[caption id="" align="aligncenter" width="496" caption="Jokowi dan Prabowo (Image/sidomi.com)"][/caption]
Koalisi Merah Putih memang tengah berada di atas angin pasca menang 5-0 dari Koalisi Indonesia Hebat di Parlemen. Mulai dari Pengesahan UU MD3,UU Pilkada, Tatib DPR,Pemilihan Ketua DPR hingga yang paling baru Pemilihan Ketua MPR. Kalah dalam Pemilihan Presiden dengan mengusung Prabowo di Juli lalu, hingga saat ini tak membuat Koalisi yang digawangi Prabowo Subianto ini ‘mentah’ di Parlemen. Rakyat boleh saja lebih memilih Joko Widodo, namun fakta di parlemen ternyata lebih menyukai Prabowo. Dengan sistem ‘bagi-bagi tugas’ antar parpol Koalisi, Prabowo mampu menjadi raja legislatif yang menjadi promotor paling disegani di senayan, utamanya anggota fraksi KMP yang memang mendominasi. Jokowi menjadi Presiden Rakyat, Prabowo eksis menguasai legislatif.
Prinsip Jokowi dengan politik non-Transaksional memang sangat diapresiasi oleh rakyat Indonesia yang rindu negara Indonesia terbebas dari kepentingan politik elite parpol. Rakyat yang ingin para pejabat benar-benar bekerja untuk rakyat tanpa terbebani tuntutan dari Partai Politik yang tak selamanya pro-rakyat pun menyambut antusias pencalonan Jokowi. Alhasil Jokowi memenangkan hati rakyat dan menjadi Presiden terpilih pada Pilpres 2014. Jokowi dicintai rakyat, namun di sisi lain menjadi musuh di Parlemen. Bagi sebagian besar wakil rakyat, tak ada kerjasama politik tanpa ‘untung’. Anggota legislatif jelas tak sejalan dengan rakyat yang berprinsip sama dengan Jokowi, tawaran kekuasaan untuk berbagai kursi di Parlemen tentu saja lebih menggoda bagi mereka yang kemudian tergabung di Koalisi Merah Putih. Diprakasrsai oleh Prabowo dari Partai Gerindra, sang Presiden gagal di Pilpres, KMP berhasil membentuk koloni dengan komposisi Golkar, PKS, PAN, PPP dan kini Demokrat. Diisi oleh Parpol-parpol besar hingga menengah menjadikan KMP ‘bertaji’ di Parlemen karena langsung mendominasi dari segi Jumlah kursi.
Perlahan tapi pasti, Prabowo dan koalisinya mulai mementahkan prinsip politik tidak bagi-bagi kursi ala Jokowi. Langkah pertama adalah menjegal PDI-P sebagai pemenang Pileg untuk menjadi pemimpin di DPR. Dengan mengusulkan Revisi UU MD3, KMP berhasil menghambat langkah PDI-P menduduki jabatan tertinggi di DPR. UU MD3 disahkan, Prabowo langsung merancang susunan Kepemimpinan DPR ala KMP dan berhasil mengantarkan kader koalisinya menjabat sebagai Pimpinan di DPR. Setelah sebelumnya juga sukses di Tatib DPR dan UU Pilkada. Tak puas sampai di DPR, Koalisi Prabowo sepertinya tak akan pernah memberikan ruang bagi PDI-P dan koalisinya untuk menguasai Parlemen. Pada pemilihan Ketua MPR yang sempat ricuh KMP juga tampil sebagai pemenang walaupun sudah sedikit was-was dengan aksi membelot PPP ke koalisi Indonesia Hebat. Dengan kehadiran Prabowo di DPR saat itu, suasana KMP langsung kembali tenang. Kini, dua lembaga legislatif itu dikuasai oleh KMP dengan big boss Prabowo Subianto. Dan siap menjadi oposisi kuat yang akan membuat jalan pemerintahan Jokowi-JK berkerikil selama lima tahun ke depan.
Prabowo dan KMP (Image/lampungx.com)
KMP Menguasai Parlemen, menjadi wajar bermunculan isu pemakjulan Jokowi seperti pendapat Pengamat Politik Ray Rangkuti (Direktur Lingkar Madani (LIMA), yang memprediksi usaha KMP menguasai Legislatif demi menghambat keleluasaan Eksekutif.
"Mereka (KMP) berkuasa di parlemen untuk menyempitkan eksekutif. Sehingga nantinya pemerintahan Jokowi tidak dapat bekerja dengan baik. Akan dicari-cari kesalahannya nanti, dengan mencari faktor inkonstitusional yakni dijatuhkan karena faktor politik, seperti presiden sebelumnya Soeharto, Gus Dur," ucapnya di gedung LBH, Jakarta, Rabu (8/10/2014).
