Pemerintah adalah "hard ware" atau perangkat dan instrument bagi kesejahteraan yang di cita-citakan masyarakat. Instrument ini boleh melakukan apa saja yang berkenan bagi kesejahteraan dengan melengkapi aturan, sangsi, tempat, bidang bidang pelaksana sesuai KONSTITUSI, sehingga masyarakat tertata, pelaksanaan teratur, pengatur tegas sesuai petunjuk pelaksanaan dan hasil sungguh dapat di pertanggungjawabkan dan berkelanjutan dan dari situasi dan kondisi itulah statistik akan terukur serta jangkauan kedepan mampu di prediksi dengan baik serta valid.
Tetapi apa yang kita lihat sepanjang 73 tahun negara kesatuan republik indonesia merdeka .... ?, kemunculan setiap pemerintahan menjadi seperti potongan potongan kekuasanan yang tidak berkelanjutan, bahkan saling serang, saling tuding dan menyalahkan dengan pengakuan bahwa pemerintahan yang sedang berjalan adalah beranjak dari beban yang harus di pikul atas "lobang" pemerintahan lalu sehingga pemerintahan yang sedang berjalan memulai pekerjaan nya dari penutupan lobang pemerintahan yang lalu dan baru akan melakukan program yang di janjikan nya dengan sambil menuding nuding pemerintahan yang lalu (terutama libgkar 1 dan 2 sang penguasa) .... sehingga gambaran negara bagi rakyat menjadi "TIDAK JELAS" akhirnya harapan masyarakat pada kehidupan kesejahteraan nya di gantungkan pada "NASIB DI TANGAN TUHAN" .... apakah ini yang di sebut berbangsa dan bernegara .... ???
Dalam sumpah jabatan yang di tenggarai melalui Seremonial dan di saksikan oleh  lapisan masyarakat yang memahami bahwa sang pemimpin :
1. Bersumpah akan melaksanakan jabatan nya dengan baik serta bertanggungjawab dengan mementingkan kepentingan rakyat dari pada kepentingan kelompok, koalisi, partai dan lain sebagai nya.
2. Bersumpah akan selalu tunduk pada konstitusi dan peraturan perundangan yang menjadi dasar setiap LANGKAH KERJA BAHKAN KEBIJAKANNYA.
3. Bersumpah setia dan taat sesuai nilai nilai agama dan kepercayaan yang di yakinininya untuk kemajuan bangsa dan negara dalam kesejahteraan masyarakat sebagai rakyat.
4. Bersumpah untuk tetap melakukan kemajuan, peningkatan pembangunan nasional bagi sebesar-besar kesejahteraan rakyat.
5. Dan lain seterusnya dengan sumpah.
Sudah barang tentu pemahaman protokoler yang membuai serta membuat "nikmat" dan jauh dari sumpah tersebut, untuk pemimpin dalam kepemimpinan nya tidak lah dapat di toleransi, karena jabatan yang di emban nya adalah "SUDAH PASTI" akan menerima segala konsekwensi tersebut, bahkan "MENERBITKAN PEMIMPIN" bisa menjadi otoriter bahkan menjadi boneka adalah hal yang harus di haramkan dalam PANCASILA.
Nah dalam kondisi tersebut sudah seharusnya pemimpin itu haruslah memahami kepemimpinannya dengan melengkapi segala kebutuhan nya serta melakukan cross check langsung pada target program yang menjadi misinya. Kemalasan dan/atau asal hanya menerima laporan saja sudah barang tentu akan merusak kredibilitas terhadap sosok nya.
Nah dari sedikit gambaran tersebut mari kita melihat 20 tahun REFORMASI yang build in harapan masyarakat terhadap para pemimpin REFORMASI selama 20 tahun ini,:
