Pada satu kesempatan didepan kadernya, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh menegaskan bahwa partainya tidak lagi membutuhkan pakta integritas anti korupsi. Alasannya, partainya telah memiliki aturan yang jelas dan tegas terhadap tindak pidana korupsi. Hanya ada dua opsi jika ada kader yang terseret dalam kasus "makan uang rakyat", mengundurkan diri atau dipecat.
Mungkin bagi NasDem, keberadaan berbagai pakta integritas yang disodorkan untuk ditandatangani oleh parpol hanya sebatas simbolis diatas kertas. Padahal hakikatnya, pemberantasan korupsi bukan hanya sebatas teori, namun harus dilakukan dan menjadi sikap politik.
https://www.suaramerdeka.com/news/baca/166444/surya-paloh-nasdem-tak-perlu-pakta-integritas
Namun demikian, fakta yang tidak dapat dipungkiri adalah, hampir semua parpol, khususnya yang sudah eksis di parlemen, pernah terkena imbas dari masalah korupsi. Ada saja kader partai (oknum), baik di tingkat nasional maupun daerah yang mencoreng nama partai karena mencomot uang yang bukan haknya.
Hal itu pun pernah juga terjadi di NasDem. Beberapa kader sempat terciduk KPK. Tapi tegas, NasDem langsung memecat orang-orang itu seketika tersebut dalam kasus korupsi. Bahkan, partai besutan Surya Paloh itu seakan tidak sudi memberikan pembelaan atau bantuan hukum kepada mereka.
Hal itu juga berlaku bagi orang yang dinilai telah memberikan kontribusi besar bagi partai. Tidak ada ampunan sedikitpun. Sebut saja Patrice Rio Capella. Meski duduk sebagai Sekjen partai, pintu keluar langsung dibuka lebar untuk Rio. Artinya, yang terjadi di internal NasDem, ketegasan aturan sangat berlaku untuk semua. Tidak memandang posisi, kontribusi, dan koneksi.
Salah satu kebijakan lainnya di NasDem yang bisa diacungi jempol adalah politk anti mahar. Tidak ada pungutuan rupiah yang diminta oleh partai jika ada orang yang ingin maju berpolitik melalui NasDem. Semua terbuka, asalkan berkomitmen untuk melakukan politik santun.
Disadari dan diakui bahwa untuk maju dalam kontestasi politik, baik pilkada maupun pileg, tidak sedikit rogohan kocek yang harus disiapkan oleh sang calon. Biaya tinggi dalam politik tentu bisa menjadi salah satu penyebab tingginya angka korupsi.
Dikhawatirkan, jika ada parpol yang mematok harga, maka akan memusingkan bagaimana mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan. Maka, jawaban singkatnya adalah korupsi ketika sudah menjabat.
Maka, politik anti mahar yang dilakukan oleh NasDem, setidaknya bisa memberikan angin segar. Bahwa masih ada partai yang memiliki terobosan program dan kebijakan yang patut diapresiasi. Tinggal berharap agar hal itu bisa terimplementasi dengan sebaik-baiknya.
