Jaminan kesehatan nasional dalam program badan penyelenggara jaminan sosial yang lahir dari "rahim" undang undang ketenagakerjaan nasional nomor 13 tahun 2013, dalam pasal tersebut maka lahir lah undang undang badan penyelenggara jaminan sosial nasional yang mana "jamsostek" beserta uang nya (buruh + pengusaha) yang terbilang "ratus" triliun menjadi bpjs ketenagakerjaan dan "askes" beserta uangnya (pegawai negeri sipil) yang juga terbilang "ratus" triliun menjadi bpjs kesehatan.
Dengan menjadi bpjs kesehatan dan bpjs ketenagakerjaan maka "janji politik" adalah bahwa di masyarakat akan terjadi "gotong royong" pelayanan dan masyarakat bawah akan tertolong dalam "merawat" kesehatan nya.
Tetapi masalah yang terjadi dalam pelayanan kesehatan (jkn - kis):
1. Peserta mengalami kesulitan administrasi dalam pelayaan kesehatan serta pengobatan dan keberlanjutan nya. dan keadaan ini adalah permasalahan "yang selalu" di hadapi peserta tapi jalan keluar nya selalu yang tampil adalah "benang kusut" administrasi pelayanan.
2. Perjanjian kerja sama antara bpjs kesehatan dan rumah sakit sangat tidak mengenakan rumah sakit dan selalu menjadi pelengkap perderita atas masalah. Rumah sakit selalu jadi tumpuan "kekesalan" dan "kemarahan", padahal Rumah sakit memiliki tanggungjawab kesehatan pasien yang adalah peserta bpjs, biaya gaji karyawan, biaya pembelian obat, pajak, biaya dokter, dan seabreg lagi yang di hadapi sebagai tanggungjawab usaha, tapi bpjs yang merimoute pelayanan tersebut tidak mau. BELAJAR DARI KASUS/FAKTA dan sangat degil serta HATI BATU.
3. Dokter yang menjadi salah satu "penyuntik dana pelayanan" dengan pengertian bahwa dokter rumah sakit yang melayani bpjs kesehatan hanya di bayar dalam kisaran 9000rupiah sampai dengan 35.000 rupiah, lihat tarif dokter adalah umum 50.000rupiah sampai dengan 75.000rupiah, spesialis 75.000 sampai dengan 150.000 rupiah. Dengan kata lain para dokter pun sudah menyumbang harga profesional nya demi "kehebatan politik" bpjs.
4. Bpjs sendiri dalam aturan nya tidak boleh memiliki rumah sakit tapi bpjs seolah pemilik rumah sakit bahkan di daerah daerah pinggiran / terpencil bpjs menjadi "penguasa rumah sakit", karena rumah sakit yang terpaksa melayani peserta bpjs karena peserta sudah barang tentu tak mampu membayar sesuai tarif umum, maka bpjs menjadi MBAUREKSO di wilayah itu. Tapi apakah bpjs bisa melakukan itu di wilayah kebayoran, menteng, pondok indah yang target layanan nya adalab "the have" .... Maka bpjs "BERTEKUKLUTUT" dijatah peserta bpjs oleh rumah sakit .... WA ... JAR .... Dong .... Ya .....
Dan saat bpjs kesehatan devisit sampai sampai pemerintah menggelontorkan dana cukai rokok yang menjadi kan cukai rokok sebagai BUAH SIMALAKAMA bagi pelayanan kesehatan ... dimakan ibu mati, tidak dimakan bapak na paeh.
Tapi bpjs kesehatan TERUS BERJALAN BAGAI BAYI YANG TAK AKAN PERNAH SALAH .... terus menetek, makan berak dan tidur masyaAllah inikah WAJAH PROFESIONALITAS BPJS KESEHATAN yang tidak mengenal moral profesional akibat terduduk oleh kepentingan politik ....???
Jaminan kesehatan nasional dengan istilah lain kartu indonesia sehat adalah mutlak di laksanakan di indonesia dimana mayoritas masyarakat masih terbelenggu oleh garis kemiskinan.... tapi masih banyak contoh bentuk pelayanan umum yang baik dalam kelas asuransi: asuransi jasaraharja, asuransi penerbangan.... Yang mana ini dalam bentuk bisnis asuransi, bpjs adalah jaminan sosial nasional hasil KEBIJAKAN POLITIK PEMERINTAH ATAS KONDISI DAN SITUASI RAKYAT NYA, tetapi BPJS ini juga bermodal dari KOCEK RAKYAT NYA ..... Jadi memang aneh bpjs di indonesia .... tapi mereka juga kan mungkin pernah melancong sebut saja study banding ke eropah, amerika dan bahkan di asia sendiri .... TAPI KENAPA MEREKA DEIREKSI DAN DEWAS TAK BERGEMING UNTUK MENJADI BAIK, ATAU MEMANG DIREKSI DAN DEWAS TAK MEMILIKI JIWA PROFESIONAL DAN SENANG NYA MENETEK SAJA ..... MUNGKIN JUGA YA ..... Astagafirullahiallaziiiim.
