Kita tentu masih ingat soal gubernur yang "lompat pagar" wewenang. Dengan lantang, gubernur membentak anggota dewan di hari pertama paripurna. Di tengah merosotnya kepercayaan publik pada parlemen, tindakan tanpa tedeng aling-aling gubernur, sejurus dengan mudah dinilai sebagai heroisme.
Pada kesempatan yang lain, kita sering mendengar dan membaca berbagai janji gubernur untuk menghasilkan perubahan. Dari daun kelor, biaya masuk Taman Nasional Komodo, hingga pelegalan arak lokal. Gubernur tampaknya pandai memilah dan berpidato soal isu yang bisa menarik minat publik secara luas tetapi lupa pada isu sentral yang sudah lama menggrogoti NTT.
Kita tahu, sampai saat ini, dalam data riset, NTT menjadi provinsi dengan kasus stunting tertinggi di Indonesia dengan angka-angka yang terus menggeliat. Di sisi lain, meski pertumbuhan ekonomi dilaporkan meningkat, tetap saja, rata-rata rasio gini NTT dalam beberapa tahun terakhir tidak berubah signifikan.
Kasus stunting dan rasio gini yang tidak meningkat, sudah lama dipercaya oleh banyak ahli sebagai penanda bahwa indeks kesejahteraan masyarakat kita belum bisa dikatakan baik. Situasi kesejahteraan yang tidak terpenuhi akan menyisahkan ruang investasi bagi lahirnya lingkaran setan untuk masalah lain seperti; tindakan kriminal, angka putus sekolah, buruknya indeks literasi, ketiadaan lapangan kerja, human trafficking, dll
Mulai Bekerja Serius
Sesudah pesta mewah dengan mendatangkan artis ibu kota dan pidato sesumbar "melipat" pemuda malas kerja dan membaca, mestinya gubernur beserta timnya mulai memetakan ulang masalah mendasar di NTT yang memberi efek domino bagi banyak soal, implementasi yang agresif lebih dibutuhkan rakyat dari pada sekedar pidato populis di mimbar-mimbar kunjungan kerja
Pesta, mestinya bisa dipakai dan dilihat sebagai sarana naik kelas untuk lebih fokus bekerja dan memenuhi janji kampanye, dari sekadar alat hura-hura dan pencitraan, sudah saatnya gubernur bergerak melampaui wacana media dan narasi tim sukses. Kerja nyata dan keberpihakan harus ditunjukan dengan hasil, bukan oleh busa kalimat
Gubernur harus menghentikan upaya menciptakan kambing hitam pada gereja dan merapikan nalar soal tuduhan bahwa kemiskinan di NTT karena problem kemalasan, sehingga orang miskin tidak bisa masuk surga. Gubernur harus sadar bahwa kemiskinan pertama-tama justru dicetuskan juga oleh birokrasi yang payah dan gagap menjalankan tupoksi, birokrasi yang sibuk melayani tuan-tuan pemodal dari pada rakyat miskin, birokrasi yang koruptif dan sibuk menimbun kapital, birokrasi yang manipulatif dan suka main anggaran. Sehingga, merapikan birokrasi adalah keniscayaan, bukan justru mereduksinya dengan mudah sebagai soal masyarakat yang malas semata.
Komunikasi politik yang dimainkan gubernur di ruang publik mestinya bertumpuh pada upaya untuk mengolah keputusan-keputusan politik yang berasal dari berbagai aspirasi dan kepentingan yang nantinya dinegosiasikan (diperjuangkan) menjadi produk kebijakan publik.
Hal ini, agaknya belum disadari sepenuhnya oleh gubernur, sejauh ini, terlihat pola-pola komunikasi politik gubernur masih berupa pola komunikasi politik dalam kampanye, seolah-olah, ia adalah elit politik yang yang belum pernah eksis di ranah suprastruktur politik (eksekutif), sehingga terus berusaha memengaruhi dan meraih dukungan dari publik dengan berbagai cara melalui strategi kampanye yang didukung serta memanfaatkan kekuatan media massa.
Sesudah pesta, saatnya bekerja dan memenuhi janji. Kami tak segan-segan terus menagih janji itu tuan gubernur yang terhormat!
