Pihaknya berharap agar hasil dari kegiatan rapat konsolidasi tersebut, dapat terbangun kesadaran dan komitmen yang tinggi dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, untuk segera menyampaikan konsolidasi pelaporan pelaksanaan APBDesa semester 1 Tahun Anggaran 2021, sekaligus melakukan pemutakhiran data konsolidasi realisasi pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2019 maupun 2020.
Diakhir sambutannya, Yusharto menegaskan bahwa, kedepannya Bina Pemdes Kemendagri bersama BPKP akan terus mendorong penerapan siskeudes secara online di tingkat Kabupaten/Kota, di mana saat ini sudah ada 110 Kabupaten/Kota yang siskeudesnya diterapkan secara online pada tingkat Kabupaten/Kota, bahkan dari penerapan online tersebut sudah ada praktik baik daerah yang melakukan kerja sama dengan perbankan untuk penerapan layanan CMS (Cash Management System), melalui fasilitas IBC (Internet Banking Corporate), yaitu suatu produk layanan untuk mendukung kebijakan pembayaran non tunai (Cashless). Daerah tersebut antara lain adalah Kabupaten Sukabumi, di Jawa Barat dan Kabupaten Kubu Raya di Kalimantan Barat.
Pada kesempatan itu, Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri melibatkan narasumber  yang berkompeten, mereka adalah Wasis Prabowo selaku Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa BPKP, Yudi Hadian, SE, MSE, MA, PhD., yang merupakan Direktorat Dana Transfer Umum, Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, dan Sandra, SP. M.Si., dari Internal Ditjen Bina Pemdes.
Setelah dilakukan pemaparan materi sekaligus tanya jawab, kegiatan dilanjutkan dengan penjelasan teknis mengenai mekanisme pelaporan konsolidasi, melalui aplikasi konsolidasi serta fitur-fitur hasil pengembangan aplikasi siskuedes release 2.0.4., oleh tim pengembangan siskeudes Ditjen Bina Pemdes bersama Tim Pengembangan Siskeudes BPKP.
Rapat Koordinasi yang dilakukan secara virtual itu, berlangsung dari Ruang Rapat Utama Lt.2 Gedung C Ditjen Bina Pemdes, dengan mengundang peserta dari kalangan Kepala Dinas PMD Provinsi maupun Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, BPKP Perwakilan di 33 Provinsi, dan admin siskeudes Kabupaten/Kota dari 434 Kabupaten/Kota. (RL)
