Tolak ukur sebuah negara dikatakan maju atau mundurnya bisa di lihat dari tingkat kesejahteraan yang di rasakan oleh semua lapisan masyarakat baik itu dalam hal ekonomi maupun pendidkannya. Salah satu pilar dalam memajukan sebuah negara untuk mensejahterakan rakyatnya tergantung pada sumber daya manusia yang ada di sebuah negara tersebut, karena persoalan pendidikan dapat di katakan sebagai kunci untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara.
Semenjak indonesia lepas dari jeratan penjajahan dalam berfikir maupun secara fisik, samapai hari ini sektor pendidikan baik dari tingkat kanak-kanak sampai perguruan tinggi sudah berjamuran di setiap daerah. Keberadaan lembaga pendidikan/sekolah tersebut adalah sebuah jawaban bahwa pendidikan adalah sebagai kebutuhan pokok dalam memajukan sebuah negara dari berbagai macam persoalan kehidupan bermasyarakat maupaun bernegara. Â
Berbagai macam rancangan program yang di lakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk mensiasati bagaimana menarik minat masyarakat untuk tertarik dalam hal mengenyam pendidikan serta alokasi dana yang di kucurkan untuk melongarkan jalannya proses pendidikan, persoalan kebijakan pendidkan, sudah di lakukan oleh pemerintah pusat sampai pada hal yang terkecil pun sudah di lakukan seperti halnya pergantian kurikulum pendidikan, pelatihan para guru untuk meningkatkan mutu pendidikan. Â
Nusa Tenggara Barat sebagai daerah yang tergolong dalam daerah yang memiliki potensi untuk maju dalam hal ekonomi, pemerintah NTB sudah banyak melakukan program dalam hal memajukan daerahnya mulai dari Program Pemberantasan Buta Aksara, Wajib belajar 9 tahun dan banyak yang lainnya sudah di lakukan, alhasil belum terlihat maksimal pada kondisi rill masyarakat. Dari program pemerintah tersebut sudah jelas memiliki tujuan untuk mengantisipasi kemunculan kemiskinan yang akan ada.
Kondisi yang terjadi di Provinsi NTB sampai hari ini  masih di jamuri oleh angka kemiskinan yang cukup tinggi. Baru-baru ini BPS NTB merilis, angka kemiskinan di NTB menurun pada periode Maret-September 2015 sebesar 0,56 persen. Jumlah penduduk miskin di NTB sebesar 16,54 persen atau 802.029 orang. Angka tersebut berkurang 21.060 orang atau 0,56 persen dibandingkan dengan penduduk miskin pada posisi Maret 2015 yang mencapai 17,10 persen atau 823.089 orang. Namun sekalipun ada penurunan dari data sebelumnya, NTB masih tergolong belum maksimal dalam menuntaskan angka kemiskinan jika dibandingkan dengan angka kemiskinan yang harus ada, karena persoalannya angka kemiskinan secara nasional maksimal angka kemiskinan itu ada di suatu negara sebanyak 9-10 persen baru dikatakan tingkat kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tercapai. Nah apalagi di daerah NTB yang dapat dikatakan sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi sumber daya alamnya seperti lahan pertanian yang masih berlimpah dari pada daerah yang lain menjadi ironis angka kemiskinan yang turun 0,56% tersebut.
Kemiskinan memang tidak bisa kita hindari dalam setiap daerah, karena memang ada beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan masih saja terlindungi di NTB ini, pertama; kurangnya skil yang di miliki oleh masyarakat NTB, kedua; tingginya angka penganguran lulusan SMA sederajat maupun Serjana, ketiga kurangnya pengontrolan terhadap program yang sudah di jalankan oleh pemerintah.
Pemprov NTB untuk saat ini meminta isu mengenai kemiskinan menjadi isu utama dalam rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tujuh kabupaten/kota yang baru saja kepala daerahnya dilantik. Pemprov juga akan mengevaluasi Perda APBD kabupaten/kota terkait dengan pengalokasian anggaran dalam pengentasan kemiskinan yang dianggarkan dalam APBD masing-masing.
‘’Mari rancangan teknokratik RPJMD itu jadi isu utama. Kami akan mengecek kesesuaian tema-tema yang kita hadapi. Itu akan menjadi perhatian kami,’’ kata Kepala Bappeda NTB, H. Chairul Mahsul, SH, MM di Mataram, (suara NTB Maret-2016).
Chairul mengatakan, ada tujuh bupati/walikota yang dilantik serentak pada 17 Februari lalu. Yakni Kota Mataram, Lombok Utara, Lombok Tengah, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu dan Bima. Para kepala daerah ini memiliki semangat yang besar untuk menurunkan angka kemiskinan di masing-masing wilayahnya. Untuk itu, isu kemiskinan perlu menjadi isu utama dalam penyusunan RPJMD masing-masing kabupaten/kota lima tahun ke depan.
Gubernur Nusa Tenggara Barat, TGH Muhammad Zainul Majdi meminta kepada seluruh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) untuk lebih mempertajam program penanggulangan kemiskinan di tahun 2016.
Diantaranya yang bisa dilakukan adalah dengan program pemberdayaan ekonomi serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.