Tak harus Pengamat, warga biasa juga tampaknya bisa dengan mudah mencium rencana KMP ini. Mengingat kekecewaan besar Prabowo ketika kalah di Pilpres lalu hingga mengadukan berbagai tuntutan memang wajar semua yang dilakukan KMP saat ini dinilai sebagai bentuk balas dendam. Sebagai Calon Presiden terlama yang pernah dimiliki Indonesia, hingga saat ini Prabowo mungkin belum mengakui kemenangan Jokowi, buktinya tak ada ucapan selamat darinya untuk Presiden terpilih. Rencana pelengseran Jokowi kinipun muncul dari pernyataan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra,Hashim Djojohadikusumo. Dalam wawancaranya bersama Reuters pada (7/9) lalu, adik Prabowo Subianto ini menegaskan bahwa tindakan selanjutnya dari KMP adalah berjuang sekeras mungkin untuk menghalangi Jokowi. Seperti dikutip dari Tribunnews.com:
“Kami akan menggunakan kekuatan kami untuk menyelidiki dan menghalangi,”
Menurut Hashim, fokus selanjutnya dari KMP adalah membongkar kasus dugaan korupsi yang melibatkan pembelian bus-bus buatan Tiongkok senilai Rp1,5 triliun oleh pemerintah Jakarta tahun ini, ketika Jokowi masih menjadi gubernur. Seperti yang kita ketahui, kasus dugaan korupsi pengadaan bus Trans Jakarta itu sudah ditangani Kejaksaan Agung dan walau seringkali dituduh terlibat, hingga saat ini tak ada bukti sedikitpun yang memeberatkan Jokowi. Dengan pernyataannya yang berapi-api tersebut, Hashim sukses membongkar rencana utama untuk melakukan apapun demi melengserkan Jokowi.
Aksi keras yang bertujuan sebagai niatan Balas dendam ini memang jelas juga terlontar dari pernyataan Hashim yang dimuat Walstreet Journal. Dimana Hashim menyebut ada harga yang harus dibayar Jokowi atas kemenangannya yang disebutnya sebagai ‘Personal Betrayal’. Lagi-lagi adik Kandung Prabowo ini dengan semangat membanggakan kekuatan yang dimiliki KMP di Parlemen. Berikut pernyataannya di Kompas.com:
"Ada harga yang harus dibayar, Prabowo dan pemimpin partai koalisi lainnya akan memimpin sebuah oposisi yang aktif. Kami akan mampu mengontrol agenda legislatif”
Pernyataan ini semakin menegaskan tujuan utama dari KMP dan Prabowo. Jadi kekhawatiran masyarakat akan isu pemakjulan Jokowi bukan sekedar Paranoid.
Seperti yang diperkirakan banyak orang, pemerintahan Jokowi memang tak akan mudah. Walau memenangkan hati rakyat, ternyata Jokowi tak sejalan dengan sebagian besar politisi Senayan. Memulai hal yang baik memang tak selalu berjalan mulus, inilah mungkin tantangan revolusi mental yang selama ini dicanangkan Jokowi. Namun saya tetap yakin, dengan program kerja yang baik dan pro rakyat tak mungkin rakyat akan diam saja melihat Jokowi selalu dipojokkan nantinya. Intinya adalah Jokowi hanya perlu menjaga amanah dari rakyat dan bekerja sebaik mungkin tanpa perlu mengkhawatirkan Parlemen. Dengan membangun pemerintahan yang terbuka untuk rakyat, saya yakin Rakyat tak akan tinggal diam jika Parlemen mulai bertindak memakjulkan Jokowi. Singkatnya, Prabowo bisa saja lebih disegani di parlemen, namun Jokowilah tetap yang menjadi pemenang hati rakyat. Dan negara tanpa parlemen bisa saja berdiri, nah negara tanpa rakyat? Jadi Presiden rakyat atau presiden Parlemen? Sebagai hasil Demokrasi, tentu saja Jokowi tetap lebih kuat dari Prabowo dan Parlemen KMP nya.
Ya Sudahlah, selamat hari baik untuk semuanya dan Selamat Bekerja untuk Pak Jokowi-JK
SALAM DAMAI!
Berita Terkait:
Ray Rangkuti: KMP akan Cari Cara Penjegalan Jokowi dengan Faktor Inkonstitusional
Kerahkan Kekuatan, Adik Prabowo Siap Usut 'Dosa' Jokowi
