Akar Masalah Rohingnya yang Perlu Anda Ketahui dan Jangan Dipolitisasi

Di Indonesia saat ini, dalam pandangan saya bila kita berbicara tentang Krisis Rohingnya  sepertinya  akan terkait 2 Masalah Besar yang sebenarnya sangat terpisah  secara substansi.  2 masalah itu adalah  :  Masalah Rohingnya sendiri (Tragedi Kemanusiaan di Rakhina State), dan  yang kedua adalah masalah Politik dalam negeri Indonesia yang masih sangat panas paska berakhirnya Pilkada DKI  2017.

Menurut saya pribadi, sebenarnya hal ini sangat memalukan bangsa kita sendiri dimana faktanya banyak dari kita yang memandang krisis Kemanusiaan di Myanmar dengan cara yang amat sangat tidak logis.  Dendam Politik paska Pilkada DKI 2017 membuat sebagian dari mereka memandang Peristiwa Krisis Kemanusiaan dengan sudut pandang  asal-asalan dan sebagian lagi memanfaatkannya demi kepentingan politiknya.

Dalam tulisan ini saya hanya ingin mengajak kita semua melihat dengan jernih, memahami dengan hati nurani tentang Krisis Kemanusiaan yang telah terjadi di Rohingnya.  Lupakan dulu  Dendam Politik yang ada. Mari kita gunakan Logika dan mata hati  untuk melihat apa yang terjadi  sesungguhnya di negeri tetangga kita.

SEJARAH ETNIS ROHINGNYA, ETNIS PRIBUMI DAN ETNIS LAINNYA

Dari beberapa sumber saya mengutip informasi bahwa di Myanmar sendiri  terdapat berbagai Etnis seperti Etnis Arakan (sebagai Etnis Pribumi/ Mayoritas), Etnis Bengali, Etnis Rohingnya dan etnis lainnya. Myanmar sendiri memiliki 7 negara bagian dan untuk masalah ini kita focus saja pada negara bagian Rakhina State dimana terdapat 3 etnis tersebut diatas.  

Sejak puluhan tahun lalu Etnis Rohingnya  yang  memeluk Islam sudah lama bermukim di Rakhine State dan membentuk beberapa pemukiman/ perkampungan. Mereka disebut-sebut berasal dari  wilayah antara Pakistan Timur dan Bangladesh.

Sayangnya mereka tidak seberuntung Etnis Bengali (sesama etnis pendatang) yang mudah untuk mengurus kewarganegaraannya.  Etnis Bengali sendiri sudah ada di Myanmar sejak zaman kolonial Inggris. Dari etnis ini sebagian kecilnya memeluk agama Islam juga dan berinteraksi dengan Etnis Rohingnya juga.

Kebijkan Pemerintahan Myanmar pada dekade sebelumnya yang enggan memfasilitasi warga Rohingnya memiliki kewarganegaraan dan beberapa factor lainnya seperti persaingan ekonomi dan masalah social politik akhirnya menciptakan konflik horizontal antara etnis Arakan (etnis mayoritas) dengan etnis Rohingnya.  Apalagi  kedua etnis ini memang berbeda agama.

PECAH KONFLIK BESAR TAHUN 2012 DAN DAMPAKNYA

Dengan kondisi yang disebut diatas, pada tahun 2012 telah terjadi konflik puncak antara Arakan dan Rohingnya.  Terjadilah peristiwa-peristiwa memilukan seperti pembunuhan besar-besaran, pemerkosaan dan lainnya. Bukan hanya etnis Arakan saja yang melakukannya karena Rohingnya juga membalasnya. Kerusuhan ini akhirnya berlarut-larut dan berujung  pada pertikaian SARA, Suku dan Agama. Sebagian etnis Rohingnya mulai mengungsi, termasuk ke Indonesia pada saat itu.

Kerusuhan besar ini akhirnya membuat Pemerintah Myanmar saat itu menempatkan etnis Rohingnya dalam kamp-kamp khusus.  Etnis Rohingnya diawasi ketat Pemerintah yang ada. Terjadi juga diskriminasi pemerintah yang ada terutama masalah kewarganegaraan. Etnis Rohingnya tumbuh dalam Kemiskinan dan ketidak-jelasan masa depan.

Beberapa tahun Rohingnya dalam ketidak-adilan tidak lama setelah itu muncullah kelompok Gerakan Solidaritas Rohingnya yang dipimpin Atta Ula atau yang dikenal juga dengan nama  Abu Amar.  Kelompok ini (RSO: Rohingnya Solidarity Organization) mulai berseteru dengan pasukan pemerintah Myanmar.

