Terhitung sejak 23 September 2016, pertarungan politik di Pilkada DKI 2017 bukan lagi sekedar persaingan antara tiga pasangan calon, tapi secara par excellent telah berubah wajah menjadi persaingan antara tiga tokoh politik senior nasional: Megawati, SBY dan Prabowo.
Kalau dalam perang tempur kita mengenal istilah proxy war, Pilgub 2017 bolehlah disebut proxy election. Sebab yang sesungguhnya bertarung adalah tiga tokoh itu, yang masing-masing telah menentukan pasangan pilihannya untuk dikirim bertempur di ajang pertarungan Pilgub DKI.
Megawati membekap pasangan Ahok-Djarot, SBY mengusung Agus Yudhoyono-Sylviana Murni, sementara Prabowo mendukung pasangan Anies-Sandiaga Uno.
Seperti lazimnya dalam proxy war, maka proxy election pada Pilgub DKI akan menjadi pertarungan pengaruh, persaingan wibawa dan juga barangkali pertaruhan harga diri setiap mentornya.
Konon, dalam proxy war, negara atau kelompok akan mengerahkan segala sumber dayanya untuk mendukung satu pihak yang sedang bertempur di medan laga. Nah, dalam Pilgub DKI 2017, masing-masing Megawati, SBY dan Prabowo juga diasumsikan akan mengerahkan semua sumber dayanya untuk memenangkan pasangan calon yang didukungnya.
Semua tahu, kubu Megawati (PDIP, Golkar, Hanura dan Nasdem), di atas kertas memiliki modal awal dari perolehan suara pada Pemilu 2014, dengan total 52 kursi di DPRD DKI. Sementara Kubu SBY (Demokrat, PPP, PKB, PAN) memiliki modal awal 38 kursi, dan kubu Prabowo (Gerindra dan PKS) sebanyak 26 kursi.
Apakah hasil pemilu 2014 itu masih valid dijadikan acuan untuk memprediksi Pilgub DKI 2017? Mungkin masih valid sebagai salah satu acuan analisis, tetapi untuk memprediksi hasil proxy electiondalam Pilgub 2017, masih diperlukan informasi tambahan dan data pembanding.
Sebab sekali lagi, from now on, peta pertarungan telah berubah wajah. Bukan lagi sekedar persaingan antara tiga pasangan calon, tapi telah berubah wajah menjadi pertarungan atau bahkan pertaruhan antara tiga tokoh: Megawati, SBY dan Prabowo.
Sungguh menarik. Saya pikir, sebuah kasus yang belum ada presedennya dalam Pilkada sebelumnya di Indonesia. Dan ke depan, proxy election ini berpotensi menjadi pola baku dalam Pilgub-Pilgub selanjutnya di provinsi lain.
Syarifuddin Abdullah | Jumat, 23 September 2016 / 21 Dzul Hijjah 1437H
