Persoalan pembangunan dalam suatu daerah sangatlah penting untuk menunjang kemajuan di tingkat nasional. Baik pembangunan dalam sektor pemberdayaan masyarakat, terlebih dalam pembangunan ekonomi. Persoalan kemajuan suatu daerah terlebih dalam tingkat yang lebih luas yakni negara di ukur melalui kemajuan ekonomi masyarakatnya.
Pemerintah NTB hnb kebijakan  tersebar yang sudah bahkan sedang di rencanakan sampai yang di laksanakan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di NTB untuk kemajuan daerah terlebih dalam kemajuan ekonomi, semisal kebijakan dalam sektor pariwisata, pendidikan, pertanian dan lain-lain.
Alhasil kebijakan yang sampai dalam bentuk program pemerintah yang tersebar di setiap kabupaten/kota seperti pemberantasan angka kemiskinan tercatat data yang di utarankan oleh wakil gubernur NTB dalam diskusi harian Suara NTB yang digelar di Kantor Harian Suara NTB, Sabtu (12/3). Amin menyebutkan, jumlah penduduk miskin di NTB hingga September 2015 mencapai 16,54 persen atau sebanyak 802.287 orang, berkurang 21.600 orang atau 0,56 persen jika dibandingkan dengan data pada Maret 2015. ‘’Menurut analisis ini cukup progresif,’’ sebut Amin. Hasil yang di utarakan menurut analisa yang cukup progresef tersebut masih mengundang pertanyaan yang cukup progres pula di kondisi rell masyarakat yang kita saksikan secara bersama. Seperti potensi sumber daya alam  yang ada di setiap daerah yang cukup besar dalam menurunkan angka kemiskinan ini tidak sebanding dengan apa yang di analisis oleh wakil gubernur tersebut.
Di kabupaten Lobar angka kemiskinan masih tercatat cukup besar yang di dominasi oleh warga yang berstatus sebagai petani, yakni mencapai 17 persen atau 111 ribu jiwa yang di utarakan oleh Bupati Lobar (harian suara NTB 28/3).
 Padahal, jika kita analisis angka kemiskinan yang akan muncul di lobar dengan potensi sumber daya alamnya yang cukup berpotensi jauh dari angka 14% namun pada kenyataannya demikian besar.
Untuk memerangi kemiskinan, Pemprov NTB melakukan intervensi melalui anggaran pemerintah daerah. Sebagai gambaran, tahun ini Pemprov NTB bersama pemerintah kabupaten/kota telah menyiapkan bujet senilai Rp 865 miliar lebih. Anggaran ini dipakai untuk membiayai 105 program di 27 SKPD (harian suara NTB 12/3).
Peran Mahasiswa
Melihat kondisi pemuda dan mahasiswa yang di jargonkan sebagai pungung kemajuan suatu bangsa sampai hari ini masih menjadi pertanyaan bagi masyarakat luas khusunya di NTB. Suatu keharusan bagi setiap pemuda yang memegang status sebagai mahasiswa untuk berperan aktif dalam pembuatan maupun mengontrol kebijakan yang di bentuk oleh pemeerintah pusat maupun daerah.
Pemikiran kritis mahasiswa sudah tercatat oleh sejarah kemerdekaan Indonesia dari pemikiran kolot pada tahun 1908 samapai 1998 dalam merubah arah nahkoda indonesia yang di motori oleh gerakan mahasiswa (kaum intelektual) pada saat itu. Harapan pada era reformasi 1998 perubahan sistem pemerintahan yang harus di gunakan dalam pemerintahan harus segera di rubah serta peran aktif mahasiswa dalam membuat serta mengontrol kebijakan pemerintah harus tetap aktif.
Menoleh di beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ada di NTB terlebih di Mataram budaya yang di ciptakan oleh mahasiswa masih terbawa oleh budaya hedonisme, pragmatis dalam melihat kondisi masyarakat yang terjadi di NTB yang walaupun ada yang memiliki pemikiran yang kritis namun bisa di hitung dengan jari itupun mahasiswa yang aktif dalam organisasi.
Mahasiswa yang lainnya hanya sibuk dengan kepentingan pribadinya sendiri yang walaupun pola pikir yang di miliki oleh mahasiswa beragam adanya, akan tetapi tak elok pula jika kita mengacu pada kondisi yang di paparkan di atas tadi. Karena memang tolak ukur menjadi mahasiswa di kalangan masyarakat awam terlebih mahasiswa  kritis di ukur dari sejauh mana kontribusinya dalam memajukan masyarakat secara rell dalam bentuk aksi.