Abu Amar disebut-sebut memiliki  Ibu dari Rohingnya dan Ayah berdarah Pakistan yang ditengarai berhubungan dengan Taliban. Kelompok inilah yang  akhirnya  terlibat dalam  Konflik Rohingnya 2016-2017 yang benar-benar merupakan tragedy.

DEMOKRATISASI MYANMAR, AUNG SAN SU KYII DAN REZIM MILITER YANG ANEH

Memandang Krisis Rohingnya, banyak orang yang salah paham terhadap Aung San Su Kyii.  Mereka pikir Aung San Suu Kyii yang menang di Pemilu Myanmar tahun 2015 dengan perolehan suara 80%, ikut menciptakan Krisis Rohingnya.  Aung San Suu Kyi yang disalahkan banyak pihak atas Krisis Rohingnya karena memang secara de Facto pemimpin Myanmar adalah dirinya.

Tetapi tidak demikian yang terjadi dalam Lingkaran Kekuasaan Myanmar.  Rezim Militer tetap bercokol di puncak kekuasaan meski Myanmar sudah menjadi  Negara Demokrasi dalam beberapa tahun terakhir.

Myanmar adalah salah satu negara dengan Rezim Militer yang berkuasa paling lama. Rezim Militer Myanmar dimulai sejak kudeta militer oleh Jendral  Ne Win pada tahun 1962.   Junta Militer Ne Win membentuk Dewan Perdamaian dan Pembangunan Negara dan mulai memerintah Myanmar sejak saat itu.

Secara resmi  Rezim Militer Myanmar berkuasa sejak tahun 1962 hingga Pemilu tahun 2015 yang dimenangkan Aung San Suu Kyii, tetapi secara realnya  Myanmar tetap dikendalikan oleh militer dibawah komando Jendral  Min Aung Hlaing.

Dalam Sub Judul diatas saya menuliskan Rezim Militer yang aneh. Anehnya disini saya garis bawahi 2 hal yaitu :  Adanya Pasukan Militer yang beranggotakan Etnis tertentu(tentara local)  dan Keberadaan Unsur Militer di Parlemen Myanmar berikut Hak Veto-nya. Hal ini menggambarkan betapa berkuasanya kalangan militer.  Polisi Myanmar juga dibawah komando militer.

Aung San Suu Kyii yang menang Pemilu tidak bisa menjadi Presiden karena salah satu anaknya ber-kewarganegaraan Inggris.  Oleh Rezim berkuasa Aung San Suu Kyi diangkat menjadi  State Counsellor (Penasehat Negara yang setara Perdana Mentri).

Dari gambaran diatas bisa kita bayangkan apa yang akan terjadi bila terjadi suatu konflik di Myanmar.  Yang pertama umumnya yang menangani konflik adalah Militer. Dalam posisinya sebagai State Counsellor, Aung San suu Kyii tidak memiliki akses komando ke militer sehingga semua penanganan bergantung pada Jendral Min Aung Hlaing.

Kita juga bisa membayangkan bagaimana Militer Myanmar yang beretnis tertentu ditugaskan untuk menangani konflik antar Etnis dimana dipastikan militer tersebut akan membela etnisnya sendiri.  Semoga di Indonesia di pulau Jawa tidak ada TNI Jawa, di pulau Sumatra tidak ada TNI Sumatra dan seterusnya.

JENDRAL MIN AUNG HLAING, POROS CHINA-MYANMAR DAN INDIKASI KEPENTINGAN BISNIS

Yang terburuk dalam Demokratisasi Myanmar adalah keberadaan Militer di Parlemennya. Unsur militer memiliki Hak Veto sehingga apapun kebijakan Pemimpin Myanmar harus dengan persetujuan Penguasa Militer. Hak Istimewa (Veto) dari  barisan militer mampu membatalkan apapun keputusan pemerintah. Hal ini yang membuat posisi Jendral Min Aung Hlaing sangat dominan.

Sang Jendral ini dikenal dekat dengan Penguasa Militer sebelumnya (terindikasi adanya lingkaran Status Quo), di sisi lain sang Jendral  juga diberitakan dekat dengan Pihak tertentu di China sehingga masih mempertahankan Poros Myanmar-China yang sudah pernah ada.

Kita semua tahu bahwa sebelum Myanmar menjadi anggota ASEAN, Myanmar adalah negara Proxy RRC. Hal itulah yang membuat apapun yang terjadi di Myanmar dianalisa terkait dengan kepentingan Pihak RRC (Pihak tertentu di China). Apalagi dunia tahu bahwa selama ini China sering membantu Myanmar dalam banyak hal.

Letak Geografis Rakhina State sangat strategis yang merupakan wilayah perbatasan dengan Bangladesh dan tepat menghadap Samudra Hindia. Kawasan pantai dan lepas pantai Rakhina diketahui mengandung Minyak dan Gas, sementara  wilayah lain di Rakhina State merupakan penghasil Marmer terbesar.  Terhitung ada investasi sekitar USD 10 Trilyun yang berasal dari 3 perusahaan internasional  sudah ditanamkan di sana untuk mengelola Minyak, Gas dan Marmer.  Nilai Ekonomis inilah yang kemudian dikabarkan sebagai  alasan pihak-pihak tertentu memang menginginkan agar etnis Rohingnya dipindahkan dari Rakhina State.

KRONOLOGI PECAHNYA KONFLIK (TRAGEDI KEMANUSIAAN) AGUSTUS 2017

Seperti yang sudah dijelaskan diatas tentang kondisi kamp-kamp  Rohingnya  paska Konflik 2012 dimana kehidupan mereka bergelut kemiskinan dan mengalami diskriminatif hingga akhirnya muncullah  Gerakan Solidaritas Rohingnya (RSO) yang dipimpin dipimpin Atta Ula atau yang dikenal juga dengan nama  Abu Amar.

Kelompok ini kemudian mempersenjatai diri  dan  melakukan perlawanan terhadap pasukan pemerintah yang ada.  Dan kemudian pada awal  Oktober  tahun 2016 kelompok ini menyerang beberapa pos Polisi dan membunuh 9 orang polisi.

Aksi ini kemudian membuat militer Myanmar berbalik menyerang  Kelompok Atta Ula.  Sayangnya pasukan militer yang dikirimkan kalah jumlah dengan kelompok RSO dan akhirnya puluhan korban berjatuhan dari pihak milter dan polisi Myanmar.

Dengan kejadian tersebut akhirnya Militer Myanmar melakukan Operasi Khusus dengan mengerahkan pasukan besar untuk mengejar kelompok RSO.  Pasukan militer ini akhirnya  menyerang  beberapa perkampungan  Rohingnya yang  kemudian mengakibatkan  ratusan warga sipil menjadi korban. Terjadilah  pelanggaran HAM berat yang dilakukan militer Myanmar.  Dari beberapa sumber yang  tidak resmi  disebut telah terjadi pembantaian terhadap Etnis Rohingnya oleh Militer Myanmar.

Kejadian seperti ini terulang lagi pada tanggal 27 Agustus 2017 dimana sehari sebelumnya Pasukan Militan Rohingnya menyerang 30 Pos Polisi dan dibalas dengan pengerahan pasukan besar militer Myanmar ke perkampungan Rohingnya. Terjadi lagi tindak kekerasan dan pelanggaran HAM massal. Terjadilah Eksodus besar-besaran ke wilayah Bangladesh. Ribuan orang kembali dipaksa harus mengungsi.

Konflik ini sebenarnya sejak tahun 2016 sudah  mengemuka dan  menjadi perhatian Dunia.  Banyak negara mulai menyoroti pemerintahan Myanmar atas tragedy kemanusiaan ini. PBB mulai bergerak melakukan investigasi ke kamp-kamp pengungsi di Bangladesh.  Sementara Pemerintah Myanmar bersama Kofi Anan Foundation membentuk Tim Pencari Fakta.

Tim PBB yang sudah bergerak dari kamp pengungsian akhirnya ditolak masuk oleh Pemerintah Myanmar.  Bagaimanapun juga pemerintah Myanmar secara realitasnya memang dibawah kendali militer Myanmar.  Militer Myanmar tentu saja tidak ingin bila Tim PBB  kemudian menemukan pelanggaran berat yang dilakukan militer terhadap  sipil Rohingnya.

Aung San Su Kyii sendiri diberitakan media internasional bersikap setuju dengan penolakan pemerintahnya terhadap Tim Investigasi PBB. Hal inilah yang kemudian membuat banyak negara semakin bersuara keras terhadap  Myanmar atas Krisis Rohingnya.

Sebenarnya saran dari Yayasan Kofi Anan terhadap pemerintah Myanmar demi mengatasi Krisis Rohingnya  adalah memfasilitasi etnis Rohingnya memperoleh kewarganegaraan. Tapi sayangnya saran itu ditolak oleh kalangan militer, ditolak juga oleh Etnis Mayoritas berikut  kelompok Agama disana.  Dengan  kondisi yang demikian  sepertinya konflik kemanusiaan ini tidak akan pernah berakhir  kecuali   Etnis Rohingnya  bisa lenyap atau terusir dari Rakhina State.

SUDUT PANDANG MALAYSIA, TURKI DAN INDONESIA TERHADAP KRISIS ROHINGNYA

Bahwa kita semua tahu bagaimana Malaysia dan Turki sudah mengecam keras Myanmar atas terjadinya tragedy Rohingnya.  Sebagai negara-negara Islam , Malaysia dan Turki sudah merencanakan membawa masalah Rohingnya pada Sidang OKI ( Organisasi Negara-negara Islam) berikutnya.  Mungkin bagi kedua negara ini diharapkan OKI akan mampu lebih menekan PBB dan dunia internasional agar menjatuhkan sanksi maupun menekan Myanmar agar segera menyelesaikan krisis Rohingnya.

Berbeda dengan sikap kedua negara tersebut, pemerintah lebih memilih jalur diplomasi untuk meminta Myanmar menyelesaikan konflik Rohingnya.  Terkesan Pemerintah kita tidak mau terlalu ikut campur masalahnya. Hal inilah yang akhirnya membuat masyarakat Indonesia yang beragama Islam menjadi resah.

Filosofi bahwa Umat Islam itu Bersaudara itu selalu ada  di benak masyarakat Islam baik  yang ada di Indonesia maupun  di negara --negara Islam lainnya.  Itu sebabnya Malaysia, Turki dan lainnya langsung mengecam Myanmar atas tragedy Rohingnya. Bagaimanapun juga pemerintah kedua negara tersebut  mewakili suara rakyatnya dalam menyikapi Krisis Rohingnya, sementara pemerintah Indonesia berbeda.

Kondisi inilah yang akhirnya menimbulkan banyak  perbedaan sikap kelompok-kelompok masyarakat Indonesia terhadap Krisis Rohingnya.  

Umumnya kalangan Muslim Indonesia merasa sangat prihatin terhadap Krisis Rohingnya, apalagi foto-foto pembantaian dan pengungsian beredar luas di media-media social.  Emosi mereka terbawa sesuai dengan Filosofi umat Islam itu bersaudara.  Tetapi mereka hanya bisa merasa prihatin, berdoa dan berharap PBB ataupun dunia internasional mampu menekan Myanmar untuk menyelesaikan krisis Rohingnya.

Di sisi lain terlihat juga ada 2 kelompok masyarakat yang saling berseteru memandang Krisis Rohingnya tetapi mengaitkannya dengan  Dendam Politik yang masih tersisa  paska Pilkada DKI 2017 seperti yang saya sebut di awal tulisan.

Kalau saja tidak ada dendam politik di negeri ini, tentu sudut pandang kita semua terhadap Krisis Rohingnya akan sama.  Yang umat Muslim sudah pasti prihatin terhadap Krisis Rohingnya karena filosofi agamanya, sementara umat non muslim yang benar-benar Pancasilais juga tidak tak kalah merasa prihatin karena Krisis Rohingnya adalah Krisis Kemanusiaan yang sudah pasti berseberangan dengan sila kedua Pancasila.

Dari Vatican, Paus Fransiskus juga sudah menyerukan agar Krisis Rohingnya segera diakhiri. Dikutip dari BBC Indonesia 28 Agustus 2017 Paus menulis pernyatannya :

" Berita buruk tiba tentang penganiayaan agama minoritas, saudara-saudara kita Rohingya,". "Saya ingin mengungkapkan kedekatan penuh dengan mereka. Mari kita minta Tuhan menyelamatkan mereka dan memberi pria dan wanita kebaikan untuk membantu mereka, agar mereka mendapat hak-hak penuh."

Semoga dengan mengetahui apa yang terjadi sebenarnya di  Rakhina State Myanmar,  kita semua dapat memiliki satu pandangan yang sama untuk menyikapi Krisis Kemanusiaan ini.

Semoga Krisis Rohingnya segera berakhir dan semoga tidak ada lagi peristiwa yang sama di masa mendatang.

Sekian.

*Catatan : Tulisan ini dikutip dari berbagai sumber, salah satunya adalah Penjelasan panjang Dubes RI untuk Myanmar