Mohon tunggu...
Rullysyah
Rullysyah Mohon Tunggu... Wiraswasta - Penulis

Belajar dan Berbagi

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Tak Lagi Bangga dengan Jokowi Bila Perppu KPK Batal Diterbitkan

16 Oktober 2019   06:43 Diperbarui: 16 Oktober 2019   07:47 166
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pemerintahan. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Perwakilan BEM Seluruh Indonesia boleh berdemo di kawasan TMII atau Cibubur misalnya, atau di area terbuka lainnya di wilayah Bekasi atau Tangerang atau Depok. Intinya Hak Konstitusi mereka tetap diberikan.

Tapi kalau memang mahasiswa dilarang berdemo beberapa hari menjelang Pelantikan hingga pelantikan, ya saya pikir sangat berlebihan bila sebuah seremoni pelantikan Presiden Terpilih bisa mengalahkan hak konstitusi warga negara.

Pertanyaan besarnya adalah: Lebih penting mana sebuah Ceremony Pelantikan Presiden atau Upaya Penegakkan Konstitusi?

 JOKOWI HARUS DAN HARUS MENGELUARKAN PERPPU KPK?

Bila saya membaca postingan-postingan di medsos dalam seminggu terakhir jarang sekali netizen yang menyuarakan pendapatnya soal Perppu. Malah lebih ramai pembicaraan soal Penyerangan Wiranto, soal Gerindra masuk kabinet ataupun lainnya. Di Kompasiana ini juga demikian, sepertinya 90% penulisnya tidak ada yang cukup peduli dengan Perppu UU KPK.

Sementara saya sendiri dari 7 artikel terakhir yang saya buat 5 di antaranya berbicara tentang Perppu UU KPK. Jadi mungkin saya sendiri yang menganggap Perppu UU KPK itu penting dibanding penulis lain di Kompasiana.

Di sisi lain, 2 Minggu lalu, tanggal 28 September saya sempat menuliskan sebuah artikel di mana tertulis, bila memang Jokowi berseteru dengan PDIP gara-gara Jokowi ingin mengeluarkan Perppu KPK sementara hal itu dilarang PDIP maka sebaiknya Jokowi bermain 2 kaki saja. Temui Prabowo dan temui SBY, minta dukungan politik dari mereka soal Perppu KPK ini.

Dan saya pun menyarankan agar Jokowi menyertakan Gerindra dan Demokrat dalam kabinetnya nanti agar Jokowi punya dukungan politik di luar koalisi yang ada.

Ndilalahnya apa yang saya sarankan 2 minggu lalu itu mirip dengan yang terjadi dalam seminggu terakhir. Ada pertemuan Jokowi dengan Prabowo dan ada pertemuan Jokowi dengan SBY.

Begitu juga dengan kemungkinan bergabungnya kader Gerindra dan Demokrat dalam kabinet Jokowi nanti. Mungkin kebetulan saja analisa saya. Nanti berikutnya kita bahas itu. Yang jelas itu bukan masalah koalisi gemuk atau kurus seperti yang diulas beberapa pengamat dalam beberapa hari terakhir.

Kembali ke Perppu UU KPK. Seberapa Penting? Sangat penting sekali kalau menurut saya.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun