

Nasib guru honorer di setiap sekolah ternyata juga berbeda-beda. Sistem penggajian guru honorer memiliki perbedaan berdasarkan kebijakan masing-masing sekolah. 

Seperti yang dialami Mulyana salah satu guru honorer di SD Negeri Cikeruh, Sumedang. Soal menjadi seorang guru merupakan panggilan hatinya. Dedikasi yang dikerahkan Mulyana dalam pekerjaan mencerdaskan muridnya tidak tanggung-tanggung. 

Namun, soal gaji masih jauh tidak setimpal dengan pengabdiannya. Bapak dari dua anak tersebut mengaku bahwa gaji yang diterimanya sebagai guru honorer tidak mencukupi tunjangan keluarganya selama sebulan. 

Walaupun sudah dicukup-cukupi dan dikelola sebaik mungkin, Mulyana mengaku pendapatannya memang tidak bisa menutupi tanggungan keluarganya.  

Hal tersebut memaksakan dirinya untuk mencari kerja sampingan sepulang bel pulang sekolah berbunyi. "Ketika saya pulang ke rumah tetep harus berpikir mencari kegiatan lain yang bisa menghasilkan lebih", ujarnya. 

Mulyana berusaha menekuni pekerjaan apapun, dari berjualan pakaian hingga menjadi ojek online rela dilakukan demi menutupi kebutuhan keluarganya. Rasanya otak tidak diperbolehkan berhenti berputar untuk mencari cara memenuhi kebutuhan hidup seorang guru honorer. 

Lain halnya dengan Dayat seorang guru yang juga sama memiliki status honorer di sekolah swasta asal Cirebon. Sepulang mengajar dirinya juga harus melanjutkan pekerjaan sampingan yang sesuai dengan minatnya dalam dunia literasi yaitu berjualan majalah anak-anak. Hal tersebut Ia lakukan tentu supaya dapat menutupi tunjangan hidupnya. 

Wajah pendidikan Indonesia sampai saat ini masih juga belum bersinar. Pemerintah pun mencoba melahirkan solusi untuk para tenaga kerja honorer yaitu PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Namun, sejauh mana kebijakan tersebut efektif bagi mereka yang selama ini mengabdi sekuat tenaga tetapi honor insentif yang didapatkannya tidak sebanding. 

PPPK memang dilahirkan untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer di Indonesia termasuk dalam ketentuan pemberian gaji. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata masih menimbulkan masalah baru dan masih kurang solutif bagi permasalahan guru honorer ini. 

Dikatakan demikian karena banyaknya guru honorer yang memutuskan untuk mengundurkan diri dari pendaftaran sistem PPPK jika harus menanggung konsekuensi ditempatkan di luar kota. Berkaitan sebagai pegawai pemerintah otomatis surat keputusan yang berlaku turun dari pemerintah daerah dan penempatan kerjanya pun ditentukan oleh pemerintah daerah. 

Hal tersebut menjadi salah satu faktor kurangnya minat para guru honorer terhadap sistem PPPK. Ada juga yang merasakan ketidakadilan dengan persyaratan pendaftaran sistem PPPK yang tidak memprioritaskan guru honorer yang telah mengabdi puluhan tahun lebih dulu sehingga banyak guru honorer baru yang malah mendapatkan kesempatan sistem PPPK terlebih dulu. 

Sistem PPPK sebenarnya bisa menjadi solusi apabila dalam implementasinya diawasi sebaik mungkin dan bukan malah merugikan pihak guru honorer. Namun, dengan berbagai keresahan yang bermunculan mengenai sistem PPPK nampaknya belum maksimal pelaksanaanya dalam mewujudkan tujuan utamanya untuk mensejahterakan guru honorer. 

Beberapa daerah pun juga masih menggantungkan nasib para pekerja honorer dengan program PPPK ini. Tunjangan yang dijanjikan masih berujung sebagai sebatas angan-angan saja dan apakah pemerintah sudah memikirkan jaminan setelah pensiun? Skenarion terburuknya bisa saja mereka kembali hidup terkatung-katung tanpa adanya jaminan setelah pensiun. 

Pemerintah juga perlu membenahi lagi soal pemerataan tenaga pendidik dengan menentukan skema sebelum melakukan perekrutan. Dengan demikian, pemerintah dapat menganalisis lebih jelas kebutuhan tenaga pendidik di tiap daerah. 

Terkait dengan permasalahan guru honorer senior yang tersalip oleh guru honorer baru juga perlu diperhatikan. Pemerintah perlu membenahi persyaratan minimal masa kerja supaya guru honorer yang sudah lama mengabdi tidak kehilangan kesempatannya karena tersalip guru honorer baru dalam mendaftar sistem PPPK. 

Permasalahan guru honorer ini tidak hanya terjadi di satu atau dua daerah saja sehingga skema PPPK harus benar-benar diperbaiki lagi dan harus mampu menjadi pintu keluar ketidaksejahteraan guru honorer di Indonesia. 

Pada dasarnya, sudah semestinya guru honorer diberikan penghargaan atas pengabdiannya terhadap penerus bangsa Indonesia. Diharapkan selain memperbaiki jatah gaji guru honorer, ada baiknya apabila pemerintah juga bisa memberikan pelatihan bagi calon guru untuk lebih  pendidikan Indonesia yang lebih baik lagi.